Pemkot Tidore dan PLTU Rapat Lagi, Ini yang Dibahas

TIMESINDONESIA, TIDORE KEPULAUAN – Pemkot Tidore Kepulauan bersama PLTU kembali menggelar rapat tindaklanjut pembahasan terkait dampak debu batu bara PLTU yang dialami oleh masyarakat di Kelurahan Rum Balibunga khususnya di RT 04 dan RT 05, rapat tersebut berlangsung di ruang rapat Sekda.

Rapat yang dipimpin oleh Staf Ahli Wali Kota Bidang Ekonomi, Pembangunan dan Keuangan Abdul Hakim Adjam, didampingi Kepala Dinas Perkimtan Muslihin dan Kepala Dinas Lingkungan Hidup Muhammad Syarif.

Advertisement

“Setelah beberapa kali melakukan pertemuan, Pemerintah Daerah lebih memberikan penguatan dan solusi dengan membentuk tim, tim tersebut akan melakukan pemantauan aktifitas PLTU secara langsung," kata Abdul Hakim Adjam, Jumat (22/7/2022).

Hal senada juga disampaikan oleh Kepala Dinas Perkimtan Muslihin, ia mengatakan pada pertemuan sebelumnya, pihaknya mengharapkan penjelasan dari PLN terkait dua opsi, yang ditawarkan beberapa waktu lalu yaitu relokasi dan opsi konversi bahan baku batu bara ke yang lain.

"Setelah dibentuk tim, maka Tim juga akan segera turun ke lapangan untuk mengecek aktifitas PLTU," terangnya.

Sementara itu, Rektor Universitas Nuku Idris Sudin yang didaulat untuk mengikuti rapat tersebut mengatakan, di tengah menghadapi masalah dilematis, antara tekanan masyarakat dan kebutuhan energi, untuk itu kita perlu mencari solusi yang cepat dan tepat.

"Kita butuh telaah yang lebih detil sebagai solusi jangka pendek, untuk relokasi itu alternatif terakhir, kita juga menunggu agenda konversi bahan baku, dan juga membutuhkan penjelasan teknis terkait SOP dari PLTU,"ungkapnya.

"Saya lebih fokus pada cerobong, yang mengakibatkan dampak debu bagi masyarakat, bagaimana penanganan dampak debu yang diakibatkan cerobong itu,” tutur Muhammad Syarif Kepala DLH Kota Tidore saat menambahkan

Lebih lanjut, Muhammad Syarif mengatakan pihaknya sudah melakukan kerjasama dengan PLN untuk mengoptimalkan bahan baku sampah untuk konversi batubara, dan sudah mendapatkan bantuan mesin pencacah komunal yang beratnya 5 ton sudah masuk dalam DAK 2023.

"Yang kita harapkan adalah adanya proses konversi batubara secara perlahan-lahan, kalau dengan diesel membuat bising, hanya dengan cara substitusi ini langkah terbaik kita," ujarnya.

Sementara itu, perwakilan PLTU koordiantor kelistrikan Diki dalam rapat tersebut menjelaskan bahwa masalah dampak batu bara disebabkan karena kondisi abnormal, sehingga PLTU telah melakukan langkah antisipatif untuk melakukan pemeliharaan teknis.

Selain itu juga telah diantisipasi kondisi abnormal tersebut dengan menyiapkan peralatan cadangan, melakukan pengujian dampak batu bara, serta melakukan koordinasi dengan pemerintah daerah dan masyarakat.

“Terkait skema konversi atau substitusi batu bara ke biomas (kayu, cangkang kulit pala, kelapa, dll), PLTU tengah melakukan pengkajian dan menyiapkan skema kerjasama dengan Pemkot Tidore untuk menyiapkan alternatif bahan baku yang tepat yang dapat memenuhi kebutuhan listrik secara berkelanjutan,” tutur Diki. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.