Jatim Target Kendalikan Inflasi 1 - 2,5 Persen, Ini Strategi Gubernur Khofifah

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Pemerintah Provinsi Jawa Timur (Pemprov  Jatim) memiliki target untuk mengendalikan inflasi sebesar 2,5 persen hingga 1 persen selama momen menuju Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Raya Idul Fitri 2025.

Strategi pengendalian inflasi tersebut meliputi 4K TPIP. Yaitu Keterjangkauan harga, Ketersediaan pasokan, Kelancaran distribusi dan Komunikasi efektif yang bertujuan mewujudkan Jatim Majapahit (Jatim Makmur, Adil, Jaga Pasokan Pangan dan Harga/Inflasi Terkendali).

Advertisement

"Pertama, rumusnya bagaimana ketersediaan barang, keterjangkauan barang, kelancaran distribusi dan keempat komunikasi. Maka harus ada KIP dan KAD," terang Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa usai memimpin High Level Meeting TPID bersama Bank Indonesia bertema Sinergi dan Inovasi TPID Jawa Timur untuk Menjaga Stabilitas Harga dan Ketahanan Pangan di Gedung Negara Grahadi, Senin (17/3/2025).

Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Senin (17/3/2025). (FOTO: Lely Yuana/TIMES Indonesia)

Inflasi terjadi terutama pada saat masyarakat berbelanja cukup besar karena kebutuhan-kebutuhan lebaran dan kenaikan permintaan pasar.

Pada awal Maret 2025, mayoritas harga komoditas mulai meningkat. Terutama pada aneka cabai, bawang, daging, telur, ayam ras, minyak goreng, gula pasir, dan beras.

Kenaikan cabai rawit dan bawang merah terpantau cukup signifikan akibat produksi yang tidak optimal karena curah hujan tinggi. Sementara di sisi lain, Khofifah memastikan ketersediaan bahan pokok sangat cukup seperti produksi beras.

"Kalau beras alhamdulillah over suplai, Yang harus kami maksimalkan penyerapan GKP dengan harga tidak ada yang di bawah HPP Rp6.500. Pastikan serapan tidak ada yang di bawah HPP," tandasnya.

Khofifah pun berharap pengendalian inflasi fokus pada tiap kabupaten maupun kota. Oleh karenanya, tegas Khofifah, HLM pengendalian inflasi dilakukan secara reguler tiga hingga empat bulan sekali.

"Misalnya kita bisa memanage pengendalian inflasi dari kabupaten/kota. Jadi, kabupaten/kota kenapa kemudian Kepala TPID kami harapkan bisa hadir. Kepala TPID itu bupati wali kota ada yang beberapa diwakilkan tapi mereka harus tetap membangun komunikasi," ujarnya.

Kerja sama intra provinsi dan kerja sama antar daerah juga menjadi rumus pengendalian inflasi. Bukan hanya antar daerah kabupaten/kota untuk menyeragamkan harga-harga bahan pokok.

Gubernur memberikan contoh harga cabai di Pasar Genteng Surabaya dengan harga cabai di Pasar Soponyono dan Pasar Wonokromo kadang mengalami perbedaan yang cukup signifikan, sehingga komunikasi antar pelaku usaha terutama di sentra penjualan (pasar-pasar)  harus dilakukan seintensif mungkin. 

"Maka rumusnya KAD (Kerja Sama Antar Daerah) dan KIP (Kerja Sama Intra Provinsi)," jelasnya.

Di kesempatan yang sama, Pemprov Jatim juga meluncurkan KPID Award bekerja sama dengan Kemenko Perekonomian untuk menggairahkan kabupaten/kota dalam mengelola tingkat deflasi di wilayah masing-masing.

"Ini sebenarnya mendorong kita semua bahwa hari ini memang kita deflasi meskipun paling ringan se-Jawa itu Jatim dan se-Jawa itu deflasi. Deflasi kita 0,3 persen tapi bahwa itu deflasi karena ada subsidi listrik punya peran cukup signifikan, sehingga kalau misalnya ini tidak ada subsidi kira-kira inflasi kita 1,88 persen. Itu masih pada range sesuai karena target inflasi Jatim 2,5 sampai 1 persen," ujarnya.

Berdasarkan Data Badan Pusat Statistik (BPS) pada Februari 2025, Jatim mencatat deflasi sebesar -0,03 persen (yoy) atauturun signifikan dibandingkan bulan sebelumnya yang mencapai 1,06 persen. Penurunan ini disebabkan oleh kebijakan diskon tarif listrik yang diterapkan secara nasional. Dengan demikian, inflasi hingga Februari 2025 tercatat sebesar -1,13 persen.

"Tapi tetap bahwa kita harus membangun kehati-hatian bahwa dalam melakukan monitoring bagaimana keterjangkauan masyarakat, ketersediaan barang, kelancaran distribusi dan kami harap ada komunikasi antar daerah sehingga tidak ada daerah yang harga berasnya tinggi sekali dibanding daerah lain," terang gubernur.

Jika komunikasi bisa terbangun, maka diharapkan kelancaran distribusi sampai harga di tingkat konsumen bisa terjaga. 

Gubernur Khofifah pada kesempatan ini juga mendorong agar daerah mampu membuka peluang pasar baru termasuk pasar ekspor yang salah satunya telah terlaksana melalui Program Desa Devisa.

"Peluang kita sebenarnya sangat besar sekali," kata Gubernur Khofifah.

Peluang tersebut didukung oleh posisi Jatim sebagai lumbung pangan nasional yang selama ini turut memenuhi kebutuhan daerah lain, ketidakpastian perekonomian global mengalami eskalasi, cuaca yang lebih netral di tahun 2025 yang berpotensi mendukung kinerja produksi pertanian, fokus program prioritas pemerintah dengan target swasembada pangan dan telah terbentuknya ekuilibrium harga komoditas baru pasca Pandemi Covid-19. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.