Dari Karaoke hingga Gang Kota, Diky Candra Turun Menyusuri Jejak Miras di Tasikmalaya

TASIKMALAYA – Malam baru saja menua ketika iring-iringan kendaraan patroli bergerak perlahan menyusuri jalan-jalan Kota Tasikmalaya, Selasa (2/6/2026).

Lampu-lampu toko mulai padam. Sebagian warga telah beristirahat setelah menjalani aktivitas seharian. Namun bagi sejumlah petugas pemerintah daerah, malam itu justru menjadi waktu untuk memastikan kota tetap aman dan tertib.

Di antara rombongan patroli tampak sosok Wakil Wali Kota Tasikmalaya, Diky Candra.

Mengenakan pakaian dinas lapangan, mantan aktor yang kini mengemban amanah sebagai orang nomor dua di Pemkot Tasikmalaya itu memilih hadir langsung di tengah kegiatan pengawasan penyakit masyarakat.

Wujud Sinergi dan Kolaborasi

Patroli malam tersebut menyasar sejumlah lokasi yang selama ini menjadi perhatian warga, mulai dari tempat hiburan, kawasan usaha, hingga titik-titik yang dilaporkan masyarakat sebagai lokasi peredaran minuman keras.

Lebih dari itu, patroli menjadi bentuk kehadiran negara di tengah masyarakat yang menginginkan lingkungan lebih aman, nyaman, dan terbebas dari berbagai aktivitas yang berpotensi mengganggu ketertiban umum.

"Ini adalah patroli Praja Wibawa. Artinya menegakkan kewibawaan pemerintah dalam penegakan peraturan daerah," kata Diky Candra, Rabu (3/6/2026).

Salah satu hal menarik dari patroli malam tersebut adalah banyaknya laporan masyarakat yang menjadi pijakan tim gabungan dalam menentukan sasaran pengawasan.

Dalam beberapa bulan terakhir, pemerintah daerah menerima berbagai aduan mengenai dugaan peredaran minuman keras di sejumlah titik Kota Tasikmalaya.

Keluhan tidak hanya berkaitan dengan penjualan miras, tetapi juga kebisingan yang ditimbulkan sejumlah tempat hiburan serta kekhawatiran warga terhadap dampak sosial yang muncul.

Laporan-laporan itu kemudian ditindaklanjuti melalui patroli lapangan yang melibatkan berbagai instansi.

Satpol PP sebagai penegak peraturan daerah turun bersama Disporabudpar yang memiliki kewenangan melakukan pembinaan sektor usaha hiburan. Sementara kepolisian disiapkan membantu proses penanganan apabila ditemukan pelanggaran yang memerlukan tindakan hukum.

Model kerja kolaboratif seperti ini dinilai penting karena persoalan penyakit masyarakat tidak bisa ditangani oleh satu institusi saja. Dibutuhkan sinergi yang kuat antara pemerintah, aparat keamanan, pelaku usaha, dan masyarakat.

Berbagai Lokasi Disasar

Patroli malam dimulai dengan mengunjungi sejumlah tempat karaoke yang beroperasi di Kota Tasikmalaya.

Petugas mendatangi beberapa lokasi yang cukup dikenal masyarakat, di antaranya kawasan karaoke depan Kantor DPC PPP, More, Classic, Sartika, Akustik, hingga Yora.

Di lokasi tersebut, petugas tidak serta-merta melakukan penindakan. Sebaliknya, pendekatan yang digunakan lebih mengedepankan dialog dan pembinaan.

Para pengelola diberikan pemahaman mengenai pentingnya kepatuhan terhadap izin operasional, ketentuan jam operasional, hingga tanggung jawab menjaga ketertiban lingkungan sekitar.

Pendekatan ini dilakukan karena pemerintah ingin memastikan bahwa aktivitas ekonomi tetap dapat berjalan, namun tidak mengabaikan aturan yang berlaku.

Tempat hiburan sebagai bagian dari sektor usaha tetap memiliki hak untuk beroperasi. Namun pada saat yang sama, mereka juga memiliki kewajiban menjaga kenyamanan masyarakat.

Setelah menyisir sejumlah lokasi hiburan, patroli berlanjut menuju kawasan Jalan Ibu Apipah. Wilayah tersebut sebelumnya menjadi salah satu titik yang paling banyak disebut dalam laporan masyarakat terkait dugaan peredaran minuman keras.

Saat petugas melakukan pemeriksaan, kekhawatiran warga ternyata bukan tanpa alasan. Di lokasi tersebut ditemukan ratusan botol minuman keras dari berbagai merek dan jenis.

Akar dari Beragam Masalah Sosial

Temuan itu sontak menjadi perhatian seluruh tim patroli. Bagi pemerintah daerah, keberadaan minuman keras ilegal bukan hanya persoalan pelanggaran aturan. Lebih jauh, miras kerap menjadi pintu masuk berbagai persoalan sosial lainnya.

Berbagai catatan penanganan gangguan keamanan menunjukkan bahwa banyak kasus perkelahian, tindak kriminal, kecelakaan lalu lintas, hingga kekerasan yang berawal dari konsumsi minuman beralkohol secara tidak bertanggung jawab.

Karena itu, pengawasan terhadap peredarannya menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah."Di titik ketiga ada temuan miras," ujar Diky.

Begitu temuan tersebut didapatkan, pemerintah daerah langsung berkoordinasi dengan kepolisian.
Komunikasi dilakukan secara cepat untuk memastikan barang bukti dapat diamankan sesuai prosedur hukum yang berlaku.

Menurut Diky, Kapolres Tasikmalaya Kota langsung merespons laporan tersebut dengan menerjunkan Tim Maung Galunggung.

Tim khusus tersebut kemudian membantu proses penyitaan seluruh minuman keras yang ditemukan di lokasi.

"Kami berkomunikasi dengan Pak Kapolres. Beliau sigap langsung menerjunkan Tim Maung Galunggung untuk menyita miras yang ada," kata Diky.

Kolaborasi cepat itu menunjukkan pentingnya koordinasi antarinstansi dalam menjaga ketertiban masyarakat.

Ketika pemerintah daerah dan aparat keamanan bergerak dalam satu langkah, respons terhadap berbagai persoalan sosial dapat dilakukan lebih efektif.

Operasi Pembinaan, Tak Semata Penindakan

Kasatpol PP Kota Tasikmalaya, Yogi Subarkah, menegaskan bahwa patroli tersebut sejatinya lebih menitikberatkan pada pembinaan dibandingkan operasi penindakan.

Menurut dia, pemerintah tidak ingin semata-mata hadir sebagai institusi yang menghukum.

Sebaliknya, pemerintah juga berkewajiban memberikan edukasi dan pendampingan kepada para pelaku usaha agar mampu menjalankan kegiatan secara legal dan tertib.

Karena itu, dalam setiap kunjungan petugas selalu menyampaikan berbagai ketentuan yang harus dipenuhi, termasuk mengenai legalitas usaha dan tanggung jawab sosial terhadap lingkungan sekitar.

"Kita hanya melakukan pembinaan dan memberikan pemahaman. Kita arahkan kepada pengelola untuk memperbaiki izin operasional sebagai dasar ke depan," kata Yogi.

Sementara seluruh minuman keras yang ditemukan langsung diamankan oleh petugas gabungan dan direncanakan untuk dimusnahkan sesuai prosedur yang berlaku.

Menjaga Identitas Religius

Bagi masyarakat Tasikmalaya, persoalan minuman keras memiliki dimensi yang lebih luas daripada sekadar pelanggaran administratif.

Kota yang dikenal luas sebagai Kota Santri memiliki identitas religius yang telah tumbuh dan mengakar selama puluhan tahun.

Keberadaan ribuan santri, pondok pesantren, serta tradisi keagamaan yang kuat membentuk karakter sosial masyarakat yang relatif sensitif terhadap berbagai aktivitas yang dianggap bertentangan dengan nilai-nilai lokal.

Karena itu, setiap upaya pengawasan terhadap penyakit masyarakat selalu mendapatkan perhatian besar dari warga.

Di mata masyarakat, keberhasilan pemerintah menekan peredaran minuman keras bukan hanya soal angka penyitaan atau jumlah operasi yang dilakukan.

Lebih dari itu, upaya tersebut menjadi bagian dari ikhtiar menjaga wajah dan jati diri Kota Tasikmalaya.

Patroli malam yang diikuti langsung oleh Wakil Wali Kota menjadi simbol bahwa pemerintah daerah berusaha hadir tidak hanya di balik meja birokrasi, tetapi juga di tengah dinamika kehidupan masyarakat.

Di jalan-jalan yang mulai lengang, di depan tempat hiburan, hingga di lokasi yang dilaporkan warga, pemerintah mencoba memastikan bahwa ketertiban bukan sekadar slogan, melainkan sesuatu yang terus diupayakan bersama.

Sebab pada akhirnya, kota yang aman dan nyaman bukan hanya tanggung jawab aparat atau pemerintah semata.

Ia lahir dari kesadaran kolektif seluruh warga untuk menjaga ruang hidup bersama, menghormati aturan, dan menciptakan lingkungan yang sehat bagi generasi mendatang. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.