Di Balik Pencopotan Pimpinan BGN, Dr Aan: Ujian Sesungguhnya Program MBG Baru Dimulai

JAKARTA – Pencopotan tiga pimpinan Badan Gizi Nasional (BGN) oleh Presiden,  penetapan tersangka oleh Kejakgung, hingga ditahan menjadi salah satu isu kebijakan publik yang paling banyak menjadi perhatian dalam dua hari ini (2-3/6/2026). Langkah tersebut muncul di tengah sorotan publik terhadap pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG), program unggulan pemerintah yang menyasar jutaan siswa, balita, ibu hamil, dan ibu menyusui di seluruh Indonesia. 

Di satu sisi, pemerintah menegaskan bahwa program tetap berjalan dan komitmen terhadap peningkatan kualitas gizi nasional tidak berubah. Namun di sisi lain, berbagai persoalan implementasi mulai mengemuka ke ruang publik, mulai dari kasus keracunan makanan, penghentian sementara sejumlah Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG), hingga kritik terhadap tata kelola dan pengawasan program. 

Di tengah perdebatan tersebut, muncul pertanyaan yang lebih mendasar: apakah pergantian pimpinan BGN merupakan sinyal bahwa MBG sedang menghadapi masalah serius, atau justru bentuk keberanian pemerintah melakukan evaluasi dan koreksi terhadap program strategis nasional? Pertanyaan ini penting karena keberhasilan sebuah kebijakan publik tidak hanya ditentukan oleh besarnya anggaran atau luasnya sasaran penerima manfaat, melainkan oleh kemampuan negara memastikan manfaat benar-benar diterima masyarakat secara aman, tepat sasaran, dan berkelanjutan. 

Apa yang sebenarnya terjadi Berikut petikan wawancara khusus TIMES Indonesia dengan Dr. Firre An Suprapto, S.AP., (Dr Aan) pakar kebijakan publik dan dosen FISIPOL Universitas Negeri Surabaya (Unesa) dan MAKPI. 

BGN lagi gonjang-ganjing, pimpinannya dicopot dan ditahan, ada pihak yang menganggap pergantian Kepala BGN sebagai sinyal bahwa Program Makan Bergizi Gratis sedang bermasalah. Bagaimana Anda melihat ini?

Sepakat, memang jadi isu terpanas hari-hari ini. Saya melihatnya begini. Bahwa persoalan itu lebih sebagai bagian dari proses evaluasi kebijakan daripada pengakuan kegagalan program. Dalam teori kebijakan publik, terutama dalam kerangka policy cycle, implementasi memang merupakan fase yang paling rentan. Sebagus apa pun desain sebuah kebijakan, ujian sesungguhnya selalu terjadi saat kebijakan itu dijalankan di lapangan.

Termasuk MBG juga?

Pasti. Dan, yang perlu dipahami, MBG bukan program kecil. MBG melibatkan jutaan penerima manfaat, ribuan titik layanan, ribuan dapur, serta rantai pasok yang sangat kompleks. Dalam situasi seperti itu, pergantian pimpinan bisa menjadi instrumen koreksi ketika pemerintah menilai diperlukan pendekatan baru untuk memperbaiki kualitas implementasi.

Namun persepsi publik tentu berbeda. Ketika seluruh pucuk pimpinan diganti, masyarakat akan bertanya: ada apa sebenarnya? Karena itu pergantian harus diikuti penjelasan yang memadai agar tidak menimbulkan spekulasi yang justru memperbesar krisis kepercayaan.

Jadi menurut Anda pergantian ini lebih banyak berkaitan dengan implementasi daripada desain kebijakan?

Betul. Saya melihat tujuan dasar MBG relatif tidak dipersoalkan. Sulit membantah bahwa perbaikan gizi anak, ibu hamil, dan balita merupakan tujuan yang baik. Secara normatif, hampir semua pihak mendukung.

Lalu di mana titik problemnya?

Persoalannya berada pada delivery system. Apakah makanan yang sampai benar-benar aman? Apakah gizinya sesuai standar? Apakah distribusinya tepat waktu? Apakah pengawasannya memadai? Dalam administrasi publik, masyarakat tidak menilai kebijakan dari niat pemerintah. Mereka menilai dari pengalaman nyata yang mereka rasakan. Jika anak menerima makanan yang berkualitas baik setiap hari, maka program dianggap berhasil. Sebaliknya, satu kasus keracunan saja dapat menghapus persepsi positif dari ribuan keberhasilan lainnya.

Mengapa implementasi MBG begitu kompleks dibanding program bantuan sosial lainnya?

Karena MBG bukan sekadar program transfer anggaran. Ini adalah program pelayanan publik harian.

Negara tidak hanya mengirim uang. Negara harus memastikan bahan baku tersedia, dapur memenuhi standar, tenaga pengolah makanan kompeten, distribusi tepat waktu, kualitas gizi terjaga, dan keamanan pangan terjamin.

Bayangkan kompleksitasnya. Setiap hari ada jutaan porsi makanan yang harus diproduksi dan dikirim. Ini mirip mengelola jaringan restoran nasional terbesar di Indonesia, tetapi dengan standar pelayanan publik dan pengawasan negara.
Di sinilah tantangannya. Semakin besar skala program, semakin besar pula risiko kegagalan koordinasi.

Kasus keracunan yang muncul belakangan ini apakah hanya insiden teknis atau sinyal masalah yang lebih besar?

Dalam kebijakan publik, kita tidak boleh melihat kasus keracunan hanya sebagai kejadian individual.
Kasus tersebut adalah indikator bahwa ada mata rantai sistem yang tidak bekerja optimal. Bisa pada tahap penyimpanan bahan makanan, proses produksi, distribusi, pengemasan, hingga pengawasan.

Yang lebih penting adalah bagaimana pemerintah meresponsnya. Publik biasanya lebih memaafkan kesalahan yang segera diperbaiki dibanding kesalahan yang ditutup-tutupi.
Jika pemerintah transparan menjelaskan penyebab, melakukan audit, dan memperbaiki sistem, kepercayaan masih bisa dipulihkan. Tetapi jika kasus dianggap sekadar insiden kecil dan tidak ditindaklanjuti secara serius, maka publik akan menganggap negara tidak belajar dari kesalahan.

Baik, sekarang soal pergantian pucuk pimpinan BGN. Apakah pergantian pimpinan dapat dibaca sebagai sinyal akuntabilitas?

Akuntabilitas berarti pemerintah menunjukkan bahwa ada konsekuensi terhadap kinerja.
Ketika Presiden melakukan evaluasi terhadap pimpinan lembaga pelaksana program prioritas nasional, publik melihat bahwa kritik dan masukan tidak diabaikan. Ada respons nyata dari tingkat tertinggi pemerintahan.
Ini penting karena masyarakat sering kali kehilangan kepercayaan ketika melihat masalah berulang tetapi tidak ada perubahan kepemimpinan maupun perubahan sistem.

Namun saya ingin menekankan satu hal: akuntabilitas tidak berhenti pada pergantian orang. Akuntabilitas yang sesungguhnya adalah perbaikan sistem.

Artinya pergantian pimpinan belum tentu menyelesaikan masalah?

Tentu saja. Pergantian pimpinan hanya membuka peluang perubahan. Tetapi perubahan itu sendiri harus diwujudkan melalui reformasi tata kelola.

Kalau prosedur tetap sama, mekanisme pengawasan tetap sama, sistem pengadaan tetap sama, dan budaya kerja tetap sama, maka mengganti pimpinan hanya menghasilkan wajah baru pada masalah lama.

Publik saat ini jauh lebih kritis. Mereka tidak lagi puas dengan simbol perubahan. Mereka ingin melihat perubahan yang nyata dan terukur.

Apa tantangan terbesar yang akan dihadapi pimpinan baru BGN?

Menurut saya ada tiga. Pertama, standardisasi kualitas. Tidak boleh ada kesenjangan terlalu besar antara satu SPPG dengan SPPG lainnya.

Kedua, pengawasan. Mengelola ribuan titik layanan tanpa sistem pengawasan yang kuat akan menghasilkan variasi kualitas yang ekstrem.

Ketiga, komunikasi publik. Ini sering diremehkan. Padahal dalam program yang menyangkut anak-anak, persepsi publik sangat menentukan legitimasi kebijakan.

Mengapa komunikasi publik menjadi sangat penting?

Karena masyarakat tidak mengalami kebijakan melalui laporan resmi pemerintah.
Mereka mengalaminya melalui pengalaman sehari-hari, cerita tetangga, media sosial, dan pemberitaan media.

Satu foto makanan yang dianggap tidak layak bisa menyebar lebih cepat daripada laporan keberhasilan jutaan porsi makanan yang memenuhi standar.
Karena itu komunikasi tidak boleh hanya berisi angka penerima manfaat dan besaran anggaran. Yang ingin diketahui publik adalah: apakah makanan anak saya aman?

Apakah MBG sedang menghadapi krisis kepercayaan?

Saya tidak mengatakan krisis kepercayaan penuh, tetapi jelas ada tantangan kepercayaan yang harus dikelola. Dalam teori Mayer, Davis, dan Schoorman, kepercayaan dibangun oleh kompetensi, integritas, dan kepedulian. Ketiganya sedang diuji dalam MBG.

Kompetensi diuji melalui kualitas pelaksanaan. Integritas diuji melalui tata kelola dan pengadaan. Kepedulian diuji melalui respons terhadap keluhan masyarakat.

Bagaimana Anda membaca data ribuan SPPG yang pernah di-suspend?

Ini menarik.Di satu sisi, angka suspend menunjukkan ada masalah yang ditemukan di lapangan. Tetapi di sisi lain, suspend juga menunjukkan bahwa mekanisme koreksi berjalan.
Yang perlu ditanyakan bukan sekadar berapa banyak yang ditutup, tetapi mengapa ditutup dan apa yang dilakukan setelah itu.

Suspend harus menjadi alat pembelajaran organisasi, bukan sekadar tindakan administratif. Yang dibutuhkan mungkin audit independen.

Anda menyebut perlunya audit independen. Mengapa?

Karena tidak sehat jika satu lembaga menjalankan program, mengawasi program, sekaligus menilai keberhasilan programnya sendiri.

Dalam teori tata kelola modern, fungsi operator, regulator, dan pengawas sebaiknya dipisahkan.
Keterlibatan perguruan tinggi, ahli gizi, BPOM, dinas kesehatan, organisasi profesi, dan komite sekolah akan meningkatkan kredibilitas hasil evaluasi.
Kepercayaan publik biasanya meningkat ketika proses pengawasan melibatkan pihak luar yang independen.

Apa risiko terbesar jika pembenahan tidak dilakukan sekarang?

Risikonya bukan hanya kegagalan program. Risiko yang lebih besar adalah hilangnya legitimasi publik terhadap intervensi negara di bidang gizi.

Padahal Indonesia masih menghadapi persoalan stunting, ketimpangan gizi, dan kualitas sumber daya manusia.
Jika masyarakat kehilangan kepercayaan, program yang sebenarnya penting bisa kehilangan dukungan politik dan sosial.

Banyak yang mengatakan MBG adalah program populis. Bagaimana pandangan Anda?

Program populis belum tentu buruk. Yang menjadi persoalan adalah ketika program populis tidak didukung kapasitas administratif yang memadai.
Program besar membutuhkan sistem besar. Program ambisius membutuhkan tata kelola yang ambisius pula.

Karena itu ukuran keberhasilan MBG bukan popularitasnya, melainkan kualitas implementasinya.

Apa indikator bahwa kepemimpinan baru berhasil?

Saya akan melihat empat indikator. Pertama, penurunan insiden keamanan pangan.
Kedua, peningkatan kepatuhan standar SPPG. Ketiga, transparansi evaluasi dan pengawasan. Keempat, meningkatnya kepercayaan publik terhadap program.

Kalau empat indikator itu membaik, maka pergantian pimpinan dapat dikatakan menghasilkan dampak positif.

Apa pertanyaan paling penting yang harus dijawab pemerintah setelah pergantian pimpinan BGN ini?

Pertanyaan terpenting bukanlah apakah MBG akan dilanjutkan atau tidak. Pertanyaan sesungguhnya adalah: mampukah negara membangun sistem yang cukup kuat, cukup transparan, dan cukup akuntabel untuk menjamin bahwa puluhan juta anak Indonesia menerima makanan yang aman, bergizi, dan bermartabat setiap hari?

Karena pergantian pimpinan hanyalah pintu masuk. Ujian sesungguhnya adalah apakah negara mampu mengubah program berskala raksasa ini menjadi pelayanan publik yang benar-benar dipercaya masyarakat. 

Jika Anda harus merangkum inti persoalan MBG dalam satu kalimat, apa menurut Anda?

MBG tidak sedang diuji oleh besarnya anggaran atau banyaknya penerima manfaat, tetapi oleh kemampuan negara menjaga kualitas pelayanan pada setiap piring makanan yang diterima anak Indonesia. (*)

Simak breaking news dan berita pilihan TIMES Indonesia langsung dari WhatsApp-mu!
Klik 👉 Channel TIMES Indonesia
Pastikan WhatsApp kamu sudah terpasang.