Transportasi Sulit, Perusahan Tutup: PAD Morotai di Sektor Perikanan Merosot

TIMESINDONESIA, PULAU MOROTAI – Pemkab Pulau Morotai dibawah pemerintahan Rusli Sibua dan Rio Cristian Pawane (Rusli-Rio) harus bekerja keras dalam meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) demi merawat kondisi kas daerah agar tetap subur. 

Karena salah satu Organisasi Perangkat Daerah (OPD) sebagai pendulang PAD terbesar mengalami turbulensi pendapatan yang cukup signifikan. 

Advertisement

Apalagi kas daerah Pemkab Morotai saat ini dalam kondisi terpuruk, karena beberapa dana transfer dari pemerintah pusat dikurangi. Bahkan ada yang dihilangkan akibat efisiensi. 

Bukan hanya itu, bahkan capaian PAD Morotai setiap tahunnya sangat jauh dari target, karena salah satu sektor andalannya, yakni sektor pariwisata hanya mampu mendulang pendapatan sebesar Rp300- 500 juta per tahun, padahal potensi pariwisata Morotai sangat menjanjikan. 

"Pemda Morotai harus segera membuat formula jitu dalam memulihkan kondisi keuangan daerah, terutama mengelola sumber daya alamnya di berbagai sektor dengan maksimal. Karena PAD sebagai penopang utama kas daerah, bukan terus meningkat malah merosot, Bupati Rusli Sibua bersama pimpinan OPD terkait harus segera pecahkan solusinya, agar kondisi kas daerah kembali sehat dan dunia investasi di Morotai ada kepastian," ungkap Wahyudi, salah satu pemerhati pemerintah Maluku Utara, Selasa (15/4/2025). Apalagi, kata Wahyudi, PAD merupakan sumber pendapatan utama pemerintah daerah yang digunakan untuk membiayai kegiatan pemerintah dan pembangunan. 

Masalah konektivitas yang dialami perusahan pengekspor ikan di Morotai harus diseriusi untuk diatasi, karena bila hal ini dibiarkan maka, tidak menutup kemungkinan para investor lain tidak mau berinvestasi di Morotai, karena sulitnya ketersedian transportasi antarpulau. 

Sementara Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan (DKP) Pemkab Morotai, Yoppy Jutan, mengakui bahwa soal konektivitas (transportasi antarpulau) yang minim di Morotai membuat salah satu perusahan pembeli ikan harus tutup, dan tutupnya perusahan tersebut berdampak pada penurunan PAD di sektor perikanan. 

Menurut orang nomor satu di DKP Morotai, semenjak pemerintah pusat mengurangi jumlah armada Tol Laut ke Morotai, ini berdampak langsung pada PAD sektor Perikanan, karena salah satu perusahan pembeli berbagai jenis ikan di Desa Tiley, Kecamatan Morotai Selatan Barat, yakni PT Samudra Morotai Indonesia (SMI) tidak melanjutkan aktivitasnya. 

"PAD sektor Perikanan dimana tahun 2023 kita bisa mencapai Rp1,7 miliar dan di tahun 2024 malah menurun menjadi Rp1,3 miliar. Penurunan ini akibat kegiatan pengiriman ikan non Tuna oleh PT SMI, seperti ikan malalugis, cakalang, tongkol dan lainnya yang ditampung di cold storage desa Tilei berhenti total. Karena nyaris tidak bisa melakukan aktivitas gara-gara jatah kontainernya tidak dapat," paparnya. 

Namun ia berharap jangan semata mata melihat hal tersebut (penurunan PAD), karena menurut Yoppy, jika melihat antara dampak PAD dibandingkan dengan perputaran uang di nelayan Morotai, maka perputaran uang lebih besar daripada penurunan PAD. Namun PAD pun tetap menjadi atensi DKP, sehingga berbagai upaya baik itu soal ciptakan konektivitas maupun mencari investor agar mau berinvestasi di Morotai terus digalakkan. 

"Jadi masalah utama di Morotai ini soal konektivitas. Kemudian ada yang tidak paham lalu menyalahkan bahwa ada kebijakan pemerintah melakukan pembatasan pelaku usaha yang masuk, tidak ada. Yang terjadi justru minat investasi menurun karena transportasi pengangkutan keluarnya tidak ada, orang mau berbisnis bagaimana kalau cari satu kontainer saja tidak dapat. Itu susah, sedangkan akses satu-satunya cuman Tol Laut," tegasnya. 

Padahal dikatakan Yoppy Jutan, biasanya PT SMI mengirim 8 sampai 10 kontainer setiap bulan melalui Tol Laut. Sekarang mereka memilih tutup, karena armada Tol Laut untuk Morotai dikirurangi dan PT SMI tidak mendapat jatah kontainer lagi. Sementara mengirim ikan melalui pelabuhan Tobelo dengan menggunakan kapal swasta biaya sangat mahal, sementara untungnya tipis, berbeda dengan ekspor tuna loin ke luar negeri. 

"Namun untuk menjawab visi misi pak Bupati yakni Morotai Unggul, Adil dan Sejahtera, saya pikir pak Bupati harus lebih mendorong kapal swasta masuk Morotai. Dimana kapal swasta kita sudah tahu trayek per bulannya berapa kali, kepastian skedulnya sudah pasti, pengelolaannya juga profesional dan tarifnya pun lebih besar. Saya rasa seperti itu, sehingga investasi akan semakin berkembang apabila sudah ada kepastian muatan sudah bisa diangkut keluar," pungkas Kepala DKP, Yoppy Jutan. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.