TIMESINDONESIA, JAKARTA – Gerakan Rakyat Penyelamat Bangsa meminta agar Presiden Joko Widodo alias Jokowi untuk memecat Menteri Sosial, Agus Gumiwang Kartasasmita karena diduga telah melakukan pengemplangan pajak.
Tuntutan ini disampaikan dalam aksi yang dilakukan oleh GRPB di Kantor Kemensos, Rabu (17/10/2018). Menurut Koordinator Lapangan, Teddy dalam orasinya mengatakan pemerintahan Jokowi tercoreng oleh Agus Gumiwang yang diduga mengemplang pajak sebesar Rp 116 Miliar.
"Kasus ini pernah dilaporkan ke KPK, tentu ini sangat mencoreng kami minta Pak Jokowi untuk segera memecat Agus," kata Teddy.
Dijelaskan Teddy, pengemplangan pajak ini dilakukan PT. Asiana Lintas Ciptakemang sebuah perusahaan developer perumahan elit milik Loemoengga Hoemasan Nasution, yang tak lain adalah istri Agus.
Loemoengga sebagai Direktur Utama Asiana memiliki tunggakan pajak pada 2008-2012 yang mencapai Rp. 116.094.597.396. Sampai saat ini Loemoengga disebut dia, belum melunasi tunggakan pajaknya.
"Modus ini tercium aparat pajak tetapi aparat Ditjen Pajak segan menindak perusahaan ini karena tahu pemilik perusahaan adalah Agus, yang sejak tahun 2016 sebagai Pimpinan Komisi Keuangan (IX) DPR RI Fraksi Golkar, yang jelas adalah mitra kerja Ditjen Pajak," tegasnya
Bahkan terang Teddy, modus Agus untuk mengemplang pajak perusahaan istrinya adalah secara proaktif me-lobby Kepala Kantor Pelayanan Pajak DJP Jakarta Selatan 1, terkait tunggakan pajak PT. ALC.
"Agus meminta untuk menghapus tunggakan pajak PT. ALC. Tentu permintaan itu tidak langsung disetujui aparat DItjen Pajak karena jelas hal ini melanggar ketentuan hukum," tutur dia.
Teddy meminta, agar skandal semacam ini tidak menjadi benalu dan penghambat pembangunan serta kinerja Presiden Jokowi.
Atas dasar itu, pihaknya meminta agar Agus G Kartasasmita dicopot dari jabatannya sebagai Menteri Sosial RI. Selain itu, KPK juga harus segera usut tuntas skandal pajak sebesar Rp 116 Miliar yang patut diduga melibatkan Agus G Kartasasmita.
"Tangkap dan Adili (Mensos RI) Agus G Kartasasmita atas dugaan pengemplang pajak dan indikasi penyalahgunaan jabatan dan wewenang. Kami mendukung pemerintahan Presiden Jokowi bebas dari pengemplang pajak dan bersih dari praktik korupsi," ucapnya. (*)
Pewarta | : Hasbullah |
Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
Dihibur Gambyong Jreng, Komunitas Madiun Raya Gathering di Pasar Jadoel Ngegong
Berbobot 900 Kg, Sapi PO Anom Milik Peternak Pleret Bantul Juga Dibeli Presiden Prabowo
Pabrik Rokok Ilegal Diduga Milik Manajer Arema FC Akhirnya Digerebek Bea Cukai
Son Heung-min: Saatnya Tottenham Angkat Trofi, Seperti Harry Kane
752 Jemaah Haji Banyuwangi Berangkat, Bupati Ipuk Berikan Pesan Haru
Rupiah Tak Laku: Cermin Retak Ekonomi Kita
Dua Tahun Buron di Bali, Pelaku Kekerasan di Kawasan Wisata Banyuwangi Berhasil Ditangkap
Kecewa Insiden Pelemparan Bus Persik, Arema FC Pertimbangkan Tak Bermain di Kanjuruhan
Penerapan Kloter Berbasis Syarikah, PPIH Embarkasi Surabaya Minta Jemaah Haji Bersabar
Tottenham ke Final Liga Europa, Son Heung-min Termotivasi Harry Kane