Prof Henry Indraguna: Demonstrasi Sebaiknya Ditunjukkan dengan Cara Elegan, Terdidik, Bermartabat

TIMESINDONESIA, JAKARTA – Praktisi hukum yang juga politisi Golkar Prof Dr Henry Indraguna menilai aksi Badan Eksekutif Mahasiswa Seluruh Indonesia (BEM SI) yang berujung ricuh pada Senin malam lalu tersebut dinilai mengganggu ketertiban umum.

"Sebaiknya model aksi demontrasi kekerasan tidak boleh lagi dipertunjukkan ke hadapan publik. Sebab, Presiden Joko Widodo sangat lah demokratis. Aksi demontrasi yang mempertunjukkan kekerasan bukan solusi terbaik untuk memecahkan persoalan bangs dan tantangan ke depan yang lebih rumit dan kompleks," ujar Prof Henry di Jakarta, Sabtu (27/7/2024).

Advertisement

Henry mengingatkan bahwa model aksi kekerasan itu  sama sekali tidak menarik dan justru tidak mendapatkan simpati maupun empati masyarakat karena tidak mencerminkan kaum intelektual yang mestinya lebih memiliki ide, gagasan, pemikiran dan juga tawaran solusi bagi perbaikan keadaan bangsa.

"Kericuhan yang terjadi kemarin bisa semakin membuat masyarakat apatis terhadap aksi mereka. Bahkan, masyarakat yang terkena dampak residu dari aksi tersebut malah balik mencemoohnya," ungkap Prof Henry.

Pengacara kondang ini juga meminta para mahasiswa yang tergabung dalam BEM SI tidak terjebak pada permainan elit politik. Terlebih lagi tanpa didasarkan pertimbangan objektivitas.

"Menilai kinerja Presiden Jokowi itu jangan sepotong-sepotong harus satu kesatuan komprehensif. Dengan begitu akan melahirkan penilaian kritis, objektif, konstruktif, dan solutif," tegas Prof Henry.

Prof Henry kembali mengingatkan bahwa kinerja Presiden Jokowi sejatinya diakui internasional. Buktinya, Jokowi mendapatkan beberapa penghargaan bergengsi nasional maupun internasional.

"Dunia mengakui keberhasilan Jokowi memimpin Indonesia dan memberikan dampak kepada Indonesia sebagai negara yang disegani dengan bargaining yang tinggi di negara kawasan maupun global," beber Prof Henry.

Lebih lanjut Prof Henry menilai bahwa isu yang diangkat pendemonstrasi yang diantaranya menuntut uJokowi untuk tidak cawe-cawe di Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada) Indonesia 2024, menolak segala macam bentuk upaya pembungkaman kebebasan pers dan menolak kembalinya Dwi Fungsi TNI Polri dan menolak melemahkan Mahkamah Konstitusi (MK) yang berpotensi mengganggu independensi kekuasaan kehakiman ini, diduga tengah terbawa arus permainan politik tingkat tinggi.

"Semua isu itu sekarang sedang dimainkan sekelompok orang untuk menyerang Presiden Jokowi lewat keluarganya. Makanya, saya minta BEM SI mengkaji kembali isu-isu tersebut, lebih bijak mengkritisi dengan cara yang elegan, smart, bermartabat dan lebih solutif," tandasnya.

Pengacara senior ini juga menambahkan, jika ada narasi Presiden Jokowi selama memimpin 279 juta penduduk Indonesia ini telah membungkam kebebasan pers. Hal itu adalah sama sekali tidak tepat.

"Presiden Jokowi tidak pernah sekalipun melakukan pemberedelan media massa, baik itu cetak, online, radio atau TV," bebernya.

"Pak Jokowi itu orang yang sangat kooperatif dengan pers. Kalau beliau tidak mau jawab ya didiamkan. Bahkan, Jokowi berulang kali dihina, di fitnah, dikambinghitamkan. Tetapi tidak pernah sekalipun memerintahkan penghilangan paksa sebuah berita atau karya jurnalistik yang dilindungi konstitusi. Apalagi, sampai menutup usaha media. Itu jauh dari karakter Pak Jokowi," tegas Prof Henry. (*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.