PHK Massal di Industri Media Ancam Demokrasi, Gus Hilmy Desak Pemerintah Bertindak

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK) yang melanda berbagai sektor, khususnya industri media massa, mendapat sorotan serius dari Anggota Dewan Perwakilan Daerah (DPD) RI asal Daerah Istimewa Yogyakarta, Hilmy Muhammad. Ia menilai kondisi ini tidak sekadar persoalan ketenagakerjaan, tetapi menjadi ancaman nyata terhadap keberlanjutan demokrasi di Indonesia.

“Ketika pekerja media kehilangan ruang dan kesempatan, sesungguhnya ini adalah alarm bagi demokrasi kita. Ketika media tumbang, ruang publik kehilangan suara yang independen. Maka yang terancam bukan hanya kehidupan para pekerja, tetapi juga hak masyarakat atas informasi yang objektif dan berkualitas,” ujar Gus Hilmy dalam keterangan tertulis, Minggu (4/5/2025).

Advertisement

Anggota Komite II DPD RI tersebut mengakui bahwa industri media tengah menghadapi tekanan berat di tengah situasi ekonomi global yang belum sepenuhnya pulih dan dinamika digital yang bergerak cepat. Meski begitu, ia menekankan bahwa media tidak bisa dipandang semata sebagai unit bisnis biasa.

“Media adalah pilar demokrasi. Jika sektor ini terpuruk, demokrasi pun bisa pincang. Ekonomi memang belum membaik, tapi demokrasi jangan sampai menjadi korban. Pemerintah harus menunjukkan sikap dan tanggung jawab,” tegas pria yang juga menjabat sebagai Katib Syuriyah Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) itu.

Gus Hilmy menambahkan, pemerintah memiliki tanggung jawab moral untuk menjaga ruang informasi publik tetap sehat dan berimbang. Oleh karena itu, ia mendorong adanya langkah strategis, termasuk perlindungan dan insentif khusus untuk keberlanjutan industri media.

“Mereka butuh perlindungan, bukan hanya ekonomi, tetapi juga moral dan sosial. Negara dan masyarakat harus hadir dalam situasi sulit ini dengan menyiapkan stimulus seperti keringanan pajak, insentif iklan layanan masyarakat, atau pendampingan digitalisasi bagi media kecil dan menengah,” katanya.

 Gus Hilmy juga mendorong media agar tidak sepenuhnya bergantung pada iklan, melainkan mulai menggali peluang usaha dan memperluas kolaborasi.

“Media harus membangun diversifikasi usaha, menjalin kolaborasi dengan komunitas, kampus, pesantren, hingga pelaku UMKM, guna menciptakan ekosistem konten yang edukatif dan produktif,” ujarnya.

Lebih lanjut  Ia mengingatkan pentingnya menjaga independensi media. Ia menegaskan bahwa media harus tetap menjadi ruang penyampai informasi yang jujur dan tidak menjadi alat propaganda.

“Kami mendorong pers untuk lebih berdaya dan mencerdaskan. Jangan hanya menjadi tukang stempel atau menutup ruang bagi pemikiran yang berbeda dari arus utama. Pers harus berani mengangkat isu-isu kritis seperti UU TNI, pembukaan lahan food estate, dan proyek Danantara. Sikap seperti ini akan menumbuhkan apresiasi masyarakat terhadap media,” pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.