Prof Didik Rachbini: Presiden Habibie Pulihkan Rupiah dengan Trust, Bukan Sekadar Kebijakan Teknis

JAKARTA – Nilai tukar rupiah kembali menjadi sorotan setelah terus mengalami tekanan di pasar global. Bahkan sejumlah ekonom mulai menyebut rupiah berada dalam kondisi undervalue. 

Di tengah situasi itu, publik kembali mengingat satu momentum penting dalam sejarah ekonomi Indonesia: ketika Presiden ke-3 RI B. J. Habibie mampu menurunkan kurs rupiah dari Rp16.800 menjadi sekitar Rp6.500 per dolar AS dalam waktu relatif singkat pascakrisis 1998.

Ekonom INDEF sekaligus Rektor Universitas Paramadina, Prof Didik J. Rachbini, menjadi salah satu saksi langsung proses tersebut. Saat itu, ia tergabung dalam Tim Nasional Reformasi Menuju Masyarakat Madani yang dibentuk melalui Keputusan Presiden era Habibie.

Menurut Prof Didik, keberhasilan Habibie bukan semata hasil intervensi teknis ekonomi, melainkan karena berhasil membangun kembali kepercayaan (trust) publik dan pasar terhadap negara yang saat itu nyaris runtuh akibat krisis multidimensi.

Dalam wawancara khusus bersama TIMES Indonesia, Prof Didik memaparkan bagaimana reformasi politik, independensi Bank Indonesia, hingga demokratisasi menjadi faktor penting dalam pemulihan rupiah dan ekonomi nasional.

Berikut petikan wawancaranya:

Kurs rupiah saat ini melejit naik, dalam kondisi seperti sekarang mengapa Anda menilai pengalaman Habibie penting dibaca kembali saat rupiah melemah sekarang?

Karena kita punya best practice yang nyata dalam sejarah Indonesia. Saat krisis 1998, rupiah jatuh sampai Rp16.800 per dolar AS. Situasinya jauh lebih buruk dibanding sekarang. Krisis ekonomi bercampur dengan krisis politik dan sosial.

Tetapi dalam waktu relatif singkat, Habibie mampu membawa rupiah turun menjadi sekitar Rp6.500 per dolar.

Itu bukan keajaiban teknis ekonomi semata. Ada faktor politik dan institusi yang sangat menentukan.

Anda saat itu terlibat langsung di pemerintahan?

Ya. Saya menjadi anggota Tim Nasional Reformasi bidang ekonomi berdasarkan Keputusan Presiden Habibie tahun 1998.
Karena itu saya melihat langsung bagaimana proses pemulihan itu terjadi.

Menurut saya, faktor utamanya adalah pemulihan trust atau kepercayaan.

Mengapa trust menjadi sangat penting?

Karena krisis 1998 sejatinya bukan hanya krisis ekonomi teknis. Itu krisis kepercayaan dan krisis institusi.

Pasar tidak percaya kepada pemerintah. Dunia usaha panik. Masyarakat takut. Modal keluar besar-besaran.

Habibie memahami itu. Karena itu fokus utamanya bukan sekadar memperbaiki angka ekonomi, tetapi memulihkan kepercayaan publik dan internasional terhadap Indonesia.

Padahal saat itu Habibie juga banyak ditolak?

Sangat ditolak. Banyak yang meragukan legitimasi beliau karena dianggap bagian dari Orde Baru.

Tetapi Habibie yakin posisinya konstitusional dan legal. Ia juga memberi sinyal kuat bahwa dirinya hanya presiden transisi.

Di situlah pasar mulai melihat ada ketulusan dan tidak ada vested interest pribadi. Kepercayaan perlahan tumbuh.

Apa langkah konkret Habibie untuk membangun trust itu?

Habibie membuka demokrasi secara besar-besaran.
Pers dibebaskan. Tahanan politik dilepas. Pemilu dipercepat. Otonomi daerah dijalankan. Reformasi institusi dimulai.
Ia juga memberi sinyal bahwa Indonesia sedang berubah menjadi negara yang lebih terbuka dan demokratis.

Jadi penguatan trust dilakukan bersamaan antara ekonomi dan politik.

Bagaimana dampaknya terhadap rupiah?

Pasar mulai tenang. Kepanikan mereda. Dunia usaha melihat ada arah perubahan yang jelas. Investor mulai percaya Indonesia punya masa depan.

Rupiah akhirnya menguat secara bertahap karena confidence kembali pulih.

Setelah trust terbentuk, apa langkah berikutnya?

Baru kemudian reformasi teknis ekonomi dilakukan secara serius.
Habibie mempercepat restrukturisasi perbankan. Rekapitalisasi bank dilakukan. BPPN diperkuat. Bank-bank negara digabung menjadi Bank Mandiri.

Saya sendiri saat itu berada di Badan Supervisi BPPN bersama Mar’ie Muhammad.
Itu fondasi penting yang membuat sistem perbankan Indonesia jauh lebih kuat hari ini.

Anda juga menyinggung independensi Bank Indonesia sebagai titik penting?

Betul sekali. Epicentrum krisis saat itu ada di sektor moneter dan Bank Indonesia. BI terlalu dekat dengan kekuasaan politik dan oligarki ekonomi.

Karena itu Habibie membuat Undang-Undang BI tahun 1999 yang menjadikan Bank Indonesia independen.

Itu reformasi institusi yang sangat besar. Dengan independensi, BI fokus menjaga stabilitas moneter, bukan lagi menjadi alat pembiayaan politik.

Apa pengaruh reformasi institusi itu terhadap ekonomi jangka panjang?

Sangat besar. Buktinya saat krisis global 2008, pasar modal kita memang jatuh, tetapi perbankan Indonesia tidak runtuh seperti tahun 1998.

Artinya reformasi institusi yang dibangun Habibie berhasil menciptakan fondasi yang lebih kuat.

Anda melihat ada kemiripan masalah sekarang dengan 1998?

Ada satu kesamaan utama: trust.
Ketika arus modal keluar meningkat dan rupiah melemah terus, itu biasanya sinyal masalah kepercayaan.

Pasar membaca sinyal politik, institusi, dan arah kebijakan ekonomi. Karena itu pejabat publik harus berhati-hati memberi sinyal kepada pasar.

Presiden Prabowo kini bicara deregulasi dan reformasi birokrasi. Apakah itu langkah yang tepat?

Menurut saya itu arah yang benar.
Indonesia terlalu banyak regulasi dan birokrasi yang menghambat investasi.

Tetapi reformasi tidak boleh setengah-setengah. Harus menyentuh institusi secara mendasar seperti yang dilakukan Habibie dulu.

Apa pesan utama yang bisa dipetik dari era Habibie untuk bisa dipakai di era Presiden Prabowo sekarang?

Bahwa kekuatan ekonomi modern tidak hanya dibangun dengan angka dan kebijakan teknis.
Tetapi dengan trust, reformasi institusi, demokrasi, dan tata kelola yang kredibel.

Habibie menunjukkan bahwa kepercayaan bisa mengubah arah sejarah ekonomi. Dan itu tetap relevan sampai hari ini. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.