Jaga Transparansi Dana Desa, Strategi Kades Ini Patut Ditiru

TIMESINDONESIA, SUMENEP – Transparansi dan akuntabilitas Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) terus dijaga oleh perangkat Desa Dasuk Barat, Kecamatan  Dasuk, Sumenep, Madura. Pada tahun anggaran 2017 ini, mereka membuat baliho transparansi di sejumlah titik.

Baliho itu berisi rincian pendapatan, belanja, dan pembiayaan desa. Selain itu juga kegiatan detail anggaran dana desa yang terserap. "Itu dibuat untuk transparansi dan akuntabilitas dana desa,'' ujar Adi Santoso dan H. Fauzan, selaku pendamping lokal desa (PLD). 

Kepala Desa Dasuk Barat Samhadi mengatakan, sebagai kepala desa ia ingin melakukan upaya transparansi dan akuntabilitas kepada masyarakat. "Ini dilakukan agar mereka tidak mempunyai pikiran negatif. Maka dari itu saya pampang baliho ini yang menjelaskan tentang penggunaan ADD dan DD 2017, biar tokoh masyarakat, ibu-ibu PKK, pemuda-pemudi daerah ini lega,'' jelas Samhadi.

Baliho ini memuat Anggaran Pendapatan Belanja Desa (APBDes) Dasuk Barat tahun anggaran 2017. Rincian pendapatan, belanja dan pembiayaan desa sampai kegiatan dengan detil anggaran dana desa yang terserap. 

Menurut Samhadi, sejak pertama menerima kucuran dana desa, pemerintah desa tak hanya juga memampang laporan lewat baliho. Namun juga manfaatkan sosial media yaitu website desa untuk meng-input rencana pembangunan sampai laporan keuangan desa.

"Ini salah satu strategi kami, agar dana desa ke depan tidak menjadi fitnah bagi kami. Nilai dana itu kan besar, kalau tak diantisipasi sejak awal itu bahaya," kata Samhadi.

Desa ini mendapat besaran Alokasi Dana Desa (ADD) dan Dana Desa (DD) yang meningkat dari tahun ke tahun. Pada 2015, ADD sebesar Rp 290.603.257 dan DD sebesar Rp 279. 261.666. Lalu, pada tahun 2016 ADD jadi sebesar Rp 317.668.976  dan DD sebesar Rp 622.303.173. Dan tahun  2017 ini ADD sebesar Rp 317.668.900  dan DD sebesar Rp 793.789.600 di tambah dengan BKDesa sebesar Rp 200.000.000. Sehingga total anggaran tahun 2017 sebesar Rp 1.318.958.500.

"Besarnya uang desa itu tentu dibutuhkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Ini bisa dilakukan dengan teknologi informasi. Dokumen alokasi dana desa juga disebar kepada 13 ketua Rukun Warga (RW), Badan Perwakilan Desa (BPD), Lembaga Pemberdayaan Masyarakat Desa (LPMD) serta tokoh masyarakat. Isinya detail. Mulai berapa dana yang didapat tiap RW, biaya operasional kantor sampai besar tunjangan perangkat desa,'' papar sang Kades.

Selain itu, dalam proses penyusunan RPJMDes, perwakilan warga turut dilibatkan sebagai tim. Mulai dari penyusunan sampai pengesahan sebagai APBDes. Sehingga pembangunan desa turut dirancang oleh seluruh warganya berdasarkan kebutuhan mereka.

Sejak tahun 2017 prioritas anggaran desa tak lagi untuk pengentasan kemiskinan, kesehatan, pendidikan dan infrastruktur saja. Juga menghidupkan Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) atau Sumber Daya Alam. Yakni Jambu Monyet dan buah mete sebagai produk Usaha Kecil Menengah (UKM).

"Usulan mereka (warga) kami terima dan harus kita jalankan dan dibina. Tahun ini harus ada porsi pemberdayaan perekonomian masyarakat," jelas sam.

Samhadi menambahkan, untuk pelaporan keuangan Anggaran Dana Desa dan Dana Desa ada dua model yang diterapkan. Laporan pertama ke Pemerintah Kabupaten Sumenep tetap merujuk pada aplikasi dan format sesuai perundangan. Sedangkan laporan ke warga desa, dibuat sederhana mungkin tanpa mengurangi isinya.

"Kalau laporan versi pemerintah diberikan ke warga tentu akan membingungkan. Makanya dibuat sederhana tapi isi tetap sesuai aslinya," tegas Samhadi. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement