Ekonomi

Terkendala Infrastruktur, BPS Bojonegoro Kesulitan Melakukan Survei Data Penduduk

Rabu, 19 Desember 2018 - 17:36 | 116.89k
Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah berjabattangan dengan Abdul Jamil, Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro, Rabu (19/12/2018). (FOTO: Yudi Handoyo/TIMES Indonesia)
Bupati Bojonegoro Anna Mu'awanah berjabattangan dengan Abdul Jamil, Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro di kantor Badan Pusat Statistik (BPS) Bojonegoro, Rabu (19/12/2018). (FOTO: Yudi Handoyo/TIMES Indonesia)
Kecil Besar

TIMESINDONESIA, BOJONEGORO – Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Bojonegoro kesulitan melakukan survei dalam mengumpulkan data penduduk di wilayahnya. Pasalnya, jalan dan sejumlah infrastruktur lainnya tidak memadai. 

"Kita kesulitan dalam melakukan survei pengumpulan data BPS. Kendalanya, lokasi daerah cukup luas, infrastruktur jalan tidak memadai dan belum adanya jaringan listrik di beberapa daerah pelosok Bojonegoro," kata Abdul Jamil, Kepala BPS Kabupaten Bojonegoro, Rabu (19/12/2018).

Advertisement

Survei-Data-Penduduk-Bojonegoro-3.jpg

Dalam mengumpulkan data BPS, kata dia, harus sesuai dengan blok sensus. Di mana dalam blok sensus tersebut terdapat sejumlah daerah yang dapat diakses kendaran, namun ada juga yang hanya bisa dilalui dengan jalan kaki.

"Oleh karena itu, kami mengusulkan agar setiap satu bulan sekali diijinkan mengikuti apel di Pemkab Bojonegoro. Selain silaturahmi, apel juga menjaga hubungan baik dan mempermudah komunikasi perkembangan BPS," ujarnya.

Anna Mu'awanah, Bupati Bojonegoro mengatakan data BPS sangat penting dalam menunjang pembangunan, terlebih hampir semua sistem saat ini berbasis data. Jadi data ekonomi, pertanian, tingkat kemiskinan, kesehatan, pendidikan, jumlah rasio jenis kelamin dan lainnya yang ditayangkan di BPS bisa menjadi acuan pembangunan daerah. 

"Dengan informasi yang lengkap Pemkab bisa mengambil langkah-langkah untuk membuat program atau kebijakan yang bisa mengatasi kemiskinan yang ada. Sehingga dengan kebijakan tersebut kita bisa menurunkan ingkat kemiskinan 1,5 persen sampai 2 persen," kata dia Anna. 

Survei-Data-Penduduk-Bojonegoro-2.jpg

Dirinya mengakui, memang di wilayah Kabupaten Bojonegoro masih banyak infrastruktur jalan yang tidak layak. Terlebih, sebagian besar wilayah Bojonegoro adalah hutan kawasan perhutani. "Sehingga perlu adanya pembangunan serius," ujarnya, saat berkujung ke kantor BPS Bojonegoro. 

Dirinya, mengaku telah melakukan komunikasi kepada perhutani dan juga kementerian kehutanan untuk bisa membangun masyarakat Bojonegoro yang berada di dalam hutan. "Kita harus bisa mendekatkan pembangunan ke pada mereka yang berada di dalam kawasan perhutani." tutupnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.



Editor : Faizal R Arief
Publisher : Lucky Setyo Hendrawan
Sumber : TIMES Bojonegoro

TERBARU

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES