Peristiwa Nasional
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Keuangan Sri Mulyani mengklaim penerimaan pajak sampai dengan Februari 2023 masih sangat kuat dengan realisasinya Rp279,98 triliun atau 16,3 persen dari target APBN 2023, tumbuh 40,35 persen.
Jumlah tersebut, kata Sri Mulyani, berasal dari PPh Nonmigas sebesar Rp137,09 triliun, PPN dan PPnBM sebesar Rp128,27 triliun, PBB dan pajak lainnya yakni sebesar Rp1,95 triliun, dan PPh Migas sebesar Rp12,67 triliun.
Klaim tersebut disampaikan oleh Sri Mulyani setelah adanya kasus pejabat Pajak Rafael Alun Trisambodo yang diketahui hidup hedonis dan memiliki harta yang tak wajar. Saat ini, kasus ayah dari Mario Dandy Satrio tersebut sudah dalam proses di Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).
Menurut Sri Mulyani, kinerja penerimaan pajak yang baik pada dua bulan pertama tahun 2023 ini dipengaruhi oleh harga komoditas yang lebih tinggi dibandingkan Januari-Februari 2022, aktivitas ekonomi yang terus membaik, dan dampak dari implementasi UU Harmonisasi Peraturan Perpajakan (HPP).
Ketiganya, kata dia, adalah yang memberikan pertumbuhan penerimaan pajak yang sangat baik. "Kita tentu tetap waspada meskipun sampai dengan Februari ini sangat bagus karena tadi situasi dunia tidak dalam kondisi yang stabil dan baik. Jadi kita harus mewaspadai," katanya dikutip TIMES Indonesia dari dalam resmi Kementerian Keuangan, Kamis (16/3/2023).
Pertumbuhan Neto untuk jenis pajak dominan positif. PPh 21 masih kuat didukung utilisasi dan upah tenaga kerja yang menunjukkan kemampuan perusahaan memberikan tambahan pendapatan pada pekerjanya dengan pertumbuhan penerimaannya 21,4 persen.
PPh OP meningkat 22,3 persen disebabkan pembayaran PPh Tahunan. PPh Badan tumbuh 33,8 persen ditopang tingginya pertumbuhan sektoran masa terutama Jasa Keuangan dan Asuransi. PPn dalam negeri tumbuh baik seiring dengan peningkatan konsumsi dalam negeri dan implementasi UU HPP.
Untuk PPh Final terkontraksi pada bulan Februari karena adanya kebijakan Program Pengungkapan Sukarela pada tahun lalu yang tak terulang lagi pada tahun ini, serta PPh 22 dan PPN impor melambat pada bulan Februari sejalan dengan aktivitas impor yang menurun dibandingkan Januari.
Selain itu, pertumbuhan Neto untuk seluruh sektor utama juga tumbuh positif. Sektor industri pengelolaan tumbuh dengan kontribusi terbesar dari industri kendaraan bermotor dan pengilangan minyak bumi.
Sektor perdagangan tumbuh dengan kontribusi terbesar perdagangan mesin, peralatan, dan perlengkapan lain. Sektor jasa keuangan tumbuh kuat didorong oleh peningkatan suku bunga dan penyaluran kredit perbankan. Sektor pertambangan berkinerja baik karena masih terjaganya harga komoditas terutama baru bara.
Sri Mulyani melanjutkan, untuk sektor konstruksi dan real estat juga mengalami pertumbuhan lonjakan tinggi yakni 37,5 persen. Lalu sektor tranportasi dan pergudangan dengan kegiatan masyarakat yang mulai menggeliat, lonjakannya, kata dia, tinggi yakni 60,5 persen. "Ini sektor yang tadinya kena scarring effect, sekarang menggeliat pulih luar biasa," ujarnya.
Minta Dukungan ke PBNU
Sebelumnya, setelah adanya kasus Pegawai Pajak Rafael Alun Trisambodo, beberapa elemen menyuarakan agar masyarakat berhenti membayar pajak kepada negara.
Akhirnya, Direktorat Jenderal Pajak Suryo Utomo beserta jajarannya pun meminta kepada Ketua Umum Pengurus Besar Nahdlatul Ulama (PBNU) KH Yahya Cholil Staquf atau Gus Yahya untuk memberikan edukasi terhadap masyarakat akan hal tersebut.
“Kami memang bersilaturrahmi dengan Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, di tempat kediaman beliau Gus Yahya. Maksud dan tujuannya, pengin mengajak kita semua, khususnya Nahdlatul Ulama, untuk terus berpartisipasi dalam melaksanakan pembangunan nasional, dan lebih khusus lagi menjaga Indonesia yang lebih baik melalui pembayaran pajak,” kata Suryo Utomo beberapa waktu lalu.
Dukungan dari NU, kata Suryo, diperlukan untuk menegakkan Indonesia dan menjaga masyarakat secara umum. Menanggapi ancaman boikot pajak yang mengemuka, Gus Yahya bersikap jelas, bahwa NU berpihak kepada kepentingan negara.
“Ya, kalau untuk selain warga NU monggo saja. Tetapi seperti saya katakan tadi, bahwa warga NU bersama-sama dengan para ulamanya itu akan istiqamah senantiasa di pihak negara. Apa pun yang menjadi kepentingan negara, kita akan bela, oleh NU,” ucapnya.
Meski demikian, Gus Yahya menuntut akuntabilitas pemerintah sesuai dengan mekanisme yang berlaku. Pihaknya juga siap mengawasi dan mendorong masyarakat ikut mengontrol pemerintahan.
“Yang jelas, NU ikut menuntut akuntabilitas pemerintah demi kepentingan negara. Kita jelas menyeru kepada pemerintah, semua, organ-organ maupun aparatusnya, untuk bertindak akuntabel di dalam menjalankan tugas-tugas negara,” ujarnya. (*)
| Pewarta | : Moh Ramli |
| Editor | : Wahyu Nurdiyanto |
Dihibur Gambyong Jreng, Komunitas Madiun Raya Gathering di Pasar Jadoel Ngegong
Berbobot 900 Kg, Sapi PO Anom Milik Peternak Pleret Bantul Juga Dibeli Presiden Prabowo
Pabrik Rokok Ilegal Diduga Milik Manajer Arema FC Akhirnya Digerebek Bea Cukai
Son Heung-min: Saatnya Tottenham Angkat Trofi, Seperti Harry Kane
752 Jemaah Haji Banyuwangi Berangkat, Bupati Ipuk Berikan Pesan Haru
Rupiah Tak Laku: Cermin Retak Ekonomi Kita
Dua Tahun Buron di Bali, Pelaku Kekerasan di Kawasan Wisata Banyuwangi Berhasil Ditangkap
Kecewa Insiden Pelemparan Bus Persik, Arema FC Pertimbangkan Tak Bermain di Kanjuruhan
Penerapan Kloter Berbasis Syarikah, PPIH Embarkasi Surabaya Minta Jemaah Haji Bersabar
Tottenham ke Final Liga Europa, Son Heung-min Termotivasi Harry Kane