FGD Agenda 45, Seknas Jokowi Ungkap Kontribusi Nyata Pembangunan Nasional Jangka Panjang

TIMESINDONESIA, YOGYAKARTA – Sekretariat Nasional atau Seknas Jokowi DIY menggelar Focus Group Discussion (FGD) Agenda 45 di Ruang Rapur Lt 2 Gedung DPRD DIY, Sabtu (20/8/2022).

Kegiatan ini merupakan wadah bagi penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP) 2025-2045 negara Republik Indonesia. Tujuan FGD adalah mengajak seluruh komponen masyarakat untuk terlibat serta berpartisipasi aktif dalam menentukan arah pembangunan bangsa Indonesia.

Advertisement

Pada kesempatan tersebut, Ketua Dewan Pimpinan Nasional (DPN) Seknas Jokowi Nasional, Rambun Tjahyo mengatakan, hal ini dilakukan sebagai bentuk kontribusi atas jalan kebangsaan yang akan terwujud di dalam RPJP itu. Dan sekarang ini akan berakhir di tahun 2025 mendatang.

"Dalam pidato pak Jokowi itu kan sudah menegaskan bahwa kita punya RPJP tetapi itu tidak dijalankan. Masing-masing Gubernur, Bupati dan pimpinan-pimpinan daerah punya visi dan misinya sendiri-sendiri. Inilah yang menyebabkan kurang optimalnya sehingga inilah salah satu bagian yang kita lakukan untuk ke depan," jelas Rambun, Sabtu (20/8/2022).

Disinggung soal pencapresan tahun 2024? pihaknya tetap menunggu perintah dari presiden Jokowi. Dalam kesempatan kegiatan di Rapimnas serta Kongres pun telah berulang kali disampaikan oleh presiden bahwa tetap harus menunggu perintahnya.

"Jadi buat kami lebih mudah karena problem kita itu ada pada kontinuitas atau keberlanjutan, ini adalah progres dari Agenda 45," ujarnya.

Tentunya, lanjut Rambun menjelaskan, sebagai Organisasi Masyarakat Sipil terus berusaha untuk membuat suatu kegiatan yang memungkinkan berbagai macam kelompok kepentingan maupun para pemangku kepentingan agar mampu bekerjasama dalam meningkatkan kontribusi nyata bagi bangsa Indonesia.

"Sebenarnya bagian yang terpenting adalah kita punya road map yang harus segera diperbaiki yang melibatkan masyarakat kecil mulai dari tingkat bawah hingga nasional. Tidak hanya melibatkan partai-partai politik, politisi atau birokrasi saja melainkan masyarakat pada umumnya seperti pengusaha, petani maupun nelayan harus terlibat. Jadi kita mendorong mereka untuk bekerjasama dengan kita," terangnya.

Sementara itu, menanggapi diskusi Agenda 45 kali ini, Ketua Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) Seknas Jokowi DIY, Fachim Fahmi SH menambahkan, Agenda 45 menjadi langkah awal untuk merumuskan jalan kesejahteraan Indonesia.

Artinya adalah rencana dan pelaksanaan pembangunan berfokus pada peningkatan kesejahteraan dan keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Perumusan itu berbasis pada lima pilar pembangunan antara lain Pangan, Energi, Kebudayaan, Tata Kelola Pemerintahan dan Geo Politik Global.

"Posisi tawar pangan dan energi sebagai sumber daya penyokong produk industri, keuangan dan jasa yang lemah di pasar global yang dikuatkan melalui kebudayaan, tata kelola pemerintahan dan politik global," kata Fachim.

Kemudian, katanya, Kebudayaan akan mempu membangun ekosistem kegiatan produksi pangan dan energi di dalam masyarakat luas berbasis pada SDM, SDA dan kearifan lokal. Selain itu, akan menempatkan produksi pangan serta energi sebagai fokus kegiatan ekonomi, pendidikan, sosial, budaya dan keamanan seluruh bangsa Indonesia.

Untuk peran tata kelola pemerintahan akan mampu menyediakan kebijakan, regulasi, undang-undang dan peningkatan kerjasama di berbagai level dan bidang. Ini akan berperan untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi pangan dan energi berbasis pada pengetahuan teknologi dan manajemen lokal yang berdaya saing global.

"Politik global juga akan mampu berperan untuk mengkonsolidasikan dan mensinergikan seluruh kerja pemerintah, pelaku bisnis, intelektual dan masyarakat di wilayah internasional. Hal ini sekaligus membangun kerjasama yang kuat dengan berbagai negara yang mempunyai produk pangan dan energi yang berbasis agraria," imbuhnya.

Dengan demikian, pihaknya berharap dalam rangka perumusan RPJP 2025-2045 tersebut, poin pertama adalah para peserta yang hadir dapat berpartisipasi aktif untuk memberikan saran dan juga kritikan.

Poin kedua adalah dari hasil perumusan ini, bisa dijadikan sebagai sebuah parameter untuk memilih kepemimpinan politik ke depan sehingga masyarakat juga mengetahui persoalan krusial yang ada di dalam lima pilar tersebut.

"Jadi masyarakat supaya tahu bahwa kepemimpinan Indonesia ke depan bisa memahami persoalan dari kelima pilar itu untuk menuju kepada Indonesia Sejahtera. Oleh karenanya Agenda 45 ini memiliki arti penting untuk merumuskan pembangunan ekonomi gotong royong berperspektif global sebagai jalan kesejahteraan Indonesia," ujarnya.

Forum diskusi Seknas Jokowi ini dihadiri juga oleh para akademisi, praktisi di bidang pangan, relawan, sebagian rekan-rekan dari partai politik serta masyarakat umum. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.