Pemerintahan

Raih Opini WTP 10 Kali, DPRD Jatim Siap Kawal Rekomendasi BPK

Kamis, 24 April 2025 - 18:21 | 6.71k
Rapat Paripurna DPRD Jatim dalam agenda Penyerahan LHP BPK RI, Kamis (24/4/2025). (Foto: Dok.Humas DPRD Jatim)
Rapat Paripurna DPRD Jatim dalam agenda Penyerahan LHP BPK RI, Kamis (24/4/2025). (Foto: Dok.Humas DPRD Jatim)
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, SURABAYADPRD Jatim mengapresiasi capaian opini Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP yang didapat Provinsi Jawa Timur dari BPK RI

Terlebih, WTP pada tahun ini menjadi kali kesepuluh secara beruntun yang didapat oleh Provinsi Jawa Timur terhitung sejak 2015 lalu.

Advertisement

Wakil Ketua DPRD Jatim Deni Wicaksono mengatakan, hal ini menjadi tradisi baik yang patut disambut baik. 

"Karena memang Pemprov bisa menjaga tradisi 10 tahun atau 10 kali berturut-turut WTP," kata Deni, Kamis (24/4/2025).

Rapat-Paripurna-DPRD-Jatim-2.jpg

Meski demikian, Deni menyoroti sejumlah catatan yang mengiringi opini WTP tersebut. Di antaranya adalah Penatausahaan keuangan kegiatan Unit Pelayanan Jasa (UPJ) SMKN yang belum berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) belum memadai. Total ada 4 catatan BPK.

Deni memastikan, DPRD Jatim akan mengawal sejumlah catatan tersebut. Terlebih, ada tenggat waktu untuk menindaklanjuti rekomendasi BPK yakni maksimal 60 hari. 

"Ini jadi fokus kita. Tidak kemudian pasca WTP selesai. Tapi rekomendasi ini harus kita selesaikan," ucapnya.

Deni tidak ingin rekomendasi BPK ini diabaikan. 

"Karena ada beberapa catatan krusial dan ini harus diselesaikan. Jika tidak bisa menjadi masalah yang berlarut-larut. Tapi bagaimanapun juga tradisi WTP ini merupakan tradisi baik yang perlu dipertahankan," ucap politisi PDI Perjuangan itu.

Sementara itu, Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa mengungkapkan, pihaknya bersyukur provinsi Jawa Timur kembali meraih opini WTP untuk laporan keuangan pemerintah daerah provinsi Jawa Timur tahun 2024. Terkait beberapa rekomendasi yang disampaikan BPK, Khofifah memastikan akan menindaklanjuti.

Sebab, dia telah meneken beberapa catatan rekomendasi. Selain itu, Inspektorat disebut juga melakukan koordinasi dengan BPK Jatim. 

"Kita sudah diminta menandatangani komitmen untuk menindaklanjuti. Saya sudah tandatangan itu," ungkap Khofifah saat ditemui pasca rapat paripurna DPRD Jatim. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Deasy Mayasari
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES