Bamsoet Minta Pemerintah Tingkatkan Akses Perumahan Bagi Rakyat

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Bambang Soesatyo, yang saat ini menjadi Anggota DPR RI, mengimbau pemerintah untuk mempercepat pelaksanaan program perumahan rakyat guna meningkatkan kualitas hidup, dalam pertemuannya dengan Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), di Jakarta pada Senin (3/2/2025).  

Ia menyatakan bahwa Indonesia saat ini sedang menghadapi masalah besar dalam memenuhi kebutuhan perumahan bagi masyarakatnya. 

Advertisement

Berdasarkan data terbaru, ada sekitar 10 juta kepala keluarga (KK) yang belum memiliki rumah, sementara 27 juta KK lainnya tinggal di rumah yang tidak memenuhi syarat untuk dihuni.

"Ketersediaan perumahan yang layak adalah hak dasar setiap individu. Rumah bukan hanya sekadar tempat berlindung, tetapi juga merupakan fondasi stabilitas sosial dan ekonomi," katanya. 

Menurutnya, dengan adanya 37 juta kepala keluarga yang menghadapi masalah perumahan, banyak warga Indonesia berisiko mengalami kondisi kehidupan yang tidak sehat dan tidak stabil. Hal ini dapat berdampak pada kesehatan masyarakat, pendidikan anak, serta produktivitas ekonomi.

"Fenomena ini tidak hanya mencerminkan ketidakadilan sosial, tetapi juga menghambat perkembangan ekonomi dan kesejahteraan masyarakat. Penting bagi pemerintah mempercepat implementasi program pembangunan dan renovasi rumah yang merupakan bagian integral dari pembangunan infrastruktur yang lebih luas," ujarnya.

Selain itu, politikus partai Golkar tersebut menyampaikan bahwa pembangunan infrastruktur yang terintegrasi merupakan solusi utama untuk mengatasi krisis perumahan. Menurutnya, infrastruktur yang berkualitas tidak hanya memperbaiki akses dan konektivitas, tetapi juga meningkatkan taraf hidup masyarakat.

"Misalnya, pembangunan jalan, transportasi umum, serta penyediaan air bersih dan sanitasi menjadi faktor pendukung yang penting dalam pengembangan permukiman yang layak huni," jelasnya.

Pria yang disapa Bamsoet itu menjelaskan bahwa investasi pada infrastruktur dapat menciptakan lebih banyak lapangan pekerjaan, yang pada gilirannya akan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk memiliki rumah.

Dia menyatakan bahwa program tiga juta rumah yang diluncurkan oleh Presiden Prabowo Subianto merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan perumahan rakyat. Program ini bertujuan untuk menyediakan rumah yang layak huni dengan harga terjangkau dan mempermudah akses bagi masyarakat berpenghasilan rendah.

"Dengan semakin tersedianya rumah yang layak, diharapkan tingkat kepemilikan rumah akan meningkat dan akan mendorong stabilitas sosial dan ekonomi," ucapnya.

Mantan Ketua MPR RI tersebut juga mengungkapkan jika, seiring dengan pertumbuhan populasi Indonesia, kebutuhan akan rumah juga diprediksi akan meningkat. Berdasarkan estimasi dari Badan Pusat Statistik (BPS), jumlah penduduk Indonesia diperkirakan akan mencapai 319 juta orang pada tahun 2045.

"Apabila persoalan perumahan tidak ditangani dengan serius, bukan tidak mungkin Indonesia akan menghadapi krisis kemanusiaan yang lebih besar," ungkapnya.

Dia menjelaskan bahwa rumah yang tidak layak huni sering kali terkait dengan rendahnya kualitas hidup, meningkatnya risiko kesehatan, serta menghambat perkembangan sumber daya manusia.

Oleh karena itu, menyatakan bahwa pembangunan infrastruktur yang fokus pada peningkatan kualitas sumber daya manusia, seperti di bidang pendidikan, kesehatan, dan pelatihan keterampilan, akan menciptakan masyarakat yang lebih produktif dan inovatif.

"Sebagai contoh, proyek pembangunan sekolah dan fasilitas kesehatan yang terintegrasi dengan perumahan baru akan meningkatkan aksesibilitas pendidikan dan layanan kesehatan," ujarnya.

"Hal ini, tidak hanya relevan bagi generasi saat ini, tetapi juga mendukung keberlanjutan pembangunan dengan menciptakan masyarakat yang lebih terampil dan sehat," pungkasnya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.