Rancang Rencana Pembangunan Daerah 2024-2026, Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo Gelar Forum Konsultasi Publik

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo, Jatim, menggelar FKP atau Forum Konsultasi Publik di Ruang Madakaripura Kantor Bupati Probolinggo, Kamis (8/12/2922). FKP itu untuk merancang RPD atau Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2024-2026.

FKP membahas Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2024-2026, itu menghadirkan Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suyanto Wibowo, Ketua TP PKK Kabupaten Probolinggo Nunung Timbul Prihanjoko, Wakapolres Probolinggo dan Pejabat OPD terkait di lingkungan Pemkab Probolinggo.

Kepala Bapelitbangda Santiyono, saat memberikan laporan kegiatan FKP Rancangan RPD 2024-2026. (FOTO: Rhomadona/TIMES Indonesia)

Sejumlah stackholder dihadirkan dalam forum tersebut, termasuk organisasi kemasyarakatan dan kepemudaan juga dihadirkan oleh Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo dalam Forum Konsultasi Publik tersebut.

Ada beberapa isu strategis yang dibahas dalam FKP tersebut. Yakni, pelayanan dasar, non-pelayanan dasar, dan unsur penunjang. Tiga unsur tersebut juga masuk dalam capaian indikator kerja penyelenggaraan urusan pemerintahan.

Kepala Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo, Santiyono mengatakan, kegiatan ini untuk menyikapi berakhirnya masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Probolinggo di tahun 2003.

Jadi, kata Santiyono, FKP ini digelar untuk menyiapkan kekosongan kepemimpinan di tahun tersebut. "Karena itu, kami butuh masukan dan informasi dari semua stackholder," kata Santiyono.

Terlepas dari penyiapan RPD 2024-2026, Santiyono juga mengatakan bahwa angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo perlahan mulai turun. Jika sebelumnya berada di kisaran 18 persen dari keseluruhan jumlah penduduk, kini berkurang menjadi 16 persen. "Ini yang saya rasa belum dipublish," katanya.

Sementara, Ketua DPRD Kabupaten Probolinggo Andi Suyanto Wibowo menuturkan, angka kemiskinan di Kabupaten Probolinggo memang mulai turun. "Tapi masih banyak yang perlu diperhatikan oleh pemerintah," kata Andi.

Beberapa aspek yang perlu diperhatikan oleh Pemkab Probolinggo, kata Andi, yakni indek pembangunan manusia (IPM), kemiskinan, dan pemerataan infrastruktur jalan. "Berharap di 2023 bisa mantap pembangunan jalannya," kata politisi Partai Nasdem itu.

Andi juga mengingatkan kepada Pamkab Probolinggo untuk bergerak cepat dalam penyetaraan gender, dan mendorong peran aktif kelompok disabilitas. 

Berikutnya, Plt Asisten 3 Pemkab Probolinggo, dokter Mansyur mengatakan, tahun 2023 menjadi tahun penting karena berakhirnya RPJMD yang bersamaan dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati. "Karena itu perlu adanya forum khusus seperti kali ini untuk menyiapkan rencana daerah 2024-2026," kata dokter Mansyur.

Ia berharap melalui FKP ini, akan menciptakan Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo. "Untuk tahun 2023 akan fokus pada pembangunan infrastruktur wilayah tengah dan timur. Karena wilayah barat sudah maksimal, seiring dengan perbaikan jalan menuju kawasan Bromo Tengger Semeru," katanya.

Dalam Forum Konsultasi Publik (FKP) yang diselenggarakan oleh Badan Perencanaan, Penelitian dan Pengembangan Daerah atau Bapelitbangda Kabupaten Probolinggo ini, dilanjutkan dengan sesi diskusi. Sesi diskusi yang diikuti lintas organisasi itu nantinya menghasilkan RPD atau Rencana Pembangunan Daerah Kabupaten Probolinggo tahun 2024-2026. (Adv)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement