Indonesia Positif

Tahun Politik, Realisasi TKD dan Dana Insentif Fiskal di Jatim Melesat

Jumat, 26 April 2024 - 18:56 | 10.61k
Press Conference APBN KiTa Regional Jawa Timur yang digelar oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jatim di Aula BDK Malang, Jumat (26/4/2024). (FOTO: Achmad Fikyansyah/TIMES Indonesia)
Press Conference APBN KiTa Regional Jawa Timur yang digelar oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jatim di Aula BDK Malang, Jumat (26/4/2024). (FOTO: Achmad Fikyansyah/TIMES Indonesia)

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Di tahun politik 2024 ini, realisasi penyaluran Transfer ke Daerah (TKD) di Jawa Timur mengalami percepatan yang cukup siginifikan. Ada beberapa hal yang mempengaruhi hal tersebut. Salah satunya yakni adanya gelaran Pemilu pada 14 Februari 2024.

"Sampai dengan 31 Maret 2024, TKD tercapai realisasi Rp21,19 T (26,36% dari alokasi Rp80,36 T). Mengalami pertumbuhan impresif mencapai 12,90%  dibandingkan capaian tahun yang lalu," terang Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Jatim, Taukhid, pada saat Press Conference APBN KiTa Regional Jawa Timur yang digelar oleh Perwakilan Kementerian Keuangan Provinsi Jatim di Aula BDK Malang, Jumat (26/4/2024) malam.

Dia menyebut, pertumbuhan ini ditopang oleh pertumbuhan Dana Desa, Dana Bagi Hasil (DBH), dan Dana Alokasi Umum (DAU).

Selain TKD Dana Insentif Fiskal Maret 2024 mengalami percepatan, telah tersalurkan 8 dari 30 Pemda di Jawa timur, dibandingkan Maret 2023 baru tersalurkan hanya ke 2 Pemda.

Taukhid tak menampik bila Pemilu ini berkaitan erat dengan alasan adanya percepatan realisasi TKD dan Dana Insentif Fiskal di Jatim. "Apa ini dampak Pemilu? Pasti. Karena Pemilu selain menggunakan APBN juga menggunakan APBD," kata dia.

Dia menerangkan, bahwa saat Pemilu, daerah banyak memberikan hibah kepada aparat keamanan seperti Polri dan TNI untuk melakukan pengamanan saat Pemilu. Sehingga realisasi TKD menjadi lebih cepat.

"Selain itu ini juga dipengaruhi oleh siklus Ramadan dan lebaran," kata dia.

Taukhid membeberkan, TKD masih menjadi instrumen yang sangat dibutuhkan oleh Pemda. Hal ini dibuktikan dengan besaran berkontribusi TKD di Jatim yang mencapai 73,25% pada Total Penerimaan APBD di Jawa Timur.

"hal ini menunjukan ketergantungan daerah terhadap penyaluran TKD ini masih cukup besar, sehingga harus memperkuat penerimaan dari PAD, dan Pendapatan Daerah Lainnya," pungkas Taukhid. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.

Advertisement



Editor : Imadudin Muhammad
Publisher : Sofyan Saqi Futaki

TERBARU

Togamas - togamas.com

INDONESIA POSITIF

KOPI TIMES