Gelontorkan Rp40 Miliar, Bupati Bantul Ingin Jalan Desa Jadi Tanggung Jawab Kabupaten

TIMESINDONESIA, BANTUL – Pemkab Bantul terus konsisten menghadirkan berbagai insfratruktur yang layak, utamanya jalan dan jembatan. Ini menjadi salah satu prioritas utama Bupati Bantul Abdul Halim Muslih untuk menunjang mobilitas dan membangkitkan perekonomian masyarakat pedesaan.

"Alhamdulillah hari ini terus kita lanjutkan pembangunan jalan di kabupaten Bantul. Dan ini akan terus berlangsung karena kita ingin menuntaskan insfratruktur jalan dan jembatan yang kelas kabupaten terutama maupun nanti jalan jalan di desa," ujar Bupati saat meninjau proyek pengaspalan Jalan Bangunjiwo-Metes, Rabu (27/9/2023).

Advertisement

Salah satunya ruas jalur Bangunjiwo -Metes. Di mana ruas sepanjang 5,2 kilometer ini melintasi tiga Kecamatan yakni Sedayu, Kasihan dan Pajangan. Selain itu kawasan ini merupakan kawasan industri di dalam tata ruang Pemkab Bantul.

Lebih lanjut, politikus PKB ini berharap adanya perbaikan jalan ini nanti industri rumah tangga terutama kerajinan craft dan pertanian akan dimudahkan mobilisasinya. 

"Sebagai contoh di Jogonandan, Triwidadi, Pajangan ini, banyak peternak telur yang 9 hari produksinya 9 ton. Sehingga mobilitas barang berupa telur ini yang demikian kencang, kalau jalan halus ini nanti akan menurunkan tingkat kerusakan telur. Nek dalane gronjal endok gampang pecah, sehingga kita aspal," ungkapnya.

Proyek pengaspalan ruas ini pihaknya menggelontorkan anggaran mencapai Rp 7, 35 miliar, dengan panjang ruas 5,2 kilometer, lebar antara 4,5 sampai 5 meter.

Lanjutnya, untuk tahun ini program infrastruktur jalan dan jembatan anggarannya total mencapai Rp 40 miliar, dan progres pembangunannya telah mencapai sekitar 15 persen, dan ditargetkan selesai pada akhir tahun 2023 ini. 

Bupati menyatakan program perbaikan insfratruktur akan terus dilanjutkan sampai pada 2024 dengan nilai anggaran jauh lebih besar mencapai kurang lebih Rp 60 miliar.

Halim pun berniat akan mengangkat status jalan Desa menjadi jalan Kabupaten sehingga upaya perbaikan infrastruktur di pedesaan segera terealisasi dan masyarakat dapat menikmati akses yang memadai. 

"Kami juga akan mengangkat status jalan desa menjadi status jalan kabupaten. Kenapa begitu karena jalan desa itu panjang, kalau mengandalkan APBDes jelas tidak bisa membackup," pungkas Bupati Bantul didampingi Kepala Dinas Pekerjaan Umum Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman (DPUPRKP), Aris Suharyanta. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.