Partai Ummat Usung Politik Identitas, Bawaslu: Kami Protes Keras

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua Bawaslu Rahmat Bagja mengatakan, pihaknya akan segera menegur Partai Ummat yang menyatakan akan mengusung politik identitas pada Pemilu 2024 nanti.
Sebelumnya, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi, menegaskan bahwa partainya mengusung politik identitas di perhelatan 2024.
Advertisement
"Kami protes keras itu, kami akan tegur yang bersangkutan kalau ngomong seperti itu, kita punya keprihatinan bersama, kita punya cocern bersama untuk tidak menggunakan politisasi identitas," katanya kepada wartawan, Senin (20/2/2023).
Tindakan apa yang akan Bawaslu lakukan?Bagja mengatakan, saat ini pihaknya akan menegur terlebih dahulu. "Teguran dulu, sekarang kan diingatkan teman teman Partai Ummat," jelasnya.
Ia pun meminta kepada partai politik atau pun kandidat di Pemilu 2024 nanti tak menggunakan politik identitas. Ia menyampaikan, Indonesia memiliki beragam agama, dan lainnya, sehingga tak patut untuk saling meniadakan.
"Identitas urusannya agama, dia lebih baik dari ini, repot ke depan, jangan seperti itu, ada ruang publik, ruang publik dan demokrasi, ini kan kesepakatan bersama, dalam UUD bahwa republik ini didirikan atas 5 agama yang di akui atau keyakinan yang ada di Republik ini," katanya.
Menurutnya, partai politik seperti Partai Ummat harus semakin bijaksana untuk tak menggunakan politik identitas.
"Jangan kemudian menggunakan tempat ibadah jadi sarana kampanye, itu jelas kita tindak, siap-siap saja kita tindak, jangan seperti itu ke depan, kita harus menghormati, umat Islam adalah umat paling demokratis dan toleran," jelasnya.
Beberapa waktu lalu, Ketua Umum Partai Ummat Ridho Rahmadi secara lantang Partai Ummat akan mengusung politik identitas.
"Partai ummat secara khusus akan melawan dengan cara yang beradab dan elegan narasi latah yang kosong dan menyesatkan, yaitu (dengan) politik identitas. Kita akan secara lantang mengatakan, ' ya, kami partai ummat, dan kamu adalah politik identitas," ujarnya.
PDI Perjuangan Kritik Partai Ummat
PDI Perjuangan turut mengkritik pernyataan Partai Ummat tersebut. Sekjen Hasto Kristiyanto menilai, partai besutan Amien Rais tersebut tak memahami aspek-aspek fundamental pembentukan Indonesia.
"Apa yang dilakukan Partai Ummat sangat tidak memahami aspek-aspek fundamental di dalam undang-undang partai politik dan dalam sejarah pembentukan bangsa," katanya kepada wartawan.
Menurutnya, aspek-aspek itu harusnya diketahui dan dibaca oleh Partai Ummat. "Kalau kita melihat dar undang-undang partai politik, seluruh partai politik wajib taat asas," jelasnya.
Ia juga menyampaikan, partai politik harusnya memahami sejarah kemerdekaan Indonesia dan memahami ideologi Pancasila. Ia pun meyakini politik identitas yang diusung Partai Ummat tak akan mendapatkan tempat.
"Ketika ada partai yang kelahirannya sudah mengusung politik identitas dengan potensi yang memecah belah bangsa, rakyat yang akan jadi wasit terbaik," jelasnya.
"Kami yakini mereka yang ke depankan politik identitas tidak akan mendapatkan tempat di bumi Indonesia ini, yang sangat ber-Bhineka Tunggal Ika ini," ujarnya. (*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
Editor | : Ferry Agusta Satrio |
Publisher | : Lucky Setyo Hendrawan |