Pengacara DS Pertanyakan Sprinlidik Kampoeng Roti dari Ditreskrimsus Polda

TIMESINDONESIA, SURABAYA – Penanganan kasus sengketa bisnis waralaba Kampoeng Roti makin bias. Kisruh bisnis ini  melibatkan dua pemilik Kampoeng Roti Darma Surya (DS) sebagai pelapor dan Glenn Muliawan (GM) selaku terlapor.

Terbaru, Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Ditkrimsus Polda Jatim) mengirimkan surat undangan klarifikasi terhadap akunting Kampoeng Roti bernama Purwanti.

Advertisement

Undangan klarifikasi yang ditandatangani oleh Kasubdit II Perbankan AKBP Damus Asa sedianya menjadwalkan pemeriksaan pada hari Rabu, 7 Agustus 2024. 

Dr. Cristabella Eventia sebagai kuasa hukum pelapor mempertanyakan terbitnya surat undangan ini. Menurutnya, surat undangan terhadap Purwanti yang mengacu sprinlidik no 1775/ VII/ RES.2.6/ 2024 membuat penanganan kasus ini semakin bias. Karena kasus tersebut sudah ditangani oleh Ditreskrimum Polda Jatim.

Sementara Purwanti merupakan saksi kunci dalam pengungkapan dugaan tindak pidana yang telah ditangani oleh Ditreskrimum Polda Jatim.

"Sebenarnya kasus ini sudah mulai ada titik terang dalam penanganan di Ditreskrimum. Kami sebagai pelapor sudah menyerahkan data-data kepada penyidik Ditreskrimum untuk kemudian dilakukan penyitaan agar menjadi alas data yang sahih bagi audit independen," kata Bella, Rabu (7/8/2024).

"Namun kami heran ketika muncul surat undangan terhadap akunting kami dari Ditkrimsus Polda Jatim dimana mereka melakukan penyelidikan atas pasal yang sama yaitu penipuan, penggelapan dan pencucian uang," ungkap Bella menambahkan.

Ia menganggap bahwa munculnya undangan klarifikasi ini penuh kejanggalan.

Bella menjelaskan bahwa kejanggalan yang dimaksud adalah rujukan sprinlidik berdasarkan Laporan Informasi yang dibuat Glenn Muliawan bertanggal 19 Juli 2024. Tiga hari setelah Laporan Informasi, kemudian muncullah sprinlidik tersebut.

"Ini ada apa kok Ditkrimsus cepat sekali mengeluarkan sprinlidik? Sebagai perbandingan Ditkrimum saja membutuhkan waktu dua minggu untuk memproses laporan kami ini dikarenakan penyidik harus mencari dua alat bukti dugaan tindak pidana yang dilakukan Glenn. Saya berharap ini bukan orderan," jelas Bella.

Bella menambahkan jika kasus serupa sudah ditangani Ditkrimum lalu Ditkrimsus juga menangani kasus yang sama ini artinya nebis in idem. Lulusan Terbaik Doktoral UNAIR ini menjelaskan tupoksi Ditkrimsus adalah menangani kasus-kasus Lex Specialis.

"Sedangkan yang mereka tangani adalah melakukan penyelidikan terhadap pasal 372 dan 378 tentang penipuan dan penggelapan. Pasal ini sama seperti yang ditangani Ditreskrimum, ini kan janggal," tambah Bella.

Ia berharap penyidik Ditreskrimsus selaku aparat penegak hukum dapat lebih profesional dan tidak sarat kepentingan.

"Jangan sampai nantinya terbukti bahwa penyidik melakukan hal yang di luar kewenangannya. Semestinya kalau Glenn melaporkan balik Darma Surya ya harusnya diberikan pencerahan hukum yang benar, bukannya malah diberikan pemahaman hukum yang keliru sehingga bisa menjadi bumerang bagi penyidik maupun Glen sendiri. Saya meyakini, ahli hukum pidana pun akan mempertanyakan kejanggalan ini," tutup Bella.

Sementara hingga berita ini diturunkan belum ada konfirmasi dari Direktur Kriminal Kusus Polda Jatim. Panggilan telepon dan pesan WA yang dikirimkan rekan wartawan kepada Kombes Lutfie tidak dijawab.

Seperti diberitakan sebelumnya, sengketa bisnis waralaba Kampoeng Roti melibatkan dua pemiliknya yaitu Darma Surya dan Glenn Muliawan.

Darma Surya melaporkan Glenn Muliawan ke Polda Jatim atas dugaan penipuan, penggelapan dan pencucian uang senilai Rp7,4 miliar.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.