Kesehatan
TIMESINDONESIA, GARUT – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Garut berkomitmen dalam menangani kasus stunting atau gagal tumbuh akibat kekurangan gizi pada anak. Keseriusan Pemkab Garut menangani stunting setidaknya tercantum dalam Surat Edaran Nomor 04.03/2166/KESRA tentang Gerakan Bersama Pencarian Balita Stunting di Kabupaten Garut Tahun 2022.
Pada surat tersebut, Pemkab Garut mengerahkan seluruh Satuan Perangkat Kerja Daerah (SKPD) dan kecamatan, untuk memonitor langsung pencarian balita yang diduga mengalami stunting. Seluruh wilayah Garut yang berada dalam zona 42 kecamatan masuk ke dalam gerakan pengawasan ini.
Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Garut, dr. Maskut Farid mengatakan, gerakan monitoring tersebut didasarkan atas data Kementerian Kesehatan yang menyebut angka stunting di Garut tinggi. Menurut Maskut, terdapat perbedaan angka antara data Pemkab Garut dan Kemenkes terkait stunting.
Kasus stunting yang didata pemerintan daerah, sebut Maskut, hanya berkisar 7,9 persen. Sementara data Kemenkes, menyebut kasus stunting di Garut mencapai 35,2 persen.
"Pertama memperbaiki data yang valid sesuai dengan Kemenkes. Data di kita kan 7,9 persen, sementara Kemenkes kan 35,2 persen," kata Maskut, Sabtu (28/5/2022).
Meski berbeda data, Maskut menyatakan pemerintah daerah akan berupaya menekan angka stunting di masyarakat Garut.
"Kita ikutin Kemenkes, kita cari lagi. Kalau yang 7,9 persen ini sudah ada nama-namanya, nah kita ingin cari yang 35,2 persen dengan menimbang lagi selama sebulan full kita mencari (data) stunting," ujar Kadinkes Garut.
Terkait hal tersebut, seluruh camat diintruksikan melaksanakan langkah-langkah persiapan menggerakan lintas sektor tingkat kecamatan, desa, dan kelurahan, untuk secara langsung melaksanakan kegiatan di posyandu serta melaporkan hasil kegiatan ke Sekretaris Daerah Kabupaten Garut.
Meski melibatkan seluruh SKPD dan kecamatan, kegiatan pengukuran dan penimbangan di Posyandu tetap dilaksanakan secara bersama oleh kader Posyandu, tenaga kesehatan, TP PKK, dan Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) Desa. Hasil pengukuran dan penimbangan, langsung dilaporkan secara manual serta memasukan data entri ke aplikasi elektronik-Pencatatan dan Pelaporan Gizi Berbasis Masyarakat atau e-PPGBM. (*)
| Pewarta | : Fani Ferdiansyah (MG-408) |
| Editor | : Deasy Mayasari |
Cegah Aksi Premanisme Lewat Patroli Skala Besar Polres Mojokerto Kota
ITB Apresiasi Presiden Prabowo dan Kapolri atas Penangguhan Mahasiswinya
Mahasiswa Tunisia Terpesona Pesona Budaya Nusantara di Zaitunah
7 Jam di BTR Ultra 2025, Taklukkan Medan Ekstrem Gunung Batur
Mengenal Murai Batu, Burung dengan Keindahan Menawan dan Harga Fantastis
Program Beasiswa Santri Berprestasi dalam Lintasan Sejarah
Perdana, Pemkab Probolinggo Terapkan Kolaborasi Anggaran Perbaikan Infrastruktur
Beri Penghormatan Terakhir, Prabowo Sebut Eddie Nalapraya Patriot Sejati
Bapenda Kota Malang Bakal Pungut Pajak Warung yang Buka Malam Hari
PM Australia Albanese Akan Kunjungi Indonesia Usai Menang Pemilu