Dana Bagi Hasil Migas Sumenep Capai Ratusan Miliar Rupiah

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Selama empat tahun terakhir, Dana Bagi Hasil Minyak Bumi dan Gas Alam (DBH Migas) di Kabupaten Sumenep, Jawa Timur, mencapai ratusan miliar rupiah. Bahkan, setiap tahun mengalami kenaikan. Tapi sayang, peruntukannya dari pemerintah daerah terkesan masih tersembunyi.

Berdasarkan data, dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), tahun 2012 Sumenep DBH minyak bumi tercatat Rp 9.986.784.589, dan terealisasi sebesar Rp 14,7 miliar. Sementara, DBH untuk gas bumi sebesar Rp 442.171.079 dan terealisasi sebesar Rp 2,9 miliar.

Advertisement

Kepala Badan Pendapatan, Pengelolaan Keuangan Aset Daerah (BPPKAD) Sumenep, Didik Untung Syamsidi menjelaskan, tahun 2012 untuk dana DBH minyak bumi terdapat tambahan anggaran dari pusat sebesar Rp 4,7 miliar. Dengan begitu, serapannya lebih besar dibandingkan dengan anggaran yang tercantum dalam APBD.

”Kalau untuk DBH gas ada sisa sebesar Rp 2,5 miliar dari anggaran yang tercantum dalam APBD,” terang Kepala BPPKAD Didik Untung Syamsidi, Selasa, (21/2/2017).

Sebenarnya, anggaran tersebut mengalami kenaikan pada 2013. Sebab, 2013 Sumenep mendapat anggaran DBH minyak bumi Rp 11,6 miliar dan terealisasi sebesar Rp13,5 miliar. Sedangkan untuk DBH gas bumi sebesar Rp 750 miliar dan hanya terealisasi Rp 4,9 miliar.

Dijelaskan, walaupun Sumenep merupakan salah satu lokasi penghasil migas di Jawa Tumur. Tetapi, kadar migas masih masih kalah besar ke Bojonegoro.

”Pada tahun 2014, DBH dalam APBD sebesar Rp 23,1 miliar akan tetapi hanya mampu terealisasi sebesar Rp 18,5 miliar. Sedangkan DBH untuk gas sebesar Rp 3,1 miliar dan realisasinya sebesar Rp 2,8 miliar.  Sehingga, berkurang Rp 337 juta atau hanya 89 persen,” imbuhnya.

Untuk diketahui, tahun 2015, DBH minyak bumi mengalami peningkatan menjadi Rp 25,9 miliar, namun hanya terealisasi Rp 21,8 miliar. Sedangkan DBH untuk gas bumi sebesar Rp 606 juta dan teralisasi Rp 1,9 juta.

Terpisah, Kepala Bagian Energi dan Sumber Daya Alam (ESDM) Setkab Sumenep, Abdul Kahir mengaku tidak terlalu banyak tahu berkaitan dengan realisasi DBH migas tersebut. Sebab, tidak masuk dalam tim anggaran. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.