Belum Menerima Salinan Putusan Resmi, Santoso Tidak Terima Dituduh Tersangka Penggelapan Suara 

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta, H. Santoso, S.H menjawab ramai-ramai pemberitaan di media massa. Terkait isu penetapan dirinya sebagai tersangka.

Menurut Santoso, Tuduhan yang selama ini dialamatkan kepada dirinya tidak benar. Sebab, sampai hari ini belum pernah ada penetapan resmi dari Polres Jakarta Utara terkait status dirinya sebagai tersangka.

Advertisement

"Sampai Hari Ini, senin (5/8/2019. Belum ada surat penetapan resmi dari Polres Jakarta Utara Yang menyatakan bahwa saya menjadi tersangka dalam kasus dugaan pencurian dokumen Pasal 372 dan penipuan Pasal 378 KUHP seperti yang dituduhkan oleh pelapor Saudara Sulkarnaen," kata Santoso kepada TIMES Indonesia, di Jakarta, Senin (5/8/2019).

Kemudian, dia menepis beberapa pemberitaan dari beberapa media, yang menurutnya sangat provokatif dan tidak memenuhi unsur pemberitaan. 

Menurutnya, jika terus dibiarkan pemberitaan yang cenderung sepihak itu maka tim nya akan mengambil langkah tegas. Meminta pertanggungjawaban dari setiap media yang sudah mengeluarkan ke publik agar segera melakukan klarifikasi.

"Adapun pernyataan yang disampaikan oleh Kuasa hukum pelapor seperti yang dikutip oleh beberapa media itu semua hanyalah rekayasa, dan jika terus dibiarkan berita itu mengalir begitu saja tanpa melakukan klarifikasi kembali ke kami. Maka, kita akan mengambil langkah yang lebih serius," tandas . Santoso, S.H, Ketua DPD Partai Demokrat DKI Jakarta. 

Sebelumnya, Santoso dilaporkan dengan tuduhan melanggar pasal 372 KUHP pidana pasal 55 ayat (1) ke-1e KUHPidana. Pasal 372 dan 378 KUHP tentang Penggelapan dan Penipuan dengan ancaman penjara paling lama empat tahun.

Berdasarkan surat bernomor B/1714/VII/RES.1.11./2019/Reskrim itu juga diketahui kalau Sulkarnaen tak hanya melaporkan Santoso, tapi juga seorang pria bernama Asep Suhenda. Kasus itu dilaporkan pada 1 Juni 2019 dan diregistrasi dengan nomor LPB/478/K/VI/2019/PMJ/Resju dan naik ke penyidikan pada Juli 2019.

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.