Megawati Singgung Perpecahan GMNI saat Melantik DPP PA GMNI

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Pelantikan pengurus DPP Persatuan Alumni Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (PA GMNI) periode 2021-2026 dilaksanakan pada 26 Maret 2022 di Hotel Sultan, Jakarta. Pengurus DPP PA GMNI periode 2021-2026 dilantik oleh Presiden ke 5 RI, Megawati Soekarnoputri, melalui media telekonferensi Zoom meeting.

Dalam sambutannya, Megawati sempat mempertanyakan posisinya yang belum tertera sebagai anggota alumni namun diminta melantik DPP PA GMNI. Ia menyampaikan bahwa ia enggan dijadikan Alumni GMNI karena terpecahnya GMNI. 

Advertisement

"Saya ga mau dah ngomong di GMNI, malu saya. GMNI kok bisa diobrak-abrik ga jelas. Makanya saya jangan dijadikan alumni, nanti ngamuk melulu sama kalian. Udah saya di luar aja," pesan Megawati kepada seluruh undangan yang hadir.

Presiden ke-5 RI tersebut juga menegaskan kepada seluruh peserta dan undangan bahwa pentingnya mentaati AD/ART Organisasi.

Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum DPP GMNI, Imanuel Cahyadi Karo Karo, menyampaikan tentang pentingnya kesadaran terhadap konstitusi atau AD/ART organisasi.

"Penting untuk memiliki kesadaran terhadap konstitusi organisasi yang tetap dipegang teguh dalam tiap aktivitas maupun dinamika dalam organisasi, bukan aturan atau legitimasi yang dikeluarkan oleh pihak lain di luar GMNI. Seperti yang disampaikan oleh Bu Megawati saat melantik pengurus DPP PA GMNI, beliau berpesan harus tegak lurus dengan AD/ART organisasi," ungkap Imanuel.

Imanuel juga mengingatkan tentang pentingnya penegakan aturan organisasi di tubuh GMNI. "Bu Mega juga bercerita bagaimana saat beliau ber-GMNI di Universitas Padjadjaran dulu juga dipaksa secara sepihak untuk mengikuti salah satu GMNI yang dilegitimasi oleh negara (orde baru). Pesan yang dapat diambil adalah tentang pentingnya kesadaran terhadap AD/ART organisasi ini juga untuk menjaga persatuan di internal."

"Supaya tidak gampang diobrak-abrik oleh pihak-pihak tertentu, termasuk oleh alumni-alumni GMNI sendiri. Sebagaimana klaim kemenangan tanpa mekanisme Kongres yang dilakukan oleh kelompok Arjuna cs yang didukung oleh Ahmad Basarah di Ambon pada 2019 lalu," imbuhnya.

Meski tak mendapatkan rekomendasi dari DPC asal, yakni DPC GMNI Yogyakarta dan Surabaya, Arjuna dan Dendy dipaksakan jadi ketua umum dan sekretaris jenderal. 

"Kini hal itu telah menjadi tradisi, bahkan yurisprudensi di GMNI hingga sekarang, dimana dalam musyawarah-musyawarah organisasi GMNI belakangan kerap terjadi hal serupa. Mendeklarasikan diri setelah kalah dalam pemilihan ketua di tiap tingkatan kepemimpinan," tegas Imanuel.

Imanuel juga mendorong Megawati untuk memberikan sanksi tegas kepada alumni GMNI yang juga adalah pengurus DPP PDIP yang telah memecah belah GMNI.

Seperti diketahui, kepengurusan DPP PA GMNI saat ini terbelah menjadi dua kepemimpinan dibawah Imanuel Cahyadi - Sujahri Somar sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang dipilih melalui mekanisme kongres di Christian Center Ambon, dan Arjuna Putra - M. Dendy Setiawan sebagai Ketua Umum dan Sekretaris Jenderal yang melakukan deklarasi secara lesehan di lobi Hotel Amaris Ambon. (*) 

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.