Warga Desa Tiron Mulai Terima UGR Pengadaan Tanah Tol KiAgung

TIMESINDONESIA, KEDIRI – Sejumlah warga desa Tiron, Kecamatan Banyakan, Kabupaten Kediri mulai menerima uang ganti rugi (UGR) terkait pengadaan tanah tol Kediri-Tulungagung (Tol KiAgung), Rabu (14/06/2023).

Berpusat di aula Kantor Kecamatan Banyakan, dalam  kesempatan itu, Panitia Pengadaan Tanah mengundang 40 orang warga pemilik dari 48 bidang tanah untuk penyerahan uang ganti rugi.

Warga yang menerima ganti rugi sendiri adalah mereka yang setuju dengan nilai appraisal dan dokumen bukti kelengkapan kepemilikan tanahnya telah melalui proses verifikasi.

Sampai dengan Rabu, pemilik dari 92 bidang tanah telah setuju dengan harga hasil penilaian yang ditetapkan oleh tim appraisal.

"(Penerima ganti rugi) adalah yang sudah lengkap dokumen.  Tim pengadaan tanah dari Kementerian PUPR, BPN Kabupaten Kediri dan tim desa telah melakukan verifikasi. Hari ini kita undang pemilik 48 bidang tanah," tutur Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri Eko Priyanggodo, Rabu petang.

Sementara itu untuk warga lain yang telah setuju dengan nilai appraisal, terus dilakukan verifikasi untuk kelengkapan dokumen. "Harus lengkap," tambah Eko.

Penyerahan ganti rugi sendiri dilakukan bersamaan dengan pelepasan hak atas tanah dari warga kepada negara. Pelepasan dilakukan di hadapan Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kabupaten Kediri. "Dibacakan luas tanah sekian, dilepas sekian dengan nilai ganti kerugian sekian. Baru ditanda tangan," tutur Eko lagi.

Selain satu warga bernama Robi usai menerima ganti rugi mengungkapkan, uang tersebut akan ia gunakan untuk mencari rumah baru. Robi berniat untuk mencari rumah baru di wilayah Kota Kediri. "Masih cari-cari, di wilayah Kota," tuturnya.

Seperti diketahui Desa Manyaran dan Desa Tiron merupakan dua wilayah prioritas pengadaan tanah tol  KiAgung untuk mendukung operasional serta akses menuju bandara Dhoho Kediri yang tengah dibangun.
Di Desa Tiron sendiri terdapat 236 bidang tanah milik perorangan yang terdampak pembangunan tol KiAgung.

Sementara itu, sebelumnya pada Selasa (13/06/2023) kemarin sejumlah warga yang masih belum setuju dengan hasil nilai appraisal mengikuti audensi bersama DPRD Kabupaten Kediri dan stakeholder terkait seperti Kantor Jasa Penilai Publik (KJPP) sebagai tim appraisal dan juga Panitia Pengadaan Tanah. 

Dalam mediasi itu, menurut Eko, tim appraisal menjelaskan terkait 4 zona dalam penilaian harga. "Kemarin memang lebih banyak tim appraisal yang menjelaskan," ungkapnya.

Mediasi itu sendiri menghasilkan kesepakatan, dimana masing-masing pihak diminta untuk mengajukan kembali data-data terkait dengan harga tanah yang terdampak di Desa Tiron. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement