Anggota Komisi V DPR RI: Kontraktor Daerah Harus Dibina

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Anggota Komisi V DPR RI Anwar Hafid merasa prihatin. Pengusaha lokal, dalam hal ini kontraktor, kurang mendapatkan kepercayaan dan kesempatan mengerjakan berbagai proyek infrastruktur di daerahnya. Pengusaha lokal seringkali 'disalip' oleh pengusaha nasional dalam mengerjakan proyek infrastruktur di daerah.

"Padahal kontraktor lokal kita sesungguhnya mempunyai kemampuan yang hampir sama," tegas Anwar Hafid, Jumat (23/6/2023).

Advertisement

Ia mencontohkan, paska bencana gempa bumi berkekuatan 7,4 Mw yang diikuti tsunami di Sulawesi tahun 2018 silam, banyak sekali bantuan yang mengalir. Namun yang terjadi, di lapangan justru 'dibabat' semuanya oleh pengusaha-pengusaha nasional. 

"Yang terjadi disana, pemenang tender itu semua dari pusat, dari Jakarta. Semua dari BUMN," ucapnya. 

Pengusaha lokal, kata anggota DPR dari Daerah Pemilihan Sulawesi Tengah itu, tidak kalah dengan pengusaha nasional. Baik dari sisi permodalan, peralatan, kualitas termasuk dalam hal pengalaman. Akan tetapi mereka selalu kalah bersaing dari sisi administrasi. 

Hal itulah yang membuat Anwar Hafid menyebut pemerintah tidak mempunyai upaya menghidupkan dan membesarkan pengusaha lokal. Karenanya, ia berharap ke depan pemerintah mengedepankan proses pembinaan untuk menghidupkan kontraktort-kontraktor lokal. 

"Yang perlu kita kedepankan itu adalah proses pembinaan, menghidupkan kontraktor-kontraktor lokal kita sehingga mereka suatu saat (berkembang) menjadi kontraktor nasional," ucapnya. 

"Kapan mereka bisa diberikan kesempatan, kalau kita tidak pernah membuka diri. Kalau istilahnya orang, seriap tender itu lagi itu lagi, dia lagi dia lagi," lanjut Anwar Hafid. 

Pernyataan itu ditekankan dia tak bermaksud menyalahkan pemerintah, dalam hal ini Direktur Bina Konstruksi Kementerian PUPR (Pekerjaan Umum dan Pekerjaan Rakyat). Bahwa proses tender harus tetap dilakukan sesuai aturan dan tidak membuat masalah dikemudian hari.

"Stigma bahwa orang lokal tidak mampu itu harus kita tinggalkan. Kita harus kedepankan upaya pembinaan," sebutnya. 

Mantan Bupati Morowali itu menambahkan, pemerintah mempunyai kebijakan dan kebijaksanaan dalam hal ini. Dimana pemerintah juga mempunyai tugas dan fungsi pembinaan serta menghidupkan usaha lokal. Tentunya dengan tetap mengikuti aturan yang ada.

"Tolong diberi kesempatan kepada kontraktor lokal kita, siapapun mereka untuk bisa ikut memiliki kesempatan yang sama. kita tahu aturannya jelas, tapi kita juga harus punya kebijaksanaan karena kita ingin juga menghidupkan mereka," demikian Anwar Hafid. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.