Prof Didik Rachbini: Indonesia Susah Lepas dari Kutukan 5 Persen tanpa Deregulasi Besar-besaran

JAKARTA – Pemerintah mulai menggulirkan gagasan pembentukan war room deregulasi dan reformasi birokrasi untuk mempercepat investasi dan memangkas hambatan perizinan. Wacana itu mengemuka setelah Presiden Prabowo Subianto beberapa kali menyoroti lambannya birokrasi dan tingginya biaya ekonomi di Indonesia.

Di tengah perlambatan industri dan stagnasi pertumbuhan ekonomi di kisaran 5 persen, isu deregulasi kembali menjadi pembicaraan penting. Banyak ekonom menilai Indonesia menghadapi persoalan struktural serius: investasi asing yang tertinggal, ekspor yang melambat, hingga birokrasi yang dianggap terlalu gemuk dan tidak efisien.

Ekonom INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Didik J Rachbini, menilai langkah deregulasi memang mendesak dilakukan jika Indonesia ingin keluar dari jebakan pertumbuhan ekonomi yang stagnan.

Dalam wawancara khusus bersama TIMES Indonesia, Prof Didik berbicara tentang “kutukan 5 persen”, lemahnya daya saing Indonesia dibanding Vietnam, hingga pentingnya reformasi birokrasi yang dikendalikan langsung dari pusat kekuasaan politik.

Berikut petikan wawancaranya bersama TIMES Indonesia.

Pertumbuhan ekonomi Indonesia belum lepas dari angka 5 persen, mengapa Anda menyebut Indonesia terjebak dalam “kutukan pertumbuhan 5 persen”?

Karena selama bertahun-tahun ekonomi kita bergerak di angka itu-itu saja. Tidak mampu melonjak tinggi seperti negara-negara Asia yang berhasil melakukan industrialisasi agresif.
Kalau kita ingin tumbuh lebih tinggi, maka ekspor harus melonjak dan investasi asing harus masuk besar-besaran. Itu syarat utama.

Masalahnya, industri kita justru tumbuh rendah. Padahal industri seharusnya menjadi lokomotif ekonomi nasional. Selama 1 dekade ini kita mengalami deindustrialisasi.

Apa penyebab utama kondisi itu?

Ada masalah struktural. Ada masalah institusi. Ada masalah daya saing.

Investasi asing enggan masuk ke Indonesia. Kalau dibanding negara lain, kita kalah jauh.

Foreign Direct Investment (FDI) kita hanya sekitar 1,8 persen terhadap PDB. Vietnam sudah 4,2 persen. Malaysia 3,7 persen. Singapura bahkan 27,8 persen.
Ini menunjukkan ada persoalan serius dalam iklim usaha kita.

Presiden Prabowo belakangan menyoroti birokrasi yang lambat. Apakah itu memang masalah utamanya?

Betul. Bahkan Presiden sendiri mengkritik birokrasi yang terlalu menghambat.

Orang mau investasi di Indonesia bisa menunggu izin satu sampai dua tahun. Di negara lain, proses serupa selesai dalam dua minggu.
Regulasi kita terlalu ruwet. Overregulated.

Dan regulasi yang terlalu banyak justru membuka ruang rente dan praktik tidak sehat di birokrasi.

Karena itu muncul gagasan membentuk war room deregulasi?

Ya. Secara ekonomi gagasan itu rasional.

Negara-negara Asia Timur yang berhasil melakukan lompatan ekonomi memang punya semacam war room reformasi birokrasi yang dikendalikan langsung oleh pemimpin tertinggi.

Vietnam melakukannya lewat reformasi Đổi Mới. Korea Selatan melakukannya saat industrialisasi. Singapura di era Lee Kuan Yew juga begitu. China di era Deng Xiaoping juga sama.

Indonesia sebenarnya pernah berhasil pada era deregulasi 1980-an dan awal 1990-an. Saat itu ekonomi kita bisa tumbuh sekitar 7 persen.

Mengapa Vietnam kini terlihat melesat jauh dibanding Indonesia?

Karena mereka outward looking. Fokus pada ekspor, industri, dan investasi global.

Perdagangan internasional Vietnam sekarang nilainya sudah sekitar 1.000 miliar dolar AS. Dua kali perdagangan internasional Indonesia.

Itu sebabnya ekonomi mereka bisa tumbuh sampai 8 persen. Sementara kita terlalu inward looking. Orientasi ekonomi kita mundur ke dalam. 

Apa maksud Anda dengan inward looking?

Peran negara makin besar, orientasi ekonomi makin tertutup, dan semangat kompetisi global melemah.

Padahal pada era 1980-an Indonesia sangat outward looking. Fokus ekspor. Fokus industrialisasi. Fokus menarik investasi.

Sekarang mindset itu berubah. Bahkan sektor swasta dan BUMN juga cenderung inward looking.
Akibatnya, sektor luar negeri kita tertinggal.

Anda juga menyinggung kualitas investasi yang masuk ke Indonesia?

Ya. Banyak investasi yang masuk justru tidak berkualitas. Nilai tambahnya rendah. Tidak ada transfer teknologi. Tidak menciptakan pekerjaan berkualitas tinggi.

Bahkan sebagian hanya bergerak di sektor ekstraktif, restoran, atau jasa sederhana. Ini berbeda dengan investasi industri manufaktur berteknologi tinggi yang dilakukan Vietnam.

Apakah deregulasi saja cukup menyelesaikan masalah?

Tidak cukup. Memang memangkas izin itu penting. Tetapi yang lebih penting adalah reformasi institusi.

Harus ada penegakan hukum. Koordinasi pusat dan daerah. Digitalisasi birokrasi. Dan yang paling sulit: keberanian melawan ekonomi rente. Karena semakin banyak regulasi, semakin banyak ruang rente.

Apakah kondisi sekarang lebih sulit dibanding era deregulasi 1980-an?

Jauh lebih sulit. Ekonomi kita sekarang lebih kompleks. Birokrasi lebih gemuk. Kepentingan rente lebih besar. Dunia global juga sudah berubah.

Karena itu reformasi sekarang membutuhkan keberanian politik yang jauh lebih besar.

Apa risiko terbesar jika deregulasi gagal dilakukan?

Kita akan terus terjebak di pertumbuhan moderat 5 persen.

Lapangan kerja sulit tercipta besar-besaran. Industri tidak berkembang. Anak muda kehilangan peluang ekonomi.

Dan kita akan terus kalah bersaing dengan negara-negara pendatang baru seperti Vietnam.

Apa pesan utama Anda kepada pemerintah?

Deregulasi dan debirokratisasi harus dijadikan tonggak transformasi ekonomi Indonesia.

Tetapi jangan hanya fokus memotong izin. Reformasi harus dibarengi governance yang kuat agar tidak mengulang pertumbuhan cepat yang rapuh dan oligarkis.

Kalau serius, Indonesia sebenarnya bisa tumbuh lebih tinggi. Contohnya sudah ada di depan mata.

Kita pernah melakukannya. Vietnam juga melakukannya sekarang. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.