AGMI dan DPR Desak Pemerintah Perhatikan Nasib Guru Madrasah

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Asosiasi Guru Madrasah Indonesia (AGMI) bersama organisasi profesi lainnya, seperti Perkumpulan Guru Impassing Nasional (PGIN), Persatuan Guru Seluruh Indonesia (PGSI), Persatuan Guru Madrasah Nasional Indonesia (PGMNI), Persatuan Guru Madrasah Indonesia (PGM Indonesia), dan Guru Tetap Yayasan Madrasah Berstatus (GTKMB), mendesak pemerintah agar lebih serius memperhatikan nasib guru madrasah.

Desakan ini juga mendapat dukungan dari Komisi VIII DPR RI, yang menegaskan bahwa guru madrasah tidak boleh lagi menjadi prioritas kedua dalam sistem pendidikan nasional. 

Advertisement

Dalam Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) yang berlangsung di Gedung DPR RI pada Senin (24/2/2025), Komisi VIII DPR meminta Kementerian Agama (Kemenag) segera mengambil langkah konkret untuk meningkatkan kesejahteraan guru madrasah.

Status dan Tunjangan Masih Jadi Persoalan

Anggota Komisi VIII DPR RI, Selly Andriany Gantina, menyoroti ketimpangan kesejahteraan antara guru madrasah dan guru di bawah Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Kemendikbudristek).

"Selama ini, guru madrasah masih mengalami ketimpangan dalam hal kesejahteraan, baik dari sisi gaji, tunjangan, maupun status kepegawaian. Mereka juga kerap mengalami keterlambatan pencairan dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) serta tunjangan sertifikasi yang seharusnya menjadi hak mereka," ujar Selly. 

Salah satu isu yang menjadi perhatian dalam RDPU tersebut adalah status kepegawaian guru madrasah. Hingga saat ini, banyak guru madrasah yang masih berstatus honorer dengan gaji di bawah standar, tanpa kepastian pengangkatan sebagai Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K). 

DPR RI pun meminta Kemenag menyusun skema yang jelas untuk meningkatkan status mereka menjadi P3K atau Pegawai Negeri Sipil (PNS).

Dana BOS dan Tunjangan Guru Madrasah Harus Diprioritaskan

Selain status kepegawaian, keterlambatan pencairan dana BOS dan tunjangan sertifikasi juga menjadi perhatian DPR RI.

Selly menyampaikan bahwa Komisi VIII DPR akan terus mengawal agar anggaran pendidikan untuk madrasah tidak terhambat birokrasi yang berbelit.

"Kami memahami keresahan para guru madrasah terkait keterlambatan pencairan dana BOS dan tunjangan sertifikasi. Kami di DPR akan terus mendorong agar Kemenag berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan agar masalah ini tidak terulang lagi di masa depan," tegas Selly.

Selly juga mengungkapkan bahwa pimpinan Komisi VIII DPR RI tengah mengkaji ulang kebijakan dana BOS agar tidak ada lagi kesenjangan antara sekolah negeri dan swasta di bawah Kemenag.

"Dana BOS bukan hanya untuk sekolah negeri, tapi juga swasta. Kita perjuangkan agar ada kesetaraan, supaya tidak ada lagi dikotomi antara sekolah reguler dan madrasah," lanjutnya.

Selly juga menyoroti kebijakan efisiensi anggaran Kemenag yang membuat dana BOS bagi madrasah mengalami pemotongan.

"Kami merasa kecolongan dengan kebijakan ini. Kenapa lembaga pendidikan di bawah Kemenag mengalami pemotongan, sementara di bawah Kemendikbudristek tidak ada pemotongan sama sekali?" tanyanya.

DPR RI dan AGMI Desak Pemerintah Hadir untuk Guru Madrasah

Sementara itu, Ketua Asosiasi Guru Madrasah Indonesia (AGMI), Tedy Malik, meminta pemerintah benar-benar hadir untuk para guru madrasah.

"Negara harus hadir dan memastikan bahwa guru madrasah mendapatkan haknya secara setara. Tidak boleh ada diskriminasi dalam hal kesejahteraan dan status kepegawaian," tegas Tedy Malik.

Sesuai data dari Kemenag, hingga saat ini ada 61 ribuan guru madrasah telah diterima sebagai P3K, sementara 17 ribu lainnya menjadi CPNS. Namun, banyak dari mereka yang masih belum mendapatkan kejelasan mengenai hak dan tunjangan yang seharusnya diterima.

"Jangan sampai mereka yang sudah diterima sebagai P3K atau CPNS justru masih belum jelas nasibnya. Begitu pula dengan mereka yang sudah lulus sertifikasi, pengabdiannya harus dihargai oleh negara," tambah Selly.

Komisi VIII DPR RI berkomitmen untuk terus mengawal permasalahan ini agar guru madrasah mendapatkan hak yang sama dengan guru di bawah Kemendikbudristek.

"Madrasah sudah berdiri sejak sebelum kemerdekaan RI. Negara harus hadir untuk mendukung pendidikan di madrasah, baik negeri maupun swasta, agar kesenjangan ini tidak terus berlanjut," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.