Politik
TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi II DPR RI Ongku P Hasibuan menyarankan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia (KPU RI) untuk menindaklanjuti laporan Perkumpulan Warga Negara Untuk Pemilu Jurdil dengan meneliti ulang Daftar Pemilih Sementara (DPS) Pemilihan Umum Tahun 2024.
"Saran saya sebagai Anggota Komisi II, KPU coba ini diteliti ulang. Laporan masyarakat ini diperiksa, dikonfirmasi," terang Ongku kepada wartawan di Gedung DPR RI, Senayan, Selasa (20/6/2023).
Perkumpulan Warga Negara untuk Pemilu Jurdil hingga kini mengaku masih menunggu ajakan KPU untuk mencocokan DPS yang dinilai janggal atau aneh. Apalagi angka temuannya mencapai 52 juta dalam DPS untuk Pemilu 2024. Meski belakangan oleh Ketua KPU RI Hasyim Asy'ari, data yang disampaikan Perkumpulan itu dipertanyakan.
Datanya sendiri disampaikan Juru bicara Perkumpulan Warga Negara Untuk Pemilu Jurdil, Dendi Susianto, berasal dari salinan (copy) DPS yang diberikan KPU ke partai politik. Meski ia tidak menjelaskan parpol apa yang memberikan copy DPS tersebut.
Menurut Ongku P Hasibuan yang juga Anggota DPR RI dari Dapil Sumut II, masukan dari kelompok masyarakat terkait DPS adalah sesuatu yang positif. Karena muaranya adalah untuk peningkatan kualitas demokrasi. Untuk itu, KPU sepatutnya menindaklanjuti dengan mencocokkannya.
"Monggo, ini diperiksa bersama-sama. KPU juga harus lapang dada memeriksa. Ini kan koreksi sebelum kita menentukan DPT," tegasnya.
Dari pernyataan Perkumpulan, lanjut Ongku, cara mencocokkan dan menemukan data janggan di DPS sebenarnya sederhana. Sebab tinggal di short untuk kolom nama, akan keluar semua nama. Misalnya dishort untuk nama dengan awal A, maka akan muncul semua nama dengan awalan A.
Begitu juga untuk short usia dalam DPS. Disitu akan kelihatan apakah ada calon pemilih yang usianya dibawah 17 tahun atau bahkan usianya sudah lebih dari 100 tahun. Dari data itu pula, nantinya bisa dicocokkan apakah ada DPS yang ternyata sudah meninggal tetapi masih terdaftar di DPS.
Di sisi lain, Anggota Fraksi Partai Demokrat itu juga mengingatkan KPU soal warga negara asing di Indonesia. Kata dia, e-KTP WNI dan e-KTP WNA memang berbeda warganya. Untuk WNI, e-KTP warnanya biru sementara e-KTP WNA warnanya orange.
"Sebelumnya KTP mereka biru juga, tapi waktu itu diprotes akhirnya dibedakan. Akan tetapi kalau difoto kopi kan sama," kata Ongku.
Ditegaskan dia, warga negara asing dalam Pemilu yang jumlahnya lumayan besar ini berpotensi menjadi masalah ke depan. Karena itu, KPU harus mengantisipasinya. Sebab pada hari-H pemilihan, menentukan pilihan di bilik suara bisa dilakukan hanya dengan menunjukkan e-KTP.
"Nanti memilih kan boleh juga pakai KTP, tidak harus dia terdaftar disitu. Ini berpotensi jadi masalah nantinya. Kami minta kepada KPU bagaimana supaya hal ini diantisipasi lebih awal supaya tidak terjadi," tutupnya. (*)
| Pewarta | : Sumitro |
| Editor | : Ferry Agusta Satrio |
Dua Bocah Meninggal Tenggelam di Wisata Air Terjun Bidadari Probolinggo
Lepas Keberangkatan 600 Jemaah Haji, Ini Pesan Bupati Bondowoso
Jelang Puncak Perayaan Waisak, Para Biksu Ambil Air Berkah di Umbul Jumprit Temanggung
Jamu Real Madrid di El Clasico, Hansi Flick Ingin Barcelona Tampil Dominan
Aksi Suporter di Laga Versus Bahrain Bikin PSSI Kena Sanksi FIFA
Resmi Dilantik, DMI Gresik Siap Optimalkan Pemberdayaan Masjid dan Perkuat Layanan Mualaf
Pesan Gus Nasrul di Masjid Agung Jepara: Indonesia Sedang Darurat Introspeksi Diri
Kemenag: Layanan Bus Shalawat Gratis, Jemaah Haji Diimbau Tak Beri Tip
Jemaah Haji Kota Banjar, Tertua 99 Tahun dan Termuda 18 Tahun
Polres Magetan Ungkap 3 Kasus Premanisme, Warga Diminta Tidak Takut Melapor