Muktamar Internasional Digelar, PBNU Harap Fiqih Peradaban jadi Wacana Global

TIMESINDONESIA, SURABAYA – PBNU menggelar Muktamar Internasional Fiqih Peradaban pada Senin (6/2/2023) di Shangri-La Surabaya, besok. Harapannya hal ini agar menginisiasi bergulirnya wacana mengenai fiqih peradaban dalam konteks global.

Hal itu disampaikan oleh Ketua Umum (Ketum) PBNU, KH Yahya Kholil Staquf atau akrab dikenal Gus Yahya saat Konferensi Pers di Hotel Shangri-La Surabaya, Jawa Timur pada Minggu (5/2/2023).

"Tujuan dari Muktamar Internasional Fikih Peradaban ini menginisiasi diskursus wacana tentang peradaban seperti apa yang hendak kita inginkan bagi masa depan umat manusia," katanya dalam keterangan tertulis yang diterima redaksi.

Gus Yahya berharap para ulama internasional dapat bersinergi dalam mengupayakan diskursus wacana tersebut. 

Disamping itu, Gus Yahya melihat ada kekosongan cukup besar di tengah arus wacana toleransi dan moderasi beragama. Oleh karena itu, PBNU menggelar Muktamar Internasional Fiqih Peradaban guna menjaring pandangan para ulama ahli fiqih mengenai hal tersebut.

"Kita hendak memulai satu perbincangan satu wacana yang serius di kalangan para ulama ahli fikih tentang bagaimana sebetulnya wawasan peradaban itu dikaitkan dengan nilai syariah yang valid," ungkap kiai kelahiran Rembang, Jawa Tengah, 56 tahun lalu itu.

Gus Yahya menegaskan bahwa kegiatan itu bukan satu agenda yang kecil, melainkan agenda raksasa. Sebab, hal tersebut melewati pergulatan yang tidak ringan. Ia memberanikan diri untuk melaksanakannya sebagai proses keilmuan yang valid untuk kebaikan di masa depan.

"Proses keilmuan yang valid tentang bagaimana umat Islam memperjuangkan masa depan peradaban lebih baik untuk semua orang," katanya.

Muktamar Internasional Fikih Peradaban I akan digelar di Hotel Shangri-La Surabaya, Jawa Timur, pada Senin (6/2/2023). Forum para ahli hukum dan mufti dari berbagai negara tersebut akan membicarakan berbagai isu modern, mulai dari konsep Islam tentang negara modern, soal relasinya dengan non-Muslim, hingga terkait tata politik global.

Agenda ini akan dihadiri sekitar 300 ulama dengan menghadirkan 15 ulama sebagai pembicara kunci, baik dari dalam negeri maupun mancanegara.

Merespons Realitas Baru

Ketua Lembaga Kajian dan Pengembangan Sumberdaya Manusia (Lakpesdam) PBNU) KH Ulil Abshar Abdalla (Gus Ulil) menjelaskan soal urgensi pembahasan dalam forum ini antara lain karena umat Islam masa kini sedang menghadapi realitas baru.

Munculnya institusi negara bangsa di era modern, kata Gus Ulil, mengubah konstelasi banyak hal pada kehidupan di muka bumi ini. Di antaranya ada konsep kewarganegaraan serta konsep mengenai hukum yang terdikotomi menjadi dua, yakni hukum negara dan hukum agama. Kemudian ada pula konsep mengenai minoritas.

"Di samping itu, kemunculan negara bangsa di era modern juga disertai dengan munculnya lembaga multilateral yang mengatur hubungan antarbangsa, yaitu PBB," terang Gus Ulil.

"PBB merupakan institusi yang secara de facto menjaga ketertiban dunia meskipun tentu saja tidak sempurna dalam bekerja untuk perdamaian dunia. PBB ini institusi yang tidak pernah ada di dalam sejarah pengalaman umat Islam," sambungnya.

Di PBB, sambungnya, ada suatu dokumen yang sangat penting dalam kehidupan umat manusia di muka bumi, yaitu Deklarasi Hak Asasi Manusia (HAM) Universal.

"Nah, kalau kita menganggap PBB ini adalah institusi yang valid secara keagamaan atau fikih, artinya kita harus mengikuti kesepakatan yang disepakati oleh negara-negara modern, berupa konvensi-konvensi yang diputuskan oleh PBB," jelas Gus Ulil.

Apabila ulama dan negara-negara Muslim di dunia sepakat untuk bergabung dengan PBB maka seluruh dokumen yang dihasilkan harus mengikat seluruh umat Islam sedunia. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement