Pimpinan Komisi VI DPR: Izin Ekspor Pasir Laut Lebih Banyak Risiko Negatif

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua Komisi VI DPR RI Martin Manurung meminta pemerintah mengkaji ulang izin ekspor pasir laut yang tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 26 Tahun. 2023. Menurutnya, aturan tersebut lebih banyak resiko negatifnya.

Menurut Ketua DPP Partai NasDem ini, alasan pelarangan ekspor pasir laut yang tertuang dalam Surat Keputusan (SK) Memperindag  No 117/MPP/Kep/2/2003 sudah sangat jelas. Salah satunya tentang kerusakan lingkungan.

Advertisement

"Kita lihat para pemerhati lingkungan juga sudah bersuara untuk penolakan PP ini. Artinya ini jelas ancaman yang nyata terhadap lingkungan kita," terangnya.

Lanjut Martin, meski ekspor diperbolehkan sepanjang kebutuhan dalam negeri terpenuhi sesuai dengan perundang-undangan Pasal 9 ayat Bab IV butir 2 huruf d, namun cara kontrolnya masih belum jelas seperti apa.

"Seperti kasus minyak goreng yang dulu (kasus kelangkaan minyak goreng). Diatur ada DMO (Domestic Market Obligation) tapi ternyata bobol juga," ungkapnya.

Legislator dari Daerah Pemilihan Sumut 2 ini menegaskan sikap Fraksi NasDem, khususnya di Komisi VI yang bermitra dengan Kementerian Perdagangan, meminta pemerintah mengkaji ulang dan duduk bersama dengan berbagai pihak untuk menyusun kembali PP tersebut.

"Demi keselamatan lingkungan serta yang lainnya, kami minta (Peraturan Pemerintah No 26 Tahun 2023) dikaji ulang," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.