KPK RI Sambangi Kabupaten Pulau Morotai, Ini Kegiatannya

TIMESINDONESIA, PULAU MOROTAI – Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) melakukan kunjungan kerja ke Pulau Morotai.

Kehadiran lembaga anti rasua itu dalam rangka Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan Tematik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.

Advertisement

Bertempat di Jln Jackoeb Mansoer, Lingkungan Muhajirin Baru, Lantai II Aula Satu, Kantor Bupati Pemkab Pulau Morotai, Provinsi Maluku Utara, Senin (22/7/2024) Pj Bupati Morotai, Burnawan membuka Rapat Koordinasi Pencegahan Korupsi bersama KPK RI. 

"Kehadiran KPK RI di Morotai tidak terkait dengan masalah penanganan korupsi. Tetapi berkaitan dengan Program KPK yaitu Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi Terintegrasi dan Tematik pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai. Rencananya kegiatan ini akan berlangsung dua hari," ungkapnya. 

Burnawan menegaskan, kegiatan bersama KPK yang berlangsung di Aula itu adalah tindak lanjut Pemda Morotai setelah menerima surat dari Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK RI) Nomor: UND/818/KSP.00/70-76/05/2024 Tentang Rapat Koordinasi Program Pencegahan Korupsi. 

Sebelumnya, Pj Bupati Pulau Morotai, Burnawan, ketika mengawali sambutannya memberi apresiasi kepada para pimpinan OPD maupun Asisten dan Staf Ahli karena telah hadir mengikuti rapat koordinasi Program Pencegahan Korupsi pada Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai bersama KPK RI. 

Menurut orang nomor satu di Pemkab Pulau Morotai itu, bahwa pertemuan dengan KPK merupakan langkah awal yang konkret dalam upaya Pemda Morotai untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, transparan dan akuntabel. 

"Seperti yang kita ketahui bersama, korupsi merupakan salah satu hambatan terbesar dalam pembangunan daerah dan bangsa kita. Oleh karena itu, upaya pencegahan korupsi harus menjadi prioritas utama kita bersama. Dalam menjalankan roda pemerintahan, kita harus senantiasa menjunjung tinggi prinsip-prinsip good governance," tegasnya. 

Program pencegahan  korupsi terintegrasi dan tematik yang akan dibahas hari ini, kata Burnawan, merupakan salah satu upaya strategis untuk memperkuat sistem pengendalian meningkatkan transparansi, internal, serta membangun budaya antikorupsi di lingkungan Pemerintah Daerah Kabupaten Pulau Morotai.  

"Saya berharap melalui rapat koordinasi ini, kita dapat merumuskan langkah-langkah konkret yang dapat diimplementasikan secara efektif. Semua elemen pemerintahan harus berperan aktif dalam mendukung dan menjalankan program ini. Keberhasilan program ini sangat bergantung pada komitmen kita semua, mulai dari pimpinan hingga staf di setiap instansi," ujarnya. 

"Marilah jadikan rapat koordinasi ini sebagai momentum untuk memperkuat komitmen kita dalam melawan korupsi. Kita harus berani mengatakan "Tidak" pada segala bentuk korupsi dan penyimpangan. Saya yakin, dengan kerja sama yang baik antara semua pihak, kita dapat mewujudkan Kabupaten Pulau Morotai yang bebas dari korupsi, menuju masyarakat yang sejahtera dan berkeadilan," pungkas Pj Bupati Pulau Morotai, Burnawan. 

Salah satu pimpinan OPD yang mengikuti Rapat Koordinasi dengan KPK RI menyampaikan kepada TIMES Indonesia, bahwa dalam rapat tersebut KPK RI hanya mewanti wanti kepada OPD pengelola anggaran agar berhati hati dalam mengelola anggaran dan bagaimana cara mengelola anggaran negara dengan benar agar terhindar dari kasus korupsi. 

Sementara Kepala Bagian Protokoler Setda Pemkab Pulau Morotai, Hi Abdul Karim, menyampaikan bahwa rombongan KPK RI yang datang di Morotai sebanyak empat orang. Terdiri dari Kasatgas V3 Korsup Pencegahan, Abdul Haris bersama rekan rekannya, Trimulyono Hendradi, Wuri Nurhayati dan Wiwin Setiawan. 

Namun sangat disayangkan, sosialisasi KPK RI tentang program pencegahan korupsi di lingkup pemerintah daerah Pulau Morotai ini dibuat tertutup, dan wartawan dilarang untuk meliput maupun mengambil gambar. (d)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.