Perkuat Koordinasi Lintas Sektor, Kejari Morotai kembali Gelar PAKEM

TIMESINDONESIA, MOROTAI – Demi melakukan pemetaan dan deteksi dini terhadap berbagai aliran kepercayaan yang berkembang di masyarakat, Kejaksaan Negeri Kepulauan Morotai (Kejari Morotai) gelar Rapat Koordinasi Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan Dalam Masyarakat (PAKEM) di Kabupaten Pulau Morotai.

Rapat Koordinasi yang dihadiri oleh Kepala Kejaksaan Negeri (Kajari) Morotai, Indra Nuatan, Kepala Kementrian Agama, Abdulrahman Assagaf, Kepala Kesbangpol Pemkab Morotai, Hasbullah Pipa dan unsur terkait lainnya berlangsung
di Aula Kantor Kementrian Agama, Linkungan Muhajirin Baru, Desa Muhajirin, Kecamatan Morotai Selatan, Kabar Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Senin (30/6/2025). 

Advertisement

Kajari Kepulauan Morotai, Indra Nuatan, mengatakan dalam tahun 2025, mereka telah melaksanakan kegiatan Rapat Koordinasi Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) sudah sebanyak dua kali, pertama bertempat di kantor Kesbangpol dan yang kedua saat ini di kantor Kementrian Agama Pulau Morotai.

"Rapat kali ini diharapkan ada masukan kepada kami untuk saling menukar informasi menyangkut dengan tupoksi kita untuk menditeksi secara dini aliran kepercayaan dan aliran keagamaan yang ada dalam masyarakat Pulau Morotai. Dalam kegiatan sebelumnya memang belum kita temui gejolak dalam masyarakat," harapnya. 

Indra Nuatan mengatakan yang dapat menyimpulkan bahwa ada suatu kegiatan dalam masyarakat itu meresahkan atau dapat dikatakan adanya aliran sesat di lingkungan masyarakat yaitu Majelis Ulama Islam (MUI). Oleh karena itu, dia  berharap Morotai harus mempunyai Sekretariat MUI dan FKUB, sehingga musyawarah dapat dilaksanakan dengan Pemda Morotai untuk membentuk organisasinya. 

Selain itu, Kajari Morotai Indra Nuatan, menyikapi informasi yang beredar di masyarakat terkait dengan maraknya LGBT atau yang lebih dikenal dengan hubungan sesama jenis. Oleh karena itu, Indra berharap jika ada kedapatan dilingkungan masyarakat segera untuk dilaporkan, karena tidak ada dalam ajaran agama manapun yang menghalalkan kegiatan tersebut.

"Saat ini juga sangat banyak sekali korban pencabulan, dan yang paling memprihatinkan korbannya yaitu anak dibawa umur. Saat saya melihat Kronologis kejadiannya disebabkan oleh minuman keras, maka dari itu kita harus memberantas peredaran minuman keras untuk meminimalisir kejadian yang tidak kita harapkan," pungkasnya. 

Namun terkait dengan menghadirkan Sekertariat MUI dan FKUB, Kepala Kesbangpol Pemkab Morotai, Hasbullah Popa, mengakui sudah berkoordinasi dengan Bupati, dan dalam waktu dekat akan dimasukkan dalam musyawarah daerah, agar dapat ditindak lanjuti setelah kegiatan musyawarah daerah selesai. 

Menanggapi apa yang disampaikan Kajari Morotai terkait penyakit moral di masyarakat, menurut Hasbullah ini menjadi catatan bersama bagi semua pihak terkait, dan perlu adanya sosialisasi dengan tim dari Kemenag agar memperkecil celah bagi ajaran-ajaran sesat sehingga iman keagamaan bisa terkontrol dengan baik.

"Komunikasi antara pihak terkait harus terus berjalan seperti membuat grup WhatsApp agar kita bisa saling berkoordinasi dengan cepat sehingga apabila ada kejadian' yang sekiranya tidak baik dapat saling berkoordinasi sesama hingga suatu persoalan dapat kita selesaikan bersama," pinta Kepala Kesbangpol, Hasbullah Popa. 

Sementara, Kepala Kementrian Agama (Kemenag) Pulau Morotai, Abdulrahman Assagaf, menjelaskan bahwa kegiatan Rapat Koordinasi Aliran Kepercayaan dan Aliran Keagamaan dalam Masyarakat (PAKEM) yang diselenggarakan oleh Kejaksaan Morotai ini bertujuan untuk menjaga situasi yang aman dan tertib di wilayah Kabupaten Pulau Morotai.

"Oleh sebab itu, Kementrian Agama punya komitmen untuk memperkuat Koordinasi lintas sektor demi mengoptimalkan peran penyuluh agama dan tokoh agama untuk meningkatkan pengawasan dilingkungan masyarakat. Saat ini perlu diketahui untuk MUI dan FKUB di Pulau Morotai belum ada musyawarah untuk melakukan pemilihan dalam membentuk organisasi sehingga kegiatan pengawasan di lingkungan masyarakat belum dapat dilakukan dengan maksimal," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.