TIMESINDONESIA, LOMBOK UTARA – Capaian pembangunan daerah Lombok Utara pada penanggulangan kemiskinan mampu turun signifikan sebesar 3,08 persen dalam kurun waktu tahun 2021-2024. Hal ini membuktikan berbagai upaya penurunan kemiskinan yang telah dilakukan pemerintah daerah mampu bergerak cepat menekan angka kemiskinan tersebut.
“Lombok Utara dianggap sebagai daerah yang progresif dalam penurunan angka kemiskinan, tentu hal ini berkat kolaborasi dan kerja keras yang dilakukan semua pihak,” ungkap Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu kepada TIMES Indonesia , Kamis (10/10/2024).
Advertisement
Berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) Lombok Utara, pada tahun 2021 angka kemiskinan sebesar 27,04 persen, menurun sebesar 1,11 persen menjadi 25,93 persen di tahun 2022, pada tahun 2023 mampu turun 0,13 persen menjadi 25,80 persen. Capaian penurunan signifikan terjadi pada Maret 2024 sebesar 1,84 persen menjadi 23,96 persen.
“Lombok Utara sebagai daerah termuda di NTB, patut mensyukuri angka kemiskinan terus mengalami penurunan, pada awal pemekaran angka kemiskinan mencapai 43 persen lebih, dalam perjalanan 16 tahun mengalami penurunan sekitar 20 persen,” terangnya.
Sesuai data BPS, jumlah penduduk miskin di Lombok Utara 2024 terendah dalam kurun waktu 5 tahun terakhir. Jumlah penduduk miskin pada Maret 2024 sebesar 56,43 ribu orang, berkurang 3,7 ribu orang pada Maret 2024.
Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu menerima penghargaan Innovative Government Award (IGA) 2023 yang diberikan oleh Badan Strategi Kebijakan Dalam Negeri (BKSDN) Kemendagri (Foto : Prokopimda)
Garis kemiskinan pada Maret 2021 tercatat sebesar Rp478,906 per kapita per bulan, meningkat pada Maret 2022 Rp514,755 per kapita per bulan, meningkat pada Maret 2023 sebesar Rp 556,462 per kapita per bulan, meningkat pada Maret 2024 sebesar Rp594.789 per kapita per bulan.
“Berbicara angka sudah ada capaian signifikan dalam akhir tahun 2024, mencapai 23,96 persen tersebut, sehingga banyak sektor yang diselesaikan secara faralel,” kata Wabup Lombok Utara, Danny Karter, terpisah.
Bila melihat data P3KE (Penyasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem) dan DTKS (Data Terpadu Kesejahteraan Sosial), untuk data P3KE tahun 2022 sebanyak 33.152 KK. Selanjutnya dilakukan verifikasi dan validasi dengan menghasilkan 1.045 KK masyarakat miskin ekstrem yang telah ditetapkan dengan Keputusan Bupati Lombok Utara Nomor 225/265.1/Dinsos, PP & PA/2023 tentang Penetapan Data Pensasaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.
Adapun karakteristik 1.045 KK miskin ekstrem tersebut, yaitu tidak memiliki aset tanah 122 KK, kondisi rumah tidak layak huni 503 KK, tidak tersambung aliran listrik PLN 411 KK, masih menggunkan kayu bakar untuk memasak 392 KK, Belum tersambung Air Minum layak atau aman 315 KK, belum memiliki septictank 58 KK, anggota keluarga resiko stunting 689 orang, tidak bekerja 202 KK, Tidak mendapat bantuan PKH dan BPNR 443 KK, Lansia 495 KK.
“Data ini sebagai acuan untuk memberikan perhatian sesuai karakteristiknya,” terangnya.
Bupati Lombok Utara, Djohan Sjamsu, dan Wakil Bupati, Danny Karter beserta seluruh jajaran stakeholder berkomitmen menurunkan angka kemiskinan melalui Musrenbang RKPD setiap tahunnya. (Foto : Prokopimda)
Adapun angka kemiskinan sesuai data per kecamatan, yaitu Kecamatan Pemenang 3.442 (10,38 persen), Kecamatan Tanjung 3.936 (11,87 persen), Kecamatan Gangga 7.422 (22,39 persen), Kecamatan Kayangan 8.404 (25,35 persen), Kecamatan Bayan 9.948 (30,01 persen).
“Sesuai data inilah kita sasar dengan program. Alhamdulillah, sekarang sudah mulai turun, meskipun belum tuntas di tahun 2024, namun masih menjadi target sesuai RPJMD sampai tahun 2026,” tegasnya.
Selain itu, pemerintah juga memberikan jaminan kesehatan yang tercatat pada program UHC (Universal Healt Coverage) sebanyak 31.236 jiwa. Ada juga penangan pada urusan pemberdayaan ekonomi, pemerintah daerah memberikan keterampilan untuk membuka usaha, yang kemudian memberikan modal pinjam tanpa bunga, dimulai di tahun 2022-2024 sudah menggelontorkan sebesar Rp3,7 miliar, dan bentuk bantuan lainnya.
“Alhamdulilah, saya bersama pak bupati pada periode kami terus bersinergi menyelesaikan secara komprehensif semua sektor, baik penurunan kemiskinan, penurunan stunting, dan peningkatan ekonomi masyarakat,” ungkap Ketua Tim Koordinasi Percepatan Penanggulangan Kemiskinan (TKP2K) Lombok Utara.
Sesuai target RPJMD 2022-2026, tingkat pengangguran terbuka ditargetkan menurun 1,41 persen, penurunan kemiskinan ditargetkan 19,49 persen pada tahun 2026, pertumbuhan ekonomi ditargetkan 5.00 persen, IPM meningkat menjadi 68,49 persen dari kondisi sekarang 68,02 persen pada tahun 2026.
Sesui target RKPD dalam RPJMD, pada tahun 2022 pemerintah daerah fokus pada pemulihan pascagempa dan Covid-19, pada tahun 2023 fokus daerah pemulihan perekonomian daerah, pada tahun 2024 dan 2025 fokus pemerintah daerah peningkatan kualitas hidup masyarakat dan pelayanan publik, 2026 peningkatan kualitas hidup masyarakat dan daya saing daerah.
“Siapapun yang selanjutnya menjadi kepala daerah nanti, kita berharap penurunan angka kemiskinan tetap menjadi target utama,” harapnya pria yang kembali mencalonkan diri sebagai calon kepala daerah ini.(*)
**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.
| Editor | : Faizal R Arief |
| Publisher | : Rizal Dani |
