Pacitan Siaga Kemarau, DPRD Jatim Desak Proyek Air Permanen Segera Dieksekusi
Anggota Komisi E DPRD Jatim Suli Da’im mendesak pemerintah menyiapkan solusi infrastruktur permanen ketimbang sekadar dropping air tangki untuk atasi kekeringan di Pacitan.
Surabaya – Penanganan kekeringan yang berulang setiap tahun di Kabupaten Pacitan mendapat sorotan tajam dari Parlemen Jawa Timur. Pemerintah diminta tidak lagi mengandalkan cara-cara instan seperti sekadar membagikan air bersih menggunakan tangki kepada warga yang terdampak.
Desakan tersebut disuarakan oleh Anggota Komisi E DPRD Jawa Timur, Suli Da’im. Ia meminta Pemerintah Provinsi Jatim dan pemerintah daerah segera mengalihkan fokus pada penyediaan infrastruktur air yang bersifat permanen, bukan sekadar bantuan darurat yang bersifat sementara.
"Jangan hanya fokus pada bantuan darurat, tetapi juga solusi permanen untuk masyarakat. Kita perlu memperkuat pembangunan sumur bor, embung, pipanisasi, dan konservasi sumber mata air," kata Suli Da’im, Selasa (2/6/2026).
Politisi senior dari Partai Amanat Nasional (PAN) ini mengingatkan, akses terhadap air bersih adalah hak dasar warga negara yang wajib dipenuhi oleh pemerintah. Oleh karena itu, ia mendesak instansi terkait seperti BPBD, Dinas PUPR, hingga PDAM untuk mematangkan koordinasi sejak dini sebelum puncak kemarau melanda pada Agustus-September nanti.
Langkah antisipasi ini dinilai mendesak setelah adanya pemetaan teknis yang menunjukkan sedikitnya 34 desa di kawasan pelosok dan perbukitan Pacitan terancam mengalami krisis air bersih parah pada kemarau tahun 2026 ini.
“Kita tentu prihatin melihat ancaman kekeringan yang mulai dirasakan masyarakat Pacitan. Jangan sampai warga mengalami kesulitan air bersih baru pemerintah bergerak. Antisipasi harus dilakukan sejak dini,” tutur Ketua Umum IKA Umsida tersebut.
Sebagai wakil rakyat dari Daerah Pemilihan (Dapil) IX yang mencakup wilayah Pacitan, legislator empat periode ini berkomitmen untuk mengawal ketat persoalan anggaran penanganan kekeringan, baik di tingkat kabupaten maupun provinsi.
Suli menegaskan, masyarakat yang tinggal di area pegunungan dan pelosok tidak boleh dibiarkan berjuang sendirian menghadapi krisis air bersih tahunan ini tanpa adanya intervensi kebijakan yang berkelanjutan dari pemerintah.
“Saya akan terus mendorong agar kebutuhan masyarakat Pacitan, khususnya terkait air bersih, benar-benar menjadi perhatian," pungkasnya. (*)
Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.
