Genjot IPM, Pemkab Banyuwangi Wacanakan Pendidikan Diploma Bagi Difabel

TIMESINDONESIA, BANYUWANGI – Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Banyuwangi, terus menunjukkan komitmennya dalam meningkatkan Indeks Pembangunan Manusia (IPM) dengan menggulirkan wacana pendidikan diploma khusus bagi penyandang disabilitas.

Wakil Bupati Banyuwangi (Wabup), Mujiono, mengungkapkan bahwa inisiatif ini sebagai cara untuk membuka akses pendidikan yang lebih merata dan inklusif.

Advertisement

“Kita ingin memberikan peluang kepada teman-teman disabilitas dengan menghadirkan kampus difabel yang menawarkan program diploma, seperti Diploma 1 (D1) atau Diploma 2 (D2),” kata Wabup Mujiono, Jum’at (18/4/2025).

Menurut Wabup Mujiono, bahwa kehadiran kampus difabel tersebut masih dalam tahap perencanaan, namun menjadi bagian dari upaya Pemkab Banyuwangi untuk memperluas sektor pendidikan sesuai potensi kearifan lokal.

Sebelumnya, Pemkab Banyuwangi juga telah menggandeng lembaga internasional untuk berkolaborasi mewujudkan pendidikan inklusif bagi Anak Berkebutuhan Khusus (ABK).

Dijelaskan oleh Kepala Sekolah Luar Biasa (SLB) Negeri Banyuwangi, Masfufah, bahwa saat ini SLB berkolaborasi dengan pemerintah maupun lembaga non-pemerintah sedang menginisiasi sekolah model yang akan menjadi rujukan bagi orang-orang yang ingin belajar tentang cara menangani ABK secara efektif.

“Kami menggandeng lembaga internasional seperti Perkins International dari Amerika Serikat, untuk memberikan pelatihan kepada guru dan orang tua tentang cara berkomunikasi dan menangani anak-anak dengan kebutuhan khusus seperti ASD (Autism Spectrum Disorder),” ujarnya.

Menurut Masfufah, sekolah model ini tidak hanya menyediakan fasilitas yang ramah disabilitas tetapi juga menerapkan kurikulum yang dirancang untuk mengakomodasi kebutuhan individu setiap siswa.

“Dengan adanya pelatihan ini, kami berharap para guru dan orang tua dapat lebih memahami cara berinteraksi dengan anak-anak berkebutuhan khusus, sehingga mereka merasa lebih diterima dan termotivasi untuk belajar,” tuturnya.

Sementara itu, Kepala Dinas Pendidikan Banyuwangi, Suratno, menambahkan bahwa kolaborasi antara pemerintah dan lembaga non-pemerintah sangat penting untuk menciptakan lingkungan belajar yang inklusif dan mendukung perkembangan setiap anak.

“Dengan keterbatasannya, pemerintah tidak dapat bergerak sendiri. Sehingga, kolaborasi dengan swasta menjadi opsi untuk mewujudkan tujuan pendidikan inklusif ini,” kata Suratno.

Dengan langkah ini, Pemkab Banyuwangi berharap dapat meningkatkan kualitas hidup masyarakat difabel sekaligus mendorong IPM daerah ke tingkat yang lebih tinggi. Pendidikan inklusif menjadi salah satu prioritas pembangunan yang terus diperkuat untuk menciptakan masyarakat yang lebih berdaya.(*)

**) Ikuti berita terbaru TIMES Indonesia di Google News klik link ini dan jangan lupa di follow.