Kopi TIMES
TIMESINDONESIA, SURABAYA – Gempar saat mendengar pemberitaan Anies bacapres Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP) bersanding dengan Muhaimin Iskandar sebagai cawapres yang di usung KPP. Padahal senter sebelumnya Anies akan bersanding dengan AHY dari Partai Demoktrat, setelah sebelumnya bergabung membuat Koalisi Perubahan untuk Persatuan (KPP). Kabar ini jelas mengagetkan publik tanah air, sampai sampai kubu partai Demokrat mengecam Anies dan disebut sebagai penghianat.
Para pengamat politik, tidak terpilihnya AHY sebagai cawapres ini karena kalkulasi politik. Sebagaimana di ketahui setiap kali rilis survei elektabilitas Anies selalu terendah dibandingkan dengan Ganjar Pranowo dan Prabowo Subianto, terutama di Jawa Timur. Muhaimin sebagi representasi dari NU serta mempunyai kendaraann politik (partai PKB) sudah pas bila Anies memilih Muhaimin. Dan perlu di ketahui juga, partai PKB partai pemenang pada gelaran pemilu 2019 di Jawa Timur.
Kalkulasi politik untuk melengkapi basis suara Anies di Jawa Berat sangat relevan. Kalkulasi keuntungan politik dapat dilakukan dengan mempertimbangkan faktor-faktor seperti mempertimbangkan sosio-kultural, elektabilitas hingga pemodal. Berbagai pengambilan keputusan ini bisa berdapak secara terkait peningkatan elektoral dan kemenangan kekuasaan.
Lantas bagaimana Islam memandang politik beradab dan baik. Istilah "politik beradab" mengacu pada konsep politik yang dijalankan dengan penuh etika, moralitas, dan tindakan yang baik. Ini menekankan pentingnya nilai-nilai seperti keadilan, kesetaraan, toleransi, dan kehormatan dalam proses politik. Politik beradab juga menekankan pentingnya dialog, kerja sama, dan respek terhadap perbedaan pendapat dalam perdebatan politik. Sedang dalam Islam Adab menjadi sangat penting peranannya dalam membangun manusia yang utuh lahir dan batin, karena adab pada hakikatnya berisi tentang hukum-hukum Allah SWT untuk mengatur kehidupan manusia (Yogi Prasetyo: 2017).
Islam tidak dapat dilepaskan dari politik, politik mencapai kekuasaan dengan terstruktur dan teratur. Dalam Islam pun politik bagian ibadah. Salah satu pandangan Imam Ghazali mengenai kekuasaan (politik), bahwa kekuasaan dan agama beriringan. Karena kekuasaan sebagai penjaga agama. Tegaknya aturan agama karena campur tangan kekuasaan. Islam meletakkan politik sebagai satu cara penjagaan urusan umat Islam dan politik tidak boleh dipisahkan, kerana Islam tanpa politik akan melahirkan terbelenggunya kaum muslimin yang tidak mempunyai kebebasan dan kemerdekaan melaksanakan syariat Islam (Ridawan: 2017)
Dalam historis sejarah Islam, periode Mekah kaum muslimin masih menempati posisi marginal dan senantiasa tertindas, maka pada periode Madinah mengalami perubahan yang sangat dramatis: umat Islam menguasai pemerintahan dan bahkan merupakan a self governing community. Di Madinah peran Nabi Muhammad SAW selain sebagai agamawan beliau juga sebagai negarawan. Selapas periode Madinah keberadaan dan ajaran Islam terus berkembang karena sokongan kekuasan sudah didapat. Maka penegakan produk hukum jauh lebih muda karena tangan kekuasaan.
Etika politik adalah seperangkat nilai, prinsip, dan norma yang mengatur perilaku politik individu dan kelompok dalam masyarakat. Etika dan moral kepemimpinan yang diperlukan untuk mendapatkan dukungan dan partisipasi umat. Etika politik bangsa dan negara pada nilai-nilai luhur ajaran agama adalah suatu keharusan. Sebab agama merupakan sistem nilai yang diyakini kesakralan dan kesuciannya. Segala tindakan yang baik, adil, beramanah dari pemimpin akan mendapatkan syafaat, selama pemimpin tidak keluar dari koridor yang telah digariskan oleh Allah SWT.
Islam memandang cakupan etika politik berpusat saat meraih kekuasaan. Yakni setalah disahkan sebagai amir (pemimpin) atau perangkat negara untuk mengatur orang banyak. Maka, Islam menekankan keberadaban yang bersumber pada ajarann alquran dan hadist. Perinnsip dasar dalam etika politik Islam adalah menjunjung tinggi nilai-nilai keadilan dan menghormati hak-hak asasi manusia. Namun sering kali karena kepentingan kelompok tertentu dapat hilang adab dan etika. Karena dalam perjalanan politik, antara keadaban dan urusan kepentingan rakyat menjadi bias.
***
*) Oleh : Hamdan Muafi, Founder Pinter Kampus dan Mahasiswa Pascasarjana UIN Sunan Ampel Surabaya.
*) Tulisan Opini ini sepenuhnya adalah tanggung jawab penulis, tidak menjadi bagian tanggung jawab redaksi timesindonesia.co.id
**) Kopi TIMES atau rubrik opini di TIMES Indonesia terbuka untuk umum. Panjang naskah maksimal 4.000 karakter atau sekitar 600 kata. Sertakan riwayat hidup singkat beserta Foto diri dan nomor telepon yang bisa dihubungi.
**) Naskah dikirim ke alamat e-mail: opini@timesindonesia.co.id
**) Redaksi berhak tidak menayangkan opini yang dikirim apabila tidak sesuai dengan kaidah dan filosofi TIMES Indonesia.
| Editor | : Hainorrahman |
Dua Bocah Meninggal Tenggelam di Wisata Air Terjun Bidadari Probolinggo
Lepas Keberangkatan 600 Jemaah Haji, Ini Pesan Bupati Bondowoso
Jelang Puncak Perayaan Waisak, Para Biksu Ambil Air Berkah di Umbul Jumprit Temanggung
Jamu Real Madrid di El Clasico, Hansi Flick Ingin Barcelona Tampil Dominan
Aksi Suporter di Laga Versus Bahrain Bikin PSSI Kena Sanksi FIFA
Resmi Dilantik, DMI Gresik Siap Optimalkan Pemberdayaan Masjid dan Perkuat Layanan Mualaf
Pesan Gus Nasrul di Masjid Agung Jepara: Indonesia Sedang Darurat Introspeksi Diri
Kemenag: Layanan Bus Shalawat Gratis, Jemaah Haji Diimbau Tak Beri Tip
Jemaah Haji Kota Banjar, Tertua 99 Tahun dan Termuda 18 Tahun
Polres Magetan Ungkap 3 Kasus Premanisme, Warga Diminta Tidak Takut Melapor