Menhan Prabowo Subianto: Seluruh Sumber Daya Alam Indonesia Harus Diolah di Dalam Negeri!

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Menteri Pertahanan (Menhan) Prabowo Subianto dengan tegas menyatakan bahwa semua sumber daya alam Indonesia harus diolah di bumi Indonesia. Ia juga tidak akan mengijinkan SDA Indonesia dijual murah sebagai bahan mentah ke negara asing.

"Strateginya Pak Jokowi sudah benar, tidak akan mengizinkan kekayaan kita (SDA) dijual murah sebagai bahan mentah ke bangsa asing. Tidak mau lagi gitu, semua kekayaan alam kita harus diolah di bumi Indonesia," kata Prabowo saat memberikan sambutan dalam acara Sarasehan Peningkatan Kemandirian Pesantren di JIExpo Kemayoran, Jakarta, Sabtu (16/12/2023).

Advertisement

Prabowo juga menilai bahwa kebijakan hilirisasi sumber daya alam yang telah dicanangkan oleh Presiden Joko Widodo telah dapat meningkatkan pendapatan negara. Ia juga berkomitmen untuk melanjutkan kebijakan hilirisasi tersebut apabila terpilih menjadi Presiden pada tahun 2024.

Menurut pandangannya, kebijakan tersebut sangatlah tepat karena apabila sumber daya alam diekspor dalam bentuk mentah, maka hal ini tidak akan memberikan manfaat maksimal dalam meningkatkan nilai tambah bagi perekonomian negara. 

Oleh karena itu, penting untuk mengolah sumber daya alam tersebut sebelum diekspor. Prabowo mengungkapkan bahwa proses pengolahan ini harus mencakup seluruh tahapan dari hulu hingga hilir, sehingga pabrik-pabrik pengolahan harus beroperasi di dalam negeri.

"Jadi, jika sumber daya alam kita berada dalam bentuk mentah, itu berarti pada tahapan hulu. Kami tidak ingin izinkan eksportasi dalam bentuk mentah yang berharga rendah. Sumber daya ini harus diolah hingga mencapai tahapan hilir dengan pabrik-pabrik pengolahan yang berada di Indonesia," ujar Prabowo.

Dia memberikan contoh bahwa pada tahun 2017, ekspor nikel dalam bentuk mentah hanya menghasilkan pendapatan sebesar 3,3 miliar dolar AS atau sekitar Rp50 triliun. 

Namun, setelah larangan ekspor nikel mentah diberlakukan oleh Presiden Jokowi pada tahun 2020, pendapatan dari ekspor nikel pada tahun 2022 melonjak drastis menjadi 33,8 miliar dolar AS, naik 10 kali lipat atau 1000 persen.

Menurutnya, kebijakan larangan ekspor nikel mentah telah membawa dampak positif terhadap pendapatan negara dan juga membuka lapangan kerja bagi warga Indonesia, yang kemudian dapat digunakan untuk membantu berbagai program seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT), bantuan beras untuk rakyat miskin (raskin), dan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).

Selain itu, Prabowo juga mengilustrasikan konsep pengolahan sumber daya alam dengan analogi "pohon industri." Menurutnya, dengan perencanaan yang terstruktur, nilai tambah dari komoditas seperti nikel dapat meningkat secara signifikan, bahkan hingga mencapai 67 kali lipat. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.