Kopi TIMES
TIMESINDONESIA, SURABAYA – Praktik koruptif di dunia pendidikan tinggi terus menyeruak dengan beragam modus operandi. Institusi Perguruan Tinggi saat ini tercoreng karena praktek korupsi.
Perguruan Tinggi yang dikenal dengan komitmen Tri Dharma ( Pendidikan, Penelitian, Pengabdian) ini telah menjadi lahan subur praktik korupsi. Beberapa kalangan bahkan menilai korupsi di Perguruan Tinggi sebagai suatu kejahatan kerah putih (white collar crime) karena dilakukan oleh orang-orang terdidik dan terpelajar.
Salah satu kasus menghebohkan masyarakat adalah kasus suap masuk mahasiswa baru Fakultas Kedokteran Universitas Lampung (UNILA). Berdasarkan pantauan media, Mantan Rektor Universitas Lampung (Unila), Prof Karomani, divonis 10 tahun penjara di kasus korupsi penerimaan mahasiswa baru (PMB) Jalur Mandiri Unila. Dan dibebani membayar uang pengganti sebesar Rp 8.075.000.000. Dalam amar putusan Prof Karomani dikenai denda Rp 400 juta subsider 4 bulan kurungan penjara. Untuk uang pengganti wajib dibayarkan dalam kurun waktu 1 bulan dan diganti dengan hukuman penjara 2 tahun jika tidak dibayarkan.(news.detik.com, 25/5/2023).
Selain kasus Prof Karomani sepanjang tahun 2022-2023 kasus koruptif di Perguruan Tinggi lumayan besar. Berdasarkan data Indonesia Corruption Watch terdapat 37 kasus dugaan korupsi di Perguruan Tinggi telah dan sedang diproses oleh institusi penegak hukum maupun pengawas internal.
Jumlah kerugian keuangan negara yang ditimbulkan mencapai Rp 218,804 miliar dan nilai suap mencapai sekitar Rp 1,78 miliar. Pada sisi aktor, pelaku korupsi di Perguruan Tinggi merupakan civitas akademika, pegawai pemerintah daerah dan pihak swasta.
ICW melakukan pemetaan sedikitnya 12 (dua belas) Pola Korupsi di Perguruan Tinggi antara lain Korupsi dalam pengadaan barang dan jasa; Korupsi dana pendidikan atau Corporate Social Responsibility (CSR). Korupsi anggaran internal Perguruan Tinggi; Korupsi dana penelitian. Korupsi dana beasiswa mahasiswa. Korupsi penjualan asset milik Perguruan Tinggi. Suap dalam penerimaan mahasiswa baru. Suap dalam pemilihan pejabat di internal Perguruan Tinggi. Suap atau “jual beli” nilai. Suap terkait akreditasi (Program Studi atau Perguruan Tinggi). Korupsi dana SPP mahasiswa dan Gratifikasi mahasiswa kepada Dosen. (antikorupsi.org, 4/7/2023).
Berdasarkan kajian KPK menyebutkan ada empat faktor penyebab kasus korupsi di Perguruan Tinggi. Pertama, lemahnya pengendalian internal. Kedua, lemahnya sistem administrasi (data tidak andal). Ketiga, adanya kekosongan pengawasan, dan lemahnya pengawasan publik atau sosial.
Praktik koruptif di perguruan tinggi memberikan berdampak buruk luar biasa bagi masa depan bangsa Indonesia. Tidak hanya merugikan uang negara, namun lebih luas dari itu merusak kredibilitas penyelenggara pendidikan sebab korupsi terjadi sejalan dengan fungsi yang dijalankan oleh Perguruan Tinggi.
Buruknya citra Perguruan Tinggi karena praktek koruptif, harus segera diperbaiki. Sehingga diperlukan langkah strategis dan sistematis untuk mencari jalan keluar dalam memperbaiki citra Perguruan Tinggi di mata publik yang akhir ini 'berwajah bopeng'. Perguruan Tinggi harus dikembalikan sebagai tempat kawah candradimuka dalam pelaksanaan Tri Darma yaitu pendidikan, penelitian dan pengabdian masyarakat yang bebas dari korupsi serta penghasil orang-orang yang berbudi luhur bukan penghasil para koruptor.
Sebenarnya sudah ada upaya yang dilakukan oleh Kemendikbud Ristek untuk memerangi korupsi di Perguruan Tinggi dengan menerapkan Pendidikan Anti Korupsi di masukan dalam kurikulum Pendidikan Tinggi. Namun hemat saya, penerapan kurikulum antikorupsi tidak cukup untuk mencegah terjadinya korupsi di Perguruan Tinggi. Sebab kurikulum antikorupsi hanya berakhir sampai ruang kelas antara mahasiswa dengan dosen pengajarnya. Namun tidak mempengaruhi cara pengelolaan Perguruan Tinggi yang profesional, akuntabel dan transparan bebas dari aksi koruptif.
Maka hemat saya tidak cukup hanya dengan pemberlakuan kurikulum Pendidikan Anti Korupsi, tetapi pencegahan korupsi harus mencakup perbaikan tata kelola yang sistematis di institusi Perguruan Tinggi. Prinsip tersebut mencakup aspek transparansi, partisipasi dan akuntabilitas sebuah lembaga. Selain itu perlu juga dibangun zona antikorupsi (zero tolerance) di Perguruan Tinggi untuk mencegah merebaknya praktik korupsi yang dilakukan civitas akademika.
Sehingga harapan kita semua bangsa Indonesia mempunyai perguruan tinggi berkelas dunia yan maju dan beradab. Dan menghasilkan kualitas SDM anak bangsa yang jujur, pinter dan peduli. Amin
***
*) Dr. Sholikhul Huda, M.Fil.I (Pengamat Sosial Pendidikan dan Dosen Pascasarjana Universitas Muhammadiyah Surabaya).
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Editor | : Ronny Wicaksono |
Lepas Keberangkatan 600 Jemaah Haji, Ini Pesan Bupati Bondowoso
Jelang Puncak Perayaan Waisak, Para Biksu Ambil Air Berkah di Umbul Jumprit Temanggung
Jamu Real Madrid di El Clasico, Hansi Flick Ingin Barcelona Tampil Dominan
Aksi Suporter di Laga Versus Bahrain Bikin PSSI Kena Sanksi FIFA
Resmi Dilantik, DMI Gresik Siap Optimalkan Pemberdayaan Masjid dan Perkuat Layanan Mualaf
Pesan Gus Nasrul di Masjid Agung Jepara: Indonesia Sedang Darurat Introspeksi Diri
Kemenag: Layanan Bus Shalawat Gratis, Jemaah Haji Diimbau Tak Beri Tip
Jemaah Haji Kota Banjar, Tertua 99 Tahun dan Termuda 18 Tahun
Polres Magetan Ungkap 3 Kasus Premanisme, Warga Diminta Tidak Takut Melapor
DPMPTSP Bontang Dukung UMKM Melalui Diseminasi dan Pendampingan Penerbitan NIB