Pemerintah Didorong Terapkan Harga Dasar Komoditas Sawit

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Koordinator (Menko) Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional. Pemerintah melihat industri sawit yang berkelanjutan dan juga mensejahterakan petaninya. 

"Perpanjangan Tarif PE sebesar US$0 dimaksudkan untuk menjaga momentum saat ini, di mana harga Crude Palm Oil (CPO) mulai stabil, harga minyak goreng mulai turun, dan harga tandan buah segar (TBS) yang mulai meningkat, sehingga membuat petani atau pekebun mulai merasakan manfaatnya," ungkap Airlangga.

Rapat Komite Pengarah BPDPKS diketahui menyetujui lima hal. Perpanjangan Tarif Pungutan Ekspor US$0 untuk semua produk s/d 31 Oktober 2022, Penambahan Alokasi Biodiesel 2022, Pembangunan Pabrik Minyak Makan Merah, Dukungan Percepatan Peningkatan Sertifikasi Indonesian Sustainable Palm Oil, dan Percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat.

Seorang siswa sekolah dasar naik diatas tumpukan sawit yang dibawa ayahnya menggunakan sepeda motor - (FOTO: dok infosawit.com)

Namun demikian, Direktur Eksekutif Sawit Watch Achmad Surambo mengatakan, tidak semua petani menikmati keuntungan dari Pungutan Ekspor (PE) 0% ini. Ia mengakui adanya hubungan dengan katakan tarif PE ini, namun tidak sampai 100% karena harga sawit ditentukan harga penetapan.

Disebutkan, dalam pertanian sawit harga Tandan Buah Segar (TBS) ditentukan oleh Pemda. Dalam model seperti ini, petani swadaya paling rentan, dan akan sulit mendapatkan harga TBS yang layak. Untuk itu, agar petani sawit lebih sejahtera, Achmad mengusulkan diberlakukan harga dasar disamping harga penetapan. 

"Mencontoh komoditas lain, seperti Padi misalnya, ada harga dasar yang disusun dari komponen produksi. Bisa gunakan harga dasar mendampingi harga penetapan," sebut Achmad. 

Kenyataanya harga penetapan TBS di tiap daerah berbeda, namun jika ada harga dasar artinya ada patokan yang layak bagi petani. Achmad menyoroti kurangnya sinergi dan implementasi dari Inpres No. 6 Tahun 2019 tentang  Rencana Aksi Nasional Perkebunan Kelapa Sawit Berkelanjutan Tahun 2019-2024. 

Dalam catatannya, dari 25 provinsi yang memiliki tutupan sawit, hanya 9 provinsi yang sudah menurunkan menjadi Perda. "Yang aksi nasional lebih integratif, sayangnya di daerah, baru beberapa provinsi saja yang mengikuti lima komponen dalam Inpres tersebut," tuturnya.

Selama ini, sinergi antara pemerintah pusat dan daerah dinilai masih rendah, sehingga program sawit nasional belum dilaksanakan di daerah, belum disosialisasikan dan bermanfaat bagi petani. Pemerintah sendiri diketahui melalui Komite Pengarah BPDPKS berkomitmen mendukung kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional. 

Direktur Riset CORE Indonesia Piter Abdullah Redjalam mengatakan, dari lima komitmem pemerintah untuk mendukung sektor perkebunan kelapa sawit sebagai salah satu komoditas strategis nasional, yang harus ditekankan adalah percepatan Program Peremajaan Sawit Rakyat (PSR). 

Program itu akan mendukung peningkatan kesejahteraan petani sawit sekaligus berkontribusi terhadap perekonomian nasional. "Saya kira komitmen yang paling utama harus dikawal untuk mendukung kesejahteraan petani sawit adalah Program Peremajaan Sawit Rakyat," jelas Piter.

Piter menegaskan selama ini program tersebut kurang maksimal dan belum mampu diwujudkan oleh pemerintah. "Selama ini, peremajaan ini yg paling tidak berjalan. Belum terwujudkan oleh BPDPKS," ungkapnya.

Ia berharap program PSR akan bisa diwujudkan seiring pernyataan komitmen pemerintah dalam mendukung sektor perkebunan kelapa sawit. "Semoga komitmen yang kali ini benar-benar akan diwujudkan," tandasnya.

Piter menekankan pentingnya mewujudkan kebijakan lain dalam mendukung perekonomian nasional. "Komitmen lain seperti fee ekspor nol rupiah, alokasi biodiesel, juga berpengaruh kepada perekonomian nasional," pungkasnya. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement