Transparansi Tiket Elektronik Dipertanyakan, Ketua DPRD Sentil Disparbudpora Pacitan

TIMESINDONESIA, PACITAN – Ketua DPRD Pacitan Arif Setia Budi minta Disparbudpora Pacitan evaluasi transparansi penerapan tiket elektronik atau e-tiketing pada destinasi wisata. 

Padahal, kata Arif, pembahasan soal e-tiketing ini sudah dilakukan sejak lima tahun lalu.

Advertisement

“E-tiketing itu kan sebenarnya sudah dibahas sejak lima tahun lalu, jadi sudah cukup lama. Cuma memang Disparbudpora perlu evaluasi ulang lah,” kata Arif saat dikonfirmasi Kamis (10/4/2025).

Arif menyayangkan, di momen-momen libur panjang yang biasanya menarik banyak wisatawan, e-tiketing belum juga diterapkan secara maksimal.

Menurutnya, sistem e-tiketing bisa jadi solusi untuk mencegah kebocoran pendapatan dari retribusi wisata.

“Momentum-momentum ketika wisatawan banyak berdatangan, seharusnya e-tiketing yang tujuannya untuk mencegah kebocoran itu sudah dilaksanakan,” tegasnya.

Ia menambahkan, era sekarang adalah era keterbukaan informasi. Maka dari itu, menurutnya, sistem tiket elektronik bisa membantu menjamin transparansi dan akuntabilitas publik.

“Wisatawan berdatangan ke Pacitan kan tidak hanya pas libur Lebaran. Hari-hari lain yang memang sangat diperlukan, di era transparansi dan akuntabilitas publik harus terjamin dengan adanya e-tiketing itu,” lanjutnya.

Arif juga menyampaikan bahwa Disparbudpora tidak bisa bekerja sendiri. Menurutnya, para pegiat pariwisata dan komunitas juga harus ikut ambil peran dalam mendorong perbaikan manajemen.

“Ini perlu menjadi suatu perhatian di Disparbudpora, pegiat pariwisata dan komunitas lain,” ucapnya.

Ia menekankan pentingnya evaluasi menyeluruh agar manajemen pariwisata Pacitan bisa lebih baik ke depannya.

“Manajemen harus diperbaiki, harus ada evaluasi dan dimonitoring sebagai acuan dasar kebijakan selanjutnya,” kata Arif.

Arif juga mengingatkan, jika setiap tahun angka kunjungan wisata menurun, sementara potensi yang dimiliki Pacitan besar, maka perlu ada pertanyaan soal manajemen yang dijalankan.

“Kalau setiap tahun malah terjadi penurunan kunjungan, berarti ada ketidakmampuan dari Disparbudpora untuk memanajemen potensi pariwisata di Pacitan,” tuturnya.

Namun ia menegaskan, kritikan tersebut bukan untuk menyalahkan, melainkan bagian dari proses evaluasi bersama sekaligus fungsi kontrol DPRD.

“Ini tidak menyalahkan, tetapi sama-sama saling evaluasi. Harus ada keterbukaan publik agar bisa melihat jumlah kunjungan, berapa HTM yang masuk dan sebagainya,” katanya.

Menurut Arif, keterbukaan data sangat penting agar publik bisa menilai kinerja dinas pariwisata secara objektif.

“Supaya ada trash publik terhadap Disparbudpora Pacitan. Kalau tidak ada progresif, tentu publik akan bertanya-tanya, apalagi bagi pegiat wisata. Kenapa banyak yang datang, tapi PAD malah sedikit. Itu menjadi suatu kajian bersama,” pungkasnya.

Sebelumnya, Kepala Disparbudpora Pacitan, Turmudi, tak menampik bahwa sistem e-tiketing memang belum berjalan maksimal.

“Saat ini pembayaran tiket masuk ke destinasi masih manual,” kata Turmudi.

Ia menjelaskan bahwa semua destinasi wisata milik Pemkab Pacitan kini sudah memiliki akses internet. Tidak ada lagi wilayah yang mengalami blankspot.

“Terlebih di semua lokasi wisata yang dikelola Pemkab Pacitan saat ini sudah tersuplai jaringan internet, tidak ada lagi blankspot. Makanya tinggal kami terapkan saja. Untuk liburan lebaran Idulfitri ini belum,” jelasnya.

Turmudi menambahkan, harga tiket masuk atau HTM tidak mengalami kenaikan sejak pandemi COVID-19.

"Tidak ada, awal menjabat sempat saya mau naikkan, tapi pasca COVID-19 tidak boleh," pungkasnya. 

Dengan adanya dorongan dari DPRD, besar harapan masyarakat agar sistem e-tiketing bisa segera diterapkan secara merata di semua objek wisata Kabupaten Pacitan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.