Ketua DPRD Sumba Timur Pertanyakan Besaran Kuantitas Beras Bansos yang Disalurkan ke KPM

TIMESINDONESIA, SUMBA TIMUR – Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Sumba Timur (DPRD Sumba Timur) Ali Oemar Fadaq mempertanyakan soal pembagian beras bantuan sosial (beras bansos) yang bersumber dari Dana Insentif Daerah (DID) untuk disalurkan ke Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

Ali Oemar yang dikonfirmasi Kamis (18/1/2024) menjelaskan, kesepakatan awal bantuan beras bansos bagi penerima manfaat di Badan Anggaran (Banggar) DPRD Sumba Timur bersama Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Sumba Timur yang disepakati adalah 30/kg per KPM namun yang disalurkan Pemerintah Kabupaten Sumba Timur melalui Dinas Sosial hanya 20Kg/KPM.

Advertisement

Menurutnya, kesepakatan itu akan dibagikan ke KPM sebanyak 30 kg/KK dengan asumsi dibagi untuk 10 ribu KK. Itu sudah ada kesepakatan antara Dewan dan Pemkab sehingga pembeliannya 300 ton beras bansos untuk disalurkan. Namun yang terjadi di lapangan, Pemkab hanya beli 280 ton untuk 14 ribu KK yang akan dibagikan 20 kg/KK.

“Nah, Ini dasarnya apa dan kesepakatan awal kita yang lalu itu bagaimana? Itu kan ada notulen rapatnya bahwa kesepakatan kita penyalurannya 300 ton untuk 10 ribu KK yang dibagikan 30 kg/KK tapi yang terjadi di lapangan penyalurannya 280 ton untuk 14 ribu KPM yang dibagikan 20 kg/KK,” paparnya. 

Ali Oemar menyebut, bahwa dari penyaluran beras bansos itu adanya selisih 20 ton, jika dilihat dari jumlah KK nya memang banyak tapi kuantitas berasnya sedikit kerena awalnya 30 kg/KK namun mereka hanya membagikan 20 kg/KK.

“Tawaran angka itu memang dari Pemkab bukan dari kami tapi Pemkab merubahnya tanpa sepengetahuan Dewan yang sebetulnya Dewan juga punya hak dan kewenangan untuk melakukan sosialisasi sehingga ini seolah-olah terjadi pembohongan publik terhadap Dewan,” ujarnya.

Ali Oemar juga menanggapi soal bansos beras beberapa waktu lalu karena banyak yang rusak atau tidak layak konsumsi sehingga sejumlah warga penerima manfaat mengeluh.

“Soal beras rusak atau tidak layak dikonsumsi itu tentunya hal yang sangat memprihatinkan. Jika memang itu benar. Saya minta kepada penyelenggara pemerintah agar bijaklah untuk segera diganti beras bansos itu kepada warga penerima,” harap Ali Oemar.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.