Pinjaman Modal Bergulir Pemkab Bandung Terealisasi Rp 14,5 Miliar

TIMESINDONESIA, BANDUNG – Dalam upaya meningkatkan kesejahteraan masyarakat Kabupaten Bandung, Pinjaman Modal Bergulir Tanpa Agunan dan Tanpa Bunga Bank merupakan salah satu program unggulan yang digulirkan Pemkab Bandung dalam rangka mewujudkan Visi Misi Bandung Bedas dengan sasaran untuk percercepatan pertumbuhan ekonomi masyarakat.

Hal tersebut diungkapkan Bupati Bandung HM Dadang Supriatna saat berdialog dengan masyarakat  dalam rangkaian kegiatan Bunga Desa ke-10 di Desa Rawabogo, Kecamatan Rancabali, Kamis (4/8/22). 
"Dengan adanya program pinjaman modal bergulir tanpa bunga dengan sasaran para pelaku UMKM atau warungan, program tersebut digulirkan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat dan mencegah maraknya bank emok di kabupaten Bandung," ungkap Bupati Bandung. 

Bagi  yang ingin mendapatkan pinjaman dana bergulir tanpa bunga tersebut, khususnya untuk para pelaku usaha bisa mengusulkannya ke BPR Kerta Raharja, karena Pemkab Bandung sendiri sudah mengucurkan anggaran untuk program ini.

BPR Kerta Raharja sendiri sudah menggulirkan dana untuk sekitar 7.500 orang se-Kabupaten Bandung, dari target yang pertama sekitar Rp 25 miliar yang dianggarkan, sudah tercapai 75 persen atau sekitar Rp 14,5 miliar yang sudah cair.

Bupati Bandung juga berharap  pelaksanaan program bunga desa ini  dapat dilaksanakan di 280 desa dan kelurahan yang ada di Kabupaten Bandung. 
Selain itu Ia mengatakan, dirinya melaksanakan program Bunga Desa  diantaranya bertujuan untuk memastikan program Kartu Tani Sibedas. 

"Apakah kartu tani si Bedas itu  sampai kepada masyarakat? Makanya, saya ingin mendengar langsung dari masyarakat, tidak hanya dari kepala dinas," ucap Dadang Supriatna.

Kepala Dinas Pertanian Kabupaten Bandung A Tisna Umaran memberikan penjelasan terkait dengan kartu tani Si Bedas. Menurutnya latar belakang Bupati menggulirkan kartu tani si Bedas adalah janji politik. "Bahwa negara harus hadir di tengah-tengah masyarakat," kata Tisna.

Tisna mengatakan persoalan petani itu krusial di antaranya rugi, selain untung. "Kewenangan Kabupaten Bandung dibatasi, dan Pemkab Bandung tak bisa mensubsidi  karena hal tersebut merupakan kewenangan pusat," jelasnya. Oleh karenanya Tisna pun mengajak kepada masyarakat untuk berdiskusi dalam mensikapi persoalan yang dihadapi dalam pengelolaan Kartu Tani Si Bedas. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement