Politik
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Ketua Umum DPN Partai Gelombang Rakyat (Gelora) Indonesia Fahri Hamzah mengatakan, sistem pemilihan umum atau Pemilu proporsional tertutup hanya akan menjadikan partai politik (Parpol) sebagai ‘peternak’ politisi, dan merenggut kedaulatan rakyat. Karenanya, ia mengaku tidak sepakat dengan rencana sistem pemilu proporsional tertutup.
"Kalau sistem terbuka itu ada prinsip kedaulatan rakyat, karena dalam demokrasi, teorinya penerima mandat itu individu-individu. Tidak boleh rakyat ditorpedo oleh kedaulatan politik tertutup," tegas Fahri Hamzah.
Hal itu dikatakan Fahri seusai diskusi bertajuk ‘Menakar Peluang Indonesia Menjadi Super Power Baru Dunia ‘di Mataram, Nusa Tenggara Barat, kemarin sebagaimana dalam keterangan tertulis yang diterima TIMES Indonesia, Minggu (19/3/2023).
Lebih lanjut Fahri menyebut kalau yang ada sekarang, anggota partai politik dipilih rakyat sampai duduk di Parlemen saja banyak lupa rakyatnya. Apalagi yang dipilih itu parpolnya, tentu rakyatnya hilang.
"Tidak ada lagi rakyat, karena kita tidak tahu siapa yang kita pilih," ujar Fahri seraya menambahkan Partai Gelora meminta agar Pemilu 2024 tetap menggunakan sistem pemilu proporsional terbuka, agar rakyat mengetahui sosok yang dipilihnya.
Fahri juga mengungkapkan target yang akan dicapai partai bernomor urut 7 peserta Pemilu 2024, yakni empat kursi pada Pemilihan Legislatif (Pileg) 2024 nanti. Menurutnya, target kursi itu sesuai dengan komposisi partai yang sudah siap bertarung pada Pemilu 2024.
"Doakan saja Gelora menang di NTB. Ya minimal kami bisa isi empat kursi di DPRD NTB," ucap Fahri yang juga yakin Partai Gelora mampu eksis di NTB.
Fahri Hamzah Singgung Tugas Anggota Dewan
Kesempatan itu, Fahri Hamzah juga melontarkan kritik pedas terhadap anggota DPR RI yang suka kerjanya bagi-bagi bantuan sosial (bansos). Padahal, menurut dia, tugas bagi-bagi bansos itu bukanlah pekerjaan anggota DPR RI, tapi pekerjaan pemerintah.
"Pekerjaan anggota Dewan itu tinggi. Dia diberikan perlindungan, diberikan hak imunitas (kekebalan), diberikan gaji dan mendapat protokoler. Anggota Dewan bertugas mengawasi kinerja pemerintah. Lah ini, kita rakyat disuruh ikut ngawasin, enak aja. Sementara mereka yang duduk di Parlemen makan gaji buta, itu nggak benar. Semua kan akhirnya tidak dapat diawasi dia," kata Fahri.
Bahkan, Fahri mengatakan, seorang anggota Dewan seharusnya bersikap oposisi terhadap pemerintah, mengkritisi kebijakan-kebijakan yang tidak pro rakyat. Ia menyebut kader Partai Gelora akan menunjukkan sikap oposisi itu, jika di pemilu nanti terpilih dan dipercaya rakyatnya.
"Saya kira tidak ada DPR RI galak hari ini. Tapi nanti, kalau caleg (calon legislatif) di Gelora galak semua, bahkan kami sebut garis keras,” tutup Fahri Hamzah. (*)
| Pewarta | : Sumitro |
| Editor | : Deasy Mayasari |
Kebut Persiapan Sekolah Rakyat, Pemkab Banyuwangi Geber Renovasi Gedung Balai Diklat PNS Licin
Dihibur Gambyong Jreng, Komunitas Madiun Raya Gathering di Pasar Jadoel Ngegong
Berbobot 900 Kg, Sapi PO Anom Milik Peternak Pleret Bantul Juga Dibeli Presiden Prabowo
Pabrik Rokok Ilegal Diduga Milik Manajer Arema FC Akhirnya Digerebek Bea Cukai
Son Heung-min: Saatnya Tottenham Angkat Trofi, Seperti Harry Kane
752 Jemaah Haji Banyuwangi Berangkat, Bupati Ipuk Berikan Pesan Haru
Rupiah Tak Laku: Cermin Retak Ekonomi Kita
Dua Tahun Buron di Bali, Pelaku Kekerasan di Kawasan Wisata Banyuwangi Berhasil Ditangkap
Kecewa Insiden Pelemparan Bus Persik, Arema FC Pertimbangkan Tak Bermain di Kanjuruhan
Penerapan Kloter Berbasis Syarikah, PPIH Embarkasi Surabaya Minta Jemaah Haji Bersabar