DPRD Kota Malang Ngotot Minta MCC Mandiri, 70 Persen Harus Komersil

TIMESINDONESIA, MALANG – Nampaknya persoalan fungsional Gedung Malang Creative Center (MCC) sampai saat ini masih terus bergulir. Bahkan, DPRD Kota Malang tetap meminta operasional MCC harus bisa mandiri.

Hal ini merupakan tindaklanjut setelah adanya usulan anggaran operasional MCC sebesar Rp6 miliar dihilangkan dari APBD TA 2025.

Ketua DPRD Kota Malang, I Made Riandiana Kartika mengatakan, sampai saat ini MCC masih terus bergantung dengan APBD dan ia berharap selanjutnya tak lagi bergantung.

"Kami melihat di MCC itu masih tergantung APBD. Kalau gak ada APBD gak jalan. Kami harap MCC tak bergantung pada APBD, tapi melibatkan peran serta masyarakat," ujar Made, Kamis (27/6/2024).

Made yang juga sekaligus Ketua Tim Badan Anggaran (Banggar) DPRD Kota Malang merekomendasikan kepada Pemkot Malang soal pengelolaan MCC.

Ke depan, pengelolaan MCC bisa melibatkan dana CSR perusahaan atau skema lainnya termasuk pemanfaatan area komersil.

"Kami menginginkan pelan-pelan peran APBD (di MCC) dikurangi. Justru, MCC harus mandiri. Operasional MCC Rp6 miliar per tahun. Itu bisa digunakan untuk yang lain kalau MCC bisa mengoptimalkan potensi yang ada," ungkapnya.

Bahkan, Made meminta pembagian lebih besar antara komersil dan non komersil. Ia usul, 70 persen gedung MCC dijadikan komersil dan 30 persen sisanya non komersil untuk para pelaku Ekonomi Kreatif (Ekraf).

"Space non komersil harus ada, ya satu atau dua lantai lah. 70 banding 30 lah. Kami harap bukan untuk PAD, tapi untuk kreativitas anak muda paling tidak bisa mandiri," tuturnya.

Made mengaku tak meminta untung soal operasional MCC. Akan tetapi, ia ingin ada target yang jelas baik dari sisi pemanfaatan maupun pengelolaan kemandirian terhadap biaya operasional sendiri.

"Kami tidak minta untung di situ. Minimal mandiri lah," tegasnya.

Ia juga tak memungkiri bahwa kemandirian itu berjalan secara instan. Setidaknya, dalam jangka waktu setahun hingga 2025 mendatang, MCC harus bisa merombak dan menuju operasional mandiri. "Gak bisa juga di 2025 tak ada APBD. Tapi pelan pelan harus dikurangi," ucapnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement