Kepala BBPVP Bandung: Kita Dukung APJI Jabar Agar Mudah Jalankan Program MBG

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Pemerintah tengah gencar menyosialisasikan program MBG (makan bergizi gratis) sebagai upaya meningkatkan kualitas gizi masyarakat, khususnya bagi anak-anak sekolah dan kelompok rentan.

Program ini diharapkan tidak hanya mampu mengatasi permasalahan gizi buruk dan stunting, tetapi juga memberikan dampak positif bagi sektor pangan dan ekonomi lokal.

Advertisement

Dengan melibatkan berbagai pihak, mulai dari penyedia jasa boga hingga petani lokal, inisiatif ini menjadi solusi komprehensif untuk memastikan setiap warga negara mendapatkan akses terhadap makanan sehat dan bergizi.

Dalam berbagai kesempatan, pemerintah menekankan pentingnya kolaborasi dalam menyukseskan program ini, mengingat manfaatnya yang luas bagi kesejahteraan masyarakat.

Tidak hanya berorientasi pada pemenuhan gizi, program ini juga didesain untuk mendorong kesadaran akan pola makan sehat serta membangun ekosistem pangan yang lebih berkelanjutan.

Lantas, bagaimana program ini akan diimplementasikan dan sejauh mana efektivitasnya dalam menjangkau masyarakat luas?

“Saya merasa bahwa apa yang dilakukan oleh teman-teman APJI (Asosiasi Pengusaha Jasa Boga Indonesia) ini bekerja sama, berkolaborasi dengan kami, itu memang merupakan satu kegiatan, rangkaian kebijakan yang sudah diamanatkan oleh pemerintah kita. Bahwa terkait dengan peningkatan masalah gizi, higienis bagi penanganan pangan itu kan merupakan sesuatu hal yang wajib dan harus ditindaklanjuti oleh semua pihak, baik pemerintah pusat, daerah juga para pelaku usaha dan masyarakat itu sendiri,” ungkap Herman Bija, ST, M.Si, Kepala BBPVP, Kamis (27/02/2025).

“Jadi dengan adanya kegiatan yang diselenggarakan oleh APJI DPD Jabar diketuai oleh Ibu Cahya Ningsih Tedjawisastra, S.H, M.Kn, bertemakan Training of Trainer (TOT) untuk Food Safety dan Higienis, nantinya diharapkan bahwa inikan kebijakan yang diambil oleh pemerintah, tentunya ini kita lihat untuk mempersiapkan bagaimana sumber daya manusia kita ke depannya benar-benar diisi oleh mereka yang punya kemampuan dan daya saing yang bagus,” imbuhnya.

Herman menjelaskan bahwa program kegiatan pemberian MBG dari pemerintah kepada masyarakat ini nantinya, bagaimana mempersiapkan anak-anak kecil ini yang akan menjadi tulang punggung membawa bangsa Indonesia ini ke arah yang lebih baik.

Ia pun berpendapat bahwa terselenggaranya pendidikan pelatihan TOT ini merupakan sebuah kerja sama yang baik, baik itu dari APJI DPD Jabar, juga diinisiasi oleh KADIN kemudian bekerja sama dengan lembaga pelatihan BBPVP Bandung ini dan kerja sama ini memang benar-benar merupakan satu kolaborasi dari semua stake holder yang terlibat untuk bisa melihat dan memaknai bahwa suatu negara untuk bisa maju ini tentu harus ditopang oleh sumber daya manusia yang mumpuni.

“Karenanya, pemulaan kegiatan ini dipersiapkan, bagaimana makanan yang bergizi yang diharapkan akan diterima oleh peserta didik itu benar-benar bisa dijamin ketersediannya, melalui pelatihan yang memberikan keterampilan terhadap teman-teman yang nanti akan mengelola dapur umum,” ulas Herman.

Ketika Herman ditanyakan, apakah kegiatan pelatihan untuk pendidikan TOT Kepala Dapur seperti ini ada korelasi dengan kegiatan yang selama ini di BBPVP lakukan.

Ia mengutarakan bahwa sebagai BBPVP yang merupakan lembaga pelatihan milik pemerintah ini memang lebih banyak pelatihan sdm ke industri-industri.

Herman mengutarakan dengan adanya kebijakan baru berupa dibukanya program baru di bidang pariwisata, harapannya teman-teman BBPVP yang ada di kejuruan pariwisata dimana didalamnya adala pelatihan Housekeeping, Food & Beverage Service, nantinya untuk ke depan, bisa dikerjasamakan lebih banyak dan luas dengan APJI Jabar.

“Nantinya, sistem kerja sama dengan APJI akan panjang, bukan hanya angkatan pertama yang sekarang. Ke depannya itu, lebih banyak kontribusi dari balai ini bisa dimanfaatkan,” jelas Herman.

“Jika dikatakan kegiatan APJI dan Balai BBPVP ini seperti gayung bersambut memang betul adanya. Dan bagaimana kami bisa melayani masyarakat itu yang utama. Walaupun kami ini merupakan unit pelaksana teknis dari pemerintah pusat, dalam hal ini Kementrian Ketenagakerjaan, tetapi secara geografis, keberadaan kami ada di Bandung, Jawa Barat. Ini artinya bahwa pelayanan yang kami berikan itu dominan kepada masyarakat yang ada di Jawa Barat, walau sebenarnya Balai Besar ini untuk seluruh masyarakat Indonesia,” pungkas Herman menutup pembicaraan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.