Edukasi Berbagai Lapisan Masyarakat untuk Cegah Pernikahan Anak

TIMESINDONESIA, PROBOLINGGO – Indonesia menempati urutan nomor empat di dunia dalam kasus pernikahan anak tahun 2023. Berdasarkan data Unicef dalam kurun waktu tersebut, terdapat 25,53 juta anak perempuan dinikahkan.

Dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan Nasional (Musrenbangnas) Perempuan 2024 pada Selasa (26/4/24), masalah pernikahan anak tersebut menjadi salah satu perbincangan.

Advertisement

Musyawarah digelar oleh Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Bappenas, dan mitra program INKLUSI. Yaitu program kemitraan Australia-Indonesia menuju masyarakat inklusif.

Dalam forum yang berlansung secara hybrid tersebut, Pimpinan Daerah Aisyiyah Kabupaten Probolinggo, Jawa Timur, menyampaikan sejumlah usulan. Baik terkait dengan pernikahan anak, maupun kelompok rentan lainnya.

Pertama, pencegahan pernikahan anak melalui edukasi di berbagai lapisan masyarakat secara menyeluruh, serta memperkuat layanan pencegahan pernikahan anak dengan mendorong adanya implementasi Rencana Aksi Daerah (RAD) pencegahan pernikahan anak.

Kedua, adanya akses pendidikan bagi korban pernikahan anak dan juga bagi kelompok rentan melalui sekolah Inklusi, ataupun Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat atau PKBM.

Ketiga, menambah jumlah penyedia layanan untuk korban kekerasan dan juga adanya konselor serta paralegal di komunitas melalui pelatihan dan pendampingan

Keempat, membuka akses ekonomi untuk perempuan dan kelompok rentan.

Koordinator INKLUSI Aisyiyah Kabupaten Probolinggo, Agustini mengatakan, usulan tersebut merupakan rangkuman dari musyawarah perempuan dan kelompok rentan, yang telah dilaksanakan Februari lalu, bekerjasama dengan Bappelitbangda kabupaten setempat.

"Kami harapkan usulan yang telah merangkum suara perempuan dan kelompok rentan ini dapat diterima dan diakomodir, sehingga akan memberi pengaruh bagi penyusunan kebijakan di tingkat pusat hingga tingkat kabupaten untuk mensejahterakan perempuan dan kelompok marginal lainnya," ujar Agustini.

Diketahui, Musrenbangnas Perempuan 2024 yang juga bisa disebut Munas Perempuan ini, diikuti peserta yang terdiri dari perempuan akar rumput dan kelompok marginal dari 477 desa, 163 kabupaten/kota dan 35 provinsi.

Tercatat dua ribu lebih peserta online yang terdiri dari 90 persen perempuan dan 8.3 persen masyarakat disabilitas. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.