Anggota Komisi I DPRD KLU Rianto Fokus Awasi Kebijakan Kepala Daerah Baru Sesuai RPJMD 2025-2029

TIMESINDONESIA, LOMBOK UTARA – Rianto, S.H, merupakan salah satu anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Lombok Utara (DPRD KLU) periode 2024-2029 dari Dapil V Kecamatan Pemenang. 

Pria kelahiran Desa Tegal Maja, Kecamatan Tanjung tanggal 31 Desember 1965 sudah mengabdi pada masyarakat KLU selama tiga periode. 

Advertisement

"Pengabdian saya pada masyarakat sekarang masuk periode ketiga," ujarnya kepada TIMES Indonesia, Rabu (23/4/2025).

Rianto menuturkan pertama kali masuk sebagai anggota dewan, pada saat KLU dimekarkan menjadi kabupaten sendiri pada tahun 2009. Rianto awalnya maju sebagai calon legislatif Lombok Barat pada Dapil Lombok Barat wilayah utara. 

"KLU yang mekar pada tahun 2008, sehingga anggota dewan yang berasal dari KLU harus pindah di tahun 2009 dengan jumlah 25 kursi, sehingga saya ikut masuk," tuturnya alumnus Universitas Nahdlatul Wathan Mataram ini.

Rianto masuk bagian dari perintis lembaga DPRD KLU periode pertama. Ia konsisten pada partai Gerindra, yang juga sebagai salah satu perintis partai Gerindra 16 tahun yang lalu. 

"Saya bersamaan dengan pak Ardianto dan pak Burhan M Nur masih duduk sebagai anggota dewan sampai sekarang. Sementara perintis yang lain sudah ada masuk sebagai anggota DPRD Provinsi dan juga pernah menjadi kepala daerah, pak Sarif," ungkapnya.

Lima tahun berjalan sebagai anggota dewan. Pada Pileg 2014 kembali maju namun tidak terpilih. Meski tidak terpilih namun Rianto tetap mengawal kepentingan masyarakat di desanya yang menghubungkan dengan kepala daerah, sehingga aspirasi masyarakat tetap terealisasi.

Dengan mengutamakan kepentingan masyarakat. Rianto kembali maju pada Pileg kabupaten 2019 pada Dapil I Kecamatan Pemenang dan Kecamatan Tanjung, dengan berhasil terpilih duduk sebagai anggota dewan. 

"Alhamdulillah, ketika saya tidak terpilih, saya tetap turun ke masyarakat untuk membantu, karena waktu itu Wakil Bupati dari Gerindra sehingga memudahkan saya untuk mneghubungkan kepentingan masyarakat. Dan Alhamdulillah saya kembali terpilih di Pileg 2019 untuk periode kedua setelah jeda lima tahun," terangnya.

Pada periode pertama, Rianto duduk sebagai Wakil Ketua Komisi I, sementara di periode kedua lebih memilih sebagai anggota biasa di Komisi I. Di periode kedua Rianto juga sempat menjadi Ketua Fraksi Gerindra setengah periode.

Rianto sebagai pengurus Gerindra, memiliki hubungan kuat terhadap partainya sehingga selalu konsisten membesarkan partai. Dan Gerindra tercatat berturut-turut menduduki unsur pimpinan DPRD KLU, namun ia tetap memilih sebagai anggota DPRD biasa. 

"Saya cukup sebagai Ketua Fraksi setengah periode. Setelah itu, saya menjadi anggota fraksi dan juga anggota komisi I," jelasnya.

Ia sebagai anggota Komisi I selama tiga periode. Rianto melihat pembangunan KLU dari kepala daerah pertama memiliki semangat membangun dan pembangunannya stabil, namun tidak tuntas karena lebih dominan kepentingan politik kepala daerah pada setengah periode pemerintahan, sehingga menuju periode kedua pemerintah daerah KLU terpecah belah sehingga berujung kepala daerah berikutnya lebih dominan balas dendam politik. 

Pembangunan daerah kondisi menoton, pengisian birokrasi lebih pada balas dendam dan tidak sesuai kemampuan individu birokrasi dengan jabatan yang diembankan. Diperparah lagi datangnya bencana gempa 2018 sehingga meluluh lantahkan pembangunan yang sudah ada.

Diperparah lagi dengan wabah covid-19 pada tahun 2020, sehingga pembangunan daerah tidak lagi konsentrasi membangun daerah.

Tidak berselang lama dengan kondisi daerah yang kacau balau, terjadi pemilihan kepala daerah, kemudian memenangkan kepala daerah lain kembali terjadi balas dendam sehingga konsentrasi pembangunan hanya setengah periode pemerintahan dengan kondisi keuangan daerah tidak stabil.

"Kepala daerah periode pertama hingga periode ketiga semua berjalan setengah periode saja. Tidak berjalan mulusnya pemerintahan setiap kepala daerah berimbas terhadap pembangunan daerah tidak mulus," ungkapnya.

Periode keempat yang baru berjalan ini, tentu harapan dengan pengalaman Najmul Akhyar tiga periode sebagai kepala daerah bisa lebih konsentrasi pada pembangunan dan pemberdayaan masyarakat.

Tidak lagi mengedepankan politik balas dendam, lebih baik meninggalkan jejak yang baik sehingga terkenang sebagai kepala daerah. 

Lebih baik lima tahun kedepan difokuskan pada pembangunan daerah sesuai visi dan misi yang tertuang dalam Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) tahun 2025-2029 yang sudah disampaikan melalui rapat paripurna. 

"Yang harus difokuskan kepala daerah baru, pada sektor sosial, ekonomi, dan infrastruktur dasar. Ketiga ini harus betul-betul diperhatikan," imbuhnya.

Banyak yang disoroti soal infrastruktur dan air bersih yang tak kunjung tuntas dari wilayah Bayan sampai Pemenang. Ini menjadi kebutuhan pelayanan dasar masyarakat. Terutama soal air bersih harus diselesaikan. 

"Kita berharap kepala daerah yang terpilih semestinya fokus membangun daerah. Jangan fokus pada gerbong politik masing-masing," katanya.

Soal keamanan daerah sudah bagus, namun pembangunan kurang gesit sehingga berpengaruh pada pertumbuhan ekonomi masyarakat. Angka kemiskinan masih tinggi 23 persen lebih hingga sekarang kunjung tuntas. Bahkan terus mengalami penambahan pada angka kemiskinan ekstrem.

Rianto berharap harmonisasi kepala daerah harus tuntas sampai akhir. Selama ini tidak pernah, hanya bertahan selama setahun. Kondisi ini sangat mengganggu kepentingan pembangunan masyarakat. 

"Saya akan tetap melakukan pengawasan secara komprehensif atas kebijakan kepala daerah baru sesuai visi-misi yang tertuang dalam RPJMD," tegas politisi Gerindra ini.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.