28 BPP Kab Bojonegoro Menunggu Transformasi ke BPP Kostratani

TIMESINDONESIA, BOJONEGORO – Kabupaten Bojonegoro merupakan salah satu kabupaten yang terdapat di propinsi Jawa Timur, memiliki potensi sumber daya alam (SDA) yang cukup besar.

 Sektor pertanian termasuk sektor unggulan, dapat menjadi tumpuan perekonomian masyarakat Kabupaten Bojonegoro.

Advertisement

Tidak hanya Padi yang menjadi produk utama hasil pertanian, tetapi juga Jagung, Bawang merah, Kacang tanah, dan tembakau.

Jumlah Petani yang berada di Bojonegoro terbagi dalam 1.526 kelompok tani dari 28 Kecamatan.

Adanya alat canggih pertanian bantuan Kementerian Pertanian yang dapat digunakan oleh petani  seperti Hand traktor, mesin pemotong padi, dan beberapa mesin canggih yang lainnya mampu mengatasi kurangnya tenaga kerja.

Dari hasil pemanfaatan peralatan canggih yang digunakan, potensi alam yang mendukung dan kemampuan SDM yang dimiliki oleh petani sekitar dapat mewujudkan hasil pertanian yang meningkat setiap tahunnya. 

Kabupaten Bojonegoro memiliki potensi lahan pertanian cukup luas sehingga sangat berpeluang menjadi lumbung pangan untuk menjaga ketahanan pangan nasional. Berbicara pertanian, termasuk didalamnya mengolah hasil pertanian sehingga memberikan nilai tambah ekonomi bagi masyarakat tani.

Undang-Undang Desa No 6 tahun 2014, desa memiliki kewenangan luar biasa untuk mengelola potensi desanya. Apalagi di dukung dengan dana desa yang digelontorkan pemerintah pusat.

Untuk mewujudkan desa sebagai pilar ketahanan pangan,  Keberadaan BPP Kostratani akan merubah desa yang mampu menghidupi dirinya sendiri, mensubsidi desa lain bahkan menjadi ketahanan pangan nasional.

Menteri Pertanian, Syahrul Yasin Limpo (SYL) menyampaikan bahwa Kostratani adalah gerakan pembaharuan pertanian untuk mendorong keberhasilan pembangunan pertanian.

“Gerakan Kostratani akan kita perkuat. Karena, Kostratani akan menjadi tempat pusat data dan informasi. Kita bisa memantau perkembangan pertanian daerah dengan memanfaatkan Kostratani. Oleh karena itu, kita butuh dukungan SDM yang berkualitas yang bisa bekerja maksimal,” tuturnya, Sabtu (22/08).

Hal senada, Kepala Badan Penyuluhan dan Pengembangan SDM Pertanian (BPPSDMP) Kementan, Prof. Dedi Nursyamsi mengutarakan 
Penguatan BPP Kostratani untuk mendukung gerakan pembangunan pertanian dilakukan dengan berbagai cara.

Seperti pendampingan dan pengawalan gerakan pembangunan pertanian dan kolaborasi penyuluh pertanian dan petugas teknis fungsional lainnya, terang Dedi Nursyamsi.

Lebih lanjut Prof. Dedi, mengatakan bahwa BPP saat ini sedang ditransformasikan menjadi Model BPP Kostratani. Transformasi ini akan dilakukan bertahap hingga tahun 2021.

"Negara kita sangat luas, perlu IT untuk menembus ruang dan waktu. Saat ini jika kita mau maka kita bisa terhubung langsung ke Papua dan Aceh. Makanya BPP harus diperkuat dengan IT dan terhubung dengan Agriculture War Room (AWR) di Kementerian Pertanian," jelas Dedi.

Ia menambahkan keberadaan BPP sebagai sarana transfer ilmu dari penyuluh pertanian kepada petani diwilayah kerjanya. Sudah saatnya diera sekarang petani dan penyuluh mampu memanfaatkan teknologi. 

Tidak ada proses tawar menawar lagi perlunya BPP Kostratani sebagai pusat data statistik terhubung dengan AWR. Konsekuensinya kompetensi penyuluh harus ditingkatkan kapasitas dan kapabilitasnya terutama dalam penguasaan IT. Hal ini penting agar memudahkan para pengambil kebijakan di Kementerian Pertanian maupun pemerintah daerah untuk bertindak cepat memberikan respon terhadap perkembangan yang berlangsung di lapangan. 

BPP Kostratani perlu dukungan seluruh elemen pertanian supaya data pertanian bisa mengalir dengan cepat. Pengalaman membuktikan dengan adanya Covid-19 ternyata transformasi digital bisa berjalan dengan sangat cepat. Oleh karena itu suka atau tidak suka harus siap menghadapinya. 

Sementara Kepala Balai Besar Pelatihan Peternakan (BBPP) Batu Dr. Wasis Sarjono, S.Pt, M.Si,, mengaku memiliki tanggung jawab untuk mendampingi BPP Kostratani di kabupaten Bojonegoro, BPP yang belum terkoneksi ke AWR sebanyak 28 BPP.

Untuk sementara dalam tahap awal akan dilakukan di 12 (dua belas) BPP yaitu BPP Kapas, BPP Ngasem, BPP Padangan, BPP Kanor, BPP Margomulyo, BPP Malo, BPP Bubulan, BPP Sugih Waras,  BPP Sekar, BPP Temayang, BPP Purwosari dan BPP Tambakrejo.

Ke dua belas BPP menjadi tanggung jawabnya untuk didampingi bertransformasi menjadi BPP Model Kostratani dan terkoneksi dengan AWR di Kementerian Pertanian.

Harapannya jika terjadi gangguan sinyal dan internet belum stabil di BPP, Dinas Pertanian dapat membantu untuk mengakses data dari setiap BPP.

"Disinilah pentingnya kita berkoordinasi dengan pihak dinas pertanian," terang Wasis. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.