Soal Rencana Pemerintah Naikkan Harga Pertalite, Wapres RI: Sedang Dipikirkan

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Wakil Presiden (Wapres RI) KH Ma’ruf Amin ikut buka suara soal adanya rencana pemerintah mau menaikkan harga bahan bakar minyak atau BBM jenis Pertalite.

Kata dia, pemerintah sedang membahas opsi-opsi yang dapat dilakukan dalam mengatasi isu ini. Ke depan, diharapkan keputusan yang akan diambil dapat memberi kebaikan bagi seluruh elemen bangsa.

Hal tersebut disampaikan saat Ma’ruf Amin usai meninjau kegiatan Santripreneur berbasis sawit, di Pondok Pesantren (Ponpes) Teknologi Riau, Pekanbaru, Riau, Jumat (26/8/2022).

“Sekarang ini memang ada beberapa opsi sedang dipikirkan, apakah menaikkan harga, apakah membatasi, atau menambah subsidinya, ini opsinya begini. Ini opsi-opsi yang sekarang lagi dibicarakan oleh pemerintah," katanya.

"Itu saja, mudah-mudahan nanti ada solusi yang terbaik buat masyarakat, dan buat pemerintah, buat bangsa, dan buat negara,” ujarnya.

Sebelumnya, Presiden Jokowi (Joko Widodo) sudah menanggapi isu terkait rencana pemerintah menaikkan harga BBM jenis Pertalite dari Rp7.650 per liter menjadi Rp10.000 per liter.

Ia menegaskan, dirinya telah memerintahkan jajarannya untuk menghitung secara detail sebelum mengambil keputusan menaikkan harga Pertalite. “Semuanya saya suruh hitung betul, hitung betul sebelum diputuskan,” katanya.

Menurutnya, kenaikan harga Pertalite akan memberikan pengaruh besar terhadap hajat hidup orang banyak. Oleh karena itu, ia meminta jajarannya untuk berhati-hati terhadap dampak yang akan timbul dari kenaikan harga Pertalite.

“Ini menyangkut hajat hidup orang banyak, jadi semuanya harus diputuskan secara hati-hati, dikalkulasi dampaknya, jangan sampai dampaknya menurunkan daya beli rakyat, menurunkan konsumsi rumah tangga,” jelasnya.

Selain daya beli dan konsumsi masyarakat, Presiden juga mengingatkan jajarannya terhadap kenaikan inflasi dan penurunan pertumbuhan ekonomi nasional sebagai dampak yang akan timbul dari kenaikan harga Pertalite. “Kemudian juga nanti yang harus dihitung juga menaikkan inflasi yang tinggi, kemudian bisa menurunkan pertumbuhan ekonomi,” ujarnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement